Pemerintah telah mengambil sejumlah langkah agar ekonomi dan keuangan syariah terus tumbuh. Yang juga penting, kolaborasi antara institusi, pusat riset, dan industri.
Oleh
Mawar Kusuma Wulan
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang cukup menggembirakan. Otoritas Jasa Keuangan mencatat total aset keuangan syariah tumbuh 17,32 persen year on year dengan nilai mencapai Rp 1.901,1 triliun per September 2021.
”Kontribusi pemulihan ekonomi dari sektor perbankan syariah salah satunya melalui penguatan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai hasil penggabungan dari tiga bank syariah himbara,” ujar Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang hadir secara virtual pada acara The 9TH ASEAN Universities International Conference on Islamic Finance (AICIF) 2021, Rabu (17/11/2021).
Melalui penggabungan tiga bank tersebut, BSI diharapkan mampu menjadi pilar penting dalam pengembangan industri halal dan kegiatan usaha syariah, di samping agar dapat bersaing di tingkat global. Pada bidang industri halal, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan terus bersinergi mengembangkan Indonesia sebagai pusat rantai nilai halal global.
Beberapa langkah yang terus diupayakan adalah percepatan pembangunan kawasan industri halal, akselerasi sertifikasi halal dan penguatan halal assurance system, serta pengintegrasian usaha besar dengan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengembangan industri halal yang terintegrasi dari hulu ke hilir perlu didukung pengembangan sumber daya manusia (SDM) ahli dan spesialisasi pusat riset di bidang sains halal.
Menurut Wapres Amin, SDM ahli inilah yang akan menghasilkan inovasi-inovasi berkelanjutan. ”Untuk itu, para mahasiswa perlu dibekali pemahaman tentang ekonomi dan keuangan syariah secara mendalam, serta praktik-praktik yang relevan dengan perkembangan ekonomi dan keuangan syariah ke depan,” kata Wapres Amin.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga hadir di acara yang sama menyampaikan pentingnya riset dan pengembangan produk halal nasional yang diiringi kolaborasi berbagai pemangku kepentingan. Menurut dia, riset dapat menghasilkan inovasi produk halal yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat global.
”Kolaborasi antara institusi, pusat riset, dan industri sangatlah penting, khususnya dalam menghasilkan produk halal yang berdaya saing tinggi. Pemerintah mendukung penuh hal ini, saya optimistis nantinya riset dan pengembangan serta inovasi teknologi ilmu halal di Indonesia akan menjadi tolak ukur bagi negara lain,” ujarnya.
Pada sektor keuangan nonperbankan, pemerintah berkontribusi memberikan solusi perubahan iklim melalui pengembangan proyek hijau berbasis syariah yang disebut Green Sukuk. Green Sukuk menjadi salah satu sumber pembiayaan untuk membiayai pembangunan yang ramah lingkungan. Penerbitan Green Sukuk berhasil meraih penghargaan dunia dalam Climate Bonds Awards 2021.
Sektor keuangan syariah yang perkembangannya perlu terus didukung adalah ekosistem teknologi finansial (financial technology/fintech). Menurut Global Islamic Fintech Report 2021, Indonesia berada dalam posisi ke lima market size transaksi fintech syariah setelah Arab Saudi, Iran, Persatuan Emirat Arab, dan Malaysia. Nilai transaksi Indonesia mencapai 2,9 miliar dollar AS pada 2020.
Fase kritikal
Saat ini, Indonesia berada dalam fase kritikal pemulihan ekonomi setelah pandemi merebak pada awal tahun lalu. Menurut Wapres Amin, pemulihan ekonomi global akibat pandemi menghadapi sedikitnya tiga tantangan, yaitu kesenjangan akses vaksin, inflasi harga energi, serta disrupsi rantai pasok. Selain tantangan tersebut, Indonesia juga masih menghadapi tantangan perubahan iklim yang berpotensi mendisrupsi kehidupan manusia.
Pemulihan ekonomi global tidak mungkin dilakukan hanya oleh satu negara, tetapi harus dilakukan sinergi dan kolaborasi antarnegara. Ekonomi dan keuangan syariah selain didasarkan pada konsep saling membantu dan saling menolong, juga mempunyai prinsip keadilan dan keseimbangan (tawazud) yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Hal ini disertai kesadaran untuk menjaga harmoni antara pembangunan dan kelestarian lingkungan.
Dalam kesempatan itu, Wapres Amin juga mengapresiasi kolaborasi sejumlah universitas ASEAN dalam penyelenggaraan konferensi AICIF 2021. ”Saya juga mengharapkan konferensi ini mampu melahirkan rekomendasi strategis bagi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, sekaligus mendorong pemulihan ekonomi yang inklusif dan pembangunan berkelanjutan,” kata Wapres.
Menurut Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Al Makin, AICIF 2021 dapat menjadi kesempatan untuk memperkuat kerja sama antaruniversitas, baik nasional maupun internasional. Kerja sama ini terutama dalam melahirkan pemikiran-pemikiran konstruktif bagi pembangunan ekonomi.
”Konferensi ini harus menjadi kesempatan untuk menguatkan kerja sama antaruniversitas Indonesia dengan univeritas negara Islam atau negara berpopulasi Islam lainnya. Tidak hanya di Asia Tenggara, tetapi juga di seluruh dunia, dan kampus kami dapat berkontribusi menjadi tuan rumah dan pusat diskusi berbagai isu, terutama kemungkinan pengembangan dan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.