Presiden Jokowi Dorong Pertamina dan PLN Siapkan Rencana Konkret Transisi Energi

Presiden Joko Widodo meminta Pertamina dan PLN segera membuat ”grand design” transisi energi. Dalam hal ini perlu dipetakan energi apa yang bisa digeser ke hidro, geotermal, dan yang bisa digeser ke surya ataupun bayu.

MUCHLIS JR - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan kepada Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina dan PT PLN di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (16/11/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mendorong PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN untuk segera menyiapkan perencanaan konkret transisi energi dari energi fosil menjadi energi hijau. Seiring perubahan iklim global yang begitu dramatis, peralihan menuju energi yang lebih ramah lingkungan tidak bisa ditunda. Presiden juga mendorong jajarannya untuk tidak mempersulit masuknya investasi kepada Pertamina dan PLN.

Menurut Presiden, transisi energi juga menjadi agenda penting di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G-20 ataupun COP 26 yang dihadiri Presiden. ”Semakin hari semakin ke sana arahnya sudah bisa ditebak. Suatu saat yang namanya energi fosil, penggunaan mineral fosil itu pada suatu titik akan distop,” ujar Presiden Jokowi ketika memberikan arahan kepada Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina dan PT PLN di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, (16/11/2021).

Dalam video pengarahan yang diunggah di kanal Youtube Sekretariat Presiden pada Sabtu (20/11/2021), Presiden Jokowi yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia meminta Pertamina dan PLN segera membuat grand design transisi energi. ”Ini yang harus mulai disiapkan, mana yang bisa digeser ke hidro, mana yang bisa digeser ke geotermal, kemudian mana yang bisa digeser ke surya, mana yang bisa digeser ke bayu,” ujar Presiden.

Suplai energi terbesar saat ini masih dari batubara sebesar 67 persen, bahan bakar atau fuel 15 persen, dan gas 8 persen. Pengalihan ke energi hijau akan berdampak pada keuntungan neraca pembayaran yang dapat memengaruhi mata uang (currency) Indonesia. ”Misalnya mobil diganti listrik semuanya, gas rumah tangga diganti listrik semuanya, karena di PLN oversupply. Artinya, suplai dari PLN terserap, impor minyak di Pertamina menjadi turun,” ujarnya.

Presiden Jokowi juga menyinggung konsumsi batubara di PLN yang masih sangat besar sekali. Bisnis Pertamina di bidang minyak dan gas mau tidak mau juga akan terkena imbas dari transisi energi. ”Sepuluh tahun yang akan datang akan stop misalnya, sudah harus konkret jelas dan detail, bukan hanya makro, tapi detail rencana itu ada. Pertamina ada, PLN juga ada. Harus ada,” tutur Presiden

Menurut Presiden, tujuan besar dari transisi energi adalah bahwa negara akan memperoleh keuntungan dalam bentuk neraca pembayaran yang berpuluh tahun masih tidak bisa diselesaikan. ”Karena problemnya impor minyak terlalu besar sekali. Dan itu memengaruhi currency kita, memengaruhi yang namanya kurs dollar kita. Sebab, setiap bulan Pertamina harus menyediakan harus beli dollar di pasar dalam jumlah yang tidak kecil, besar sekali,” ujar Presiden.

Baca juga : Penghentian Dini PLTU Dilakukan dengan Hati-hati

MUCHLIS JR - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo saat memberikan arahan kepada Dewan Komisaris dan Direksi PT Pertamina dan PT PLN di Istana Kepresidenan Bogor,  Selasa (16/11/2021).

Pertamina dan PLN juga diajak untuk mengantisipasi keengganan investor untuk menanamkan investasi atau memberi bantuan dengan alasan karena Indonesia masih menggunakan energi fosil. Terkait dengan investasi ini, Presiden Jokowi melihat bahwa investasi yang ingin masuk ke Pertamina ke PLN itu sebenarnya antre dan banyak sekali.

”Tapi, ruwetnya di birokrasi kita dan juga ada di BUMN kita sendiri terus. Saya orang lapangan, kadang-kadang pengin marah untuk sesuatu yang saya tahu, tapi sulit sekali. Melakukan sesuatu yang gampang, tapi sulit, kok sulit dilakukan, kok enggak jalan-jalan. Posisi-posisi ini harus terus diperbaiki dengan profesionalisme yang dimiliki,” tutur Presiden.

Realisasi investasi

Presiden Jokowi lantas mendorong jajarannya untuk tidak mempersulit masuknya investasi ke Pertamina dan PLN. ”Keputusan investasi boleh oleh perusahaan, tetapi pemerintah juga memiliki strategi besar untuk membawa negara ini ke sebuah tujuan yang kita cita-citakan bersama,” ucap Presiden yang juga menekankan tentang pentingnya menjaga keseimbagan antara kepentingan perusahaan dan kepentingan negara.

Presiden Jokowi mengatakan, dunia cepat mengalami perubahan sehingga rencana besar yang sedang dilakukan dapat berubah menyesuaikan keadaan. Oleh karena itu, Presiden berharap agar kesempatan investasi dari luar harus terbuka seluas mungkin.

”Sekali lagi kesempatan untuk investasi di Pertamina, kesempatan untuk investasi di PLN itu terbuka sangat lebar kalau Saudara-Saudara terbuka, membuka pintunya juga lebar-lebar. Keterbukaan itu yang saya inginkan dan diinginkan undang-undang cipta kerja,” kata Presiden.

