logo Kompas.id
EkonomiDampak UU Cipta Kerja, Pemutihan Status Kerja Lebih Masif 

Dampak UU Cipta Kerja, Pemutihan Status Kerja Lebih Masif 

Buruh umumnya menerima tawaran pemutihan kerja karena terdesak. Di tengah pandemi, kebutuhan mempertahankan pekerjaan dan sumber pemasukan lebih tinggi meski harus berganti status dari pekerja tetap menjadi kontrak.

Oleh Agnes Theodora
· 1 menit baca
Memuat data...
KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Buruh pabrik menyempatkan sarapan sebelum mereka bekerja di kawasan industri di Bawen, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Kamis (16/4/2020). Wabah Covid-19 dalam beberapa bulan ini membawa dampak pada lesunya aktivitas industri di sejumlah daerah. Sebagian dari pengusaha mengurangi kapasitas produksi atau menghentikannya sementara waktu.

JAKARTA, KOMPAS — Dampak penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mulai dirasakan kelompok buruh, seperti di sektor tekstil garmen alas kaki dan kulit atau TGSL. Satu tahun setelah UU disahkan, praktik pemutihan hubungan kerja di tengah pandemi Covid-19 lebih masif terjadi dengan pesangon yang kecil dan status kontrak kerja tak pasti. 

Ketua Umum Federasi Serikat Buruh Persatuan Indonesia (FSBPI) Dian Septi, Rabu (13/10/2021), memberi contoh, di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) Cakung, Jakarta Timur, pemutihan kontrak kerja mulai dilakukan sejak 3 bulan lalu. Praktik pemutihan memang bukan barang baru. Namun, pasca-UU Cipta Kerja dan akibat pandemi, menjadi lebih masif. 

Editor: Mukhamad Kurniawan
Bagikan
Memuat data..