Realisasi Belanja Negara Merosot

Terdapat indikasi pemerintah menahan belanja dalam rangka menjaga tingkat defisit anggaran tetap rendah. Di sisi lain, seretnya kinerja belanja dapat mempersulit akselerasi pemulihan ekonomi.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pekerja memerikasa pipa yang akan digunakan saat menyelesaikan proyek revitalisasi jalur pedestrian di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (19/8/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Kinerja dari belanja negara hingga September 2021 menukik jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Meski lazimnya percepatan penyerapan anggaran akan dilakukan pemerintah di pengujung tahun, terdapat indikasi otoritas menahan laju belanja untuk menjaga defisit anggaran.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, total belanja negara hingga September 2021 turun 1,9 persen dari Rp 1.841,1 triliun pada September 2020 menjadi Rp 1.806,8 triliun. Penurunan terdalam terjadi pada komponen transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) yang pada periode tersebut anjlok hingga 14 persen.

Seluruh komponen di dalam TKDD pun mencatatkan penurunan, yakni dana bagi hasil  (-14 persen), dana alokasi umum (-4,7 persen), dana alokasi khusus atau DAK fisik (-58,8 persen), DAK nonfisik (-9,9 persen), hingga dana desa (-13 persen).

Soal defisit anggaran yang lebih rendah, perlu dicermati juga indikasi pemerintah sengaja menahan pencairan stimulus atau belanja. Jadi, roll-over atau pemangkasan stimulus PEN dilakukan lebih cepat dari perkiraan. (Bhima Yudhistira)

Dihubungi Kamis (28/10/2021), Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat adanya indikasi untuk menahan belanja dalam rangka menjaga tingkat defisit anggaran di bawah target. Indikasi ini muncul dari pemangkasan sejumlah program bantuan sosial dengan dalih ekonomi mulai pulih pada tahun ini.

”Soal defisit anggaran yang lebih rendah, perlu dicermati juga indikasi pemerintah sengaja menahan pencairan stimulus atau belanja. Jadi, roll-over atau pemangkasan stimulus PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) dilakukan lebih cepat dari perkiraan,” ujarnya.

Pemerintah mencatat realisasi program PEN hingga 22 Oktober 2021 sebesar Rp 433,91 triliun atau hanya 58,3 persen dari pagu Rp 744,77 triliun.

”Contohnya terjadi juga di dana desa yang pencairannya baru mencapai 60,7 persen, padahal mekanisme pencairan BLT dana desa harusnya lebih baik dari tahun lalu. Namun, tahun ini tetap rendah,” kata Bhima.

Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga September 2021 mencapai Rp 452 triliun atau 2,74 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional.

Ia menyarankan agar pemerintah mempercepat pencairan anggaran, khususnya transfer dana ke daerah dan stimulus PEN, karena peran belanja pemerintah masih krusial untuk menopang pemulihan ekonomi yang sifatnya unequal atau tidak merata.

Baca juga : Anggaran Belanja Negara Belum Berikan Efek Berganda

”Pemerintah cukup fokus saja ke stimulus PEN, jangan terburu-buru bantuan mau dipangkas hanya karena ada indikasi harga komoditas sedang naik. Tunggu dulu pemulihan berada di titik solid baru dilakukan penyesuaian stimulus,” ujarnya.

Sebelumnya dalam konferensi pers kinerja APBN 2021 awal pekan ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan penurunan belanja tersebut disebabkan oleh adanya pemulihan yang lebih nyata pada tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu. Alhasil, alokasi belanja yang disalurkan oleh pemerintah jauh lebih rendah ketimbang tahun pertama pandemi Covid-19.

Sri Mulyani juga mengatakan rendahnya serapan belanja khusus untuk TKDD disebabkan karena banyaknya pemerintah daerah yang belum memenuhi syarat salur, di antaranya laporan belanja wajib untuk penanganan pandemi Covid-19.

Sri Mulyani mengklaim bahwa belanja telah terkelola dengan baik sesuai sasaran pemerintah kendati serapannya cukup rendah. “Belanja sudah terkendali sesuai target,” kata dia.

Baca juga : Serapan Anggaran Masih Rendah

Sementara itu, Senior Economist DBS Group Research, Radhika Rao, berpendapat bahwa pemerintah akan memaksimalkan kucuran belanja pada akhir tahun sembari menunggu efektivitas berbagai program dalam memulihkan ekonomi.

Menurut dia, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang tidak seketat tahun lalu memungkinkan perekonomian berjalan lebih optimal. ”Dengan memasukkan semua faktor ini, kami berasumsi bahwa belanja anggaran dan pengeluaran akan meningkat menjelang akhir tahun,” ujarnya.