Presiden Jokowi lantas mendorong jajarannya untuk tidak mempersulit masuknya investasi ke Pertamina dan PLN.

Presiden Jokowi lantas menyoroti beberapa investasi di Pertamina dan PLN yang dinilai lamban. ”Sebagai contoh, Pertamina misalnya sudah bertahun-tahun yang namanya investasi Rosneft. Sudah mulai memang, saya ngerti, bertahun-tahun Rosneft ingin cepat, tapi kitanya enggak pengin cepat. Investasi yang gede sekali, Rp 168 triliun, direalisasi kira-kira baru Rp 5,8 triliun,” ucap Jokowi.

Realisasi investasi pembangunan kilang di Tuban yang baru Rp 5,8 triliun ini dinilai sangat kecil karena belum ada 5 persen. Presiden menyebut kendala infrastruktur yang dikeluhkan mulai dari permintaan jalan tol baru hingga jalur kereta api. ”Ini tapi problemnya kan bukan itu, problemnya comfort zone. Zona nyaman itu yang ingin kita hilangkan, zona rutinitas kita hilangkan, enggak bisa lagi masih senang dengan hal comfort zone,” kata Presiden.

Baca juga: Penciptaan ”Green Jobs” Mesti Dimaksimalkan

KOMPAS/WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO

Ilustrasi. Suasana Kilang Pertamina Internasional Unit Cilacap tampak dari Desa Kutawaru, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Rabu (6/10/2021).

Presiden Jokowi juga mengeluhkan lambannya realisasi investasi di proyek kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) dengan nilai investasi 3,8 miliar dollar AS. ”Setelah saya dilantik 2014 itu, saya langsung ke TPPI karena saya tahu barang ini kalau bisa jalan itu bisa menyelesaikan banyak hal. Ini barang substitusi impor ada di situ semuanya, turunan dari ini banyak sekali,” ujarnya.

Dalam kunjungan terakhir ke TPPI, Presiden Jokowi bercerita sempat membentak direktur utama di sana. ”Diceritain hal yang sama. Bu, saya enggak mau dengar cerita itu lagi. Saya sudah dengar dari dirut sebelumnya. Saya blak-blakan biasa. Tender sudah dua kali bolak-balik diulang terus,” tutur Presiden.

Menurut Presiden Jokowi, TPPI bisa menjadi solusi bagi Indonesia untuk memperoleh keuntungan dari substitusi barang-barang impor dalam jumlah yang sangat besar, terutama yang berkaitan dengan petrokimia dan produk turunannya. Dengan demikian, neraca transaksi Indonesia bisa membaik.

”Kita itu penginnya neraca transaksi berjalan kita baik, neraca perdagangan baik, impor enggak banyak, karena kita bisa produksi sendiri, karena kita punya industrinya, kita punya mesinnya, kita punya bahan bakunya. Kok enggak kita lakukan, malah impor, itu yang saya sedih,” kata Presiden Jokowi.

Terkait transisi energi, menurut Presiden Jokowi, dunia menilai bahwa Indonesia mempunyai kekuatan luar biasa.

Kekuatan luar biasa

Terkait transisi energi, menurut Presiden Jokowi, dunia menilai bahwa Indonesia mempunyai kekuatan luar biasa. Untuk energi geotermal, Indonesia memiliki 24.000 megawatt. Untuk hydro power, Indonesia mempunyai lebih dari 1.000 sungai besar. Sungai Kayan di Kalimantan Utara saja bisa menghasilkan 13.000 megawatt, sedangkan Sungai Mamberamo bisa 24.000 megawatt. ”Kenapa kita enggak segera masuk ke sana? Sebab investasinya gede, besar! Oleh karena itu, ayo gandeng investor,” kata Presiden.

Dalam acara Kompas100 CEO Forum, Kamis (18/11/2021), Direktur Utama PLN Zulfikli Zaini menyatakan, PLN sangat mendukung komitmen pemerintah untuk mencapai net zero emission pada 2060. PLN juga sudah menjalin kerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) dalam hal pembiyaan murah untuk mengembangkan pembangkit energi baru terbarukan (EBT) di masa depan.

”Kalau ingin early retirement, kita perlu dana murah, dan kami sudah bekerja sama dengan ADB untuk kemungkinan itu. Di samping itu,  kita juga akan membutuhkan dukungan terkait dengan tambahan subsidi apabila ada early retirement,” kata Zulkifli.

Baca juga : Realisasi Pengurangan Karbon dari Sektor Energi Dinantikan

KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI

Ilustrasi. Suasana Pembangkit Listrik Tenaga Uap Sulut 2 atau yang lebih dikenal dengan PLTU Amurang di Minahasa Selatan, Sulawesi Utara, Rabu (27/10/2021).

PLN juga sudah mampu menyuplai daya industri menggunakan EBT melalui produk renewable energy certificate (REC). REC adalah salah satu inovasi produk hijau PLN untuk mempermudah pelanggan dalam pembelian serta mendapatkan pengakuan dari internasional atas penggunaan energi terbarukan yang sudah ada di Indonesia.

”Saat ini telah tersedia pembangkit dengan energi terbarukan PLN di seluruh Indonesia yang sudah beroperasi mencapai 7.936 MW. Ketersediaan EBT tersebut dapat diklaim sebagai energi yang digunakan untuk pemakaian listrik para pelanggan melalui produk terbaru PLN, yaitu REC,” ucap Zulkifli.