Realisasi penyaluran anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional hingga 12 November 2021 baru mencapai Rp 483,91 triliun atau 65 persen dari pagu anggaran Rp 744,77 triliun.
Oleh
Dimas Waraditya Nugraha
·3 menit baca
KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO
Penyiapan vaksin dalam Pemberian Vaksin Gotong Royong yang diberikan Danone Indonesia kepada karyawannya di Sentul International Convention Center (SICC), Sentul, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/6/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN hingga 12 November 2021 belum mencapai 75 persen dari pagunya. Secara keseluruhan, serapan anggaran pemulihan ekonomi tertahan oleh minimnya realisasi anggaran untuk kluster dukungan UMKM dan korporasi yang belum mencapai setengah dari pagu.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 12 November 2021 baru mencapai Rp 483,91 triliun atau 65 persen dari pagu sebesar Rp 744,77 triliun.
Kluster insentif usaha menjadi kluster dengan tingkat serapan tertinggi, yakni mencapai 99,4 persen dari pagu, disusul oleh kluster perlindungan sosial (74,5 persen), kluster program prioritas (63,1 persen), kluster kesehatan (60,1 persen), dan yang terendah kluster dukungan UMKM dan korporasi (48,5 persen).
Serapan anggaran PEN untuk dukungan UMKM dan korporasi masih tercatat rendah dikarenakan sejumlah item atau instrumen dalam kluster tersebut baru akan terealisasi di November-Desember 2021. (Made Arya Wijaya)
Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian Keuangan Made Arya Wijaya mengatakan, serapan anggaran PEN untuk dukungan UMKM dan korporasi masih rendah karena sejumlah item atau instrumen dalam kluster tersebut baru akan terealisasi di November-Desember 2021.
”Beberapa item yang baru terealisasi di akhir tahun contohnya investasi pemerintah dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) kepada BUMN dan pemberian imbal jasa penjaminan,” katanya, Selasa (16/11/2021).
Pemerintah, lanjut Made, bakal terus melakukan pengawasan dan evaluasi secara berkala setiap pekan untuk melihat realisasi dan kebutuhan anggaran di setiap kluster. Dari hasil evaluasi, pemerintah berpeluang melakukan pergeseran anggaran antarkluster seperti yang dilakukan pada tahun 2020.
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
Realisasi anggaran Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 12 November 2021
Sayangnya, ia belum gamblang mengatakan apakah di tahun ini ada pergeseran anggaran mengingat ada kluster yang realisasi penyerapan anggarannya cepat dan ada yang masih lambat. Adapun untuk tahun 2022, pemerintah akan mengevaluasi program mana yang perlu dilanjutkan atau tidak.
”Kami akan melihat tren kasus Covid-19 di tahun 2022. Jika itu tetap melandai dan terkendali sehingga pilihan program PEN bisa saja berbeda dengan tahun ini,” kata Made.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers perkembangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Senin, mengatakan, masih rendahnya realisasi kluster UMKM dan korporasi juga disebabkan oleh masih tertahannya penyertaan modal negara (PMN) untuk beberapa BUMN.
”Program PMN ini tinggal menunggu regulasinya. Ketika peraturannya sudah diterbitkan, maka akan langsung terserap,” ujar Airlangga.
Di samping itu, realisasi anggaran PEN sejalan dengan kebijakan kombinasi ”gas dan rem”. Kebijakan ini ia nilai efektif dalam menangani pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
”Kebijakan yang diambil pemerintah sangat terukur. Hingga saat ini, Indonesia bersama negara-negara lain di dunia, terus belajar, mengambil tindakan dan melakukan penyesuaian berdasarkan dinamika yang terjadi,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menilai, percepatan realisasi anggaran PEN sulit terlaksana karena adanya penurunan jumlah sasaran penerima, baik dalam hal bantuan sosial maupun dari aspek kesehatan.
ISTIMEWA/KEMENKO PEREKONOMIAN
Tangkapan layar dari tayangan materi tentang kinerja Satgas Penanganan Covid-19 yang dipaparkan juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Bakti Bawono Adisasmito dalam konferensi pers tentang Evaluasi Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) dan Optimalisasi Anggaran PEN 2021 yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian secara daring, Selasa (26/10/2021).
”Pada saat gelombang kedua pandemi Covid-19, aktivitas pemerintahan banyak yang tidak berjalan efektif. Belanja di APBN banyak yang tidak berjalan dengan baik, seperti belanja barang jasa, dan itu memengaruhi penyerapan,” katanya.
Pada tahun lalu, pemerintah mencatatkan realisasi anggaran PEN Rp 579,78 triliun atau 83,4 persen dari total pagu Rp 695,2 triliun. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, total pagu anggaran tahun ini memang meningkat. Namun, Tauhid pesimistis realisasi anggarannya akan membaik.
Tauhid menambahkan, pada triwulan III-2021, peran Progam PEN tidak terlalu signifikan akibat konsumsi masyarakat dan pemerintah hanya tumbuh di bawah 1 persen. ”Untuk triwulan IV-2021 tantangannya jauh lebih berat. Selain momentumnya sudah terlewat, masih adanya sejumlah masalah struktural terkait administrasi,” ujarnya.
Jika sampai realisasi anggaran PEN lebih kecil atau sama dengan tahun lalu, menurut Tauhid, evaluasi yang dilakukan pemerintah terhadap program PEN tidak berjalan baik. Padahal, Indonesia saat ini telah memasuki tahun kedua pandemi Covid-19.
