Pemerintah Mulai Salurkan Bantuan Tunai untuk PKL dan Warung di Kawasan Malioboro

Mengunjungi Yogyakarta, Presiden Joko Widodo memberikan bantuan kepada PKL. Penyaluran pertama bantuan untuk PKL dan warung diawali di kawasan Malioboro.

MUCHLIS JR - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo meresmikan peluncuran Program Penyaluran Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW) di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta, pada Sabtu, (9/10/2021).

YOGYAKARTA, KOMPAS — Pemerintah mulai menyalurkan bantuan tunai untuk pedagang kaki lima dan warung atau BT-PKLW. Penyaluran pertama bantuan dimulai oleh Presiden Joko Widodo di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. BT-PKLW nantinya akan diserahkan kepada 1 juta PKL dan warung di seluruh Indonesia dengan masing-masing PKL dan warung akan diberikan bantuan Rp1,2 juta.

”Diberikan bantuan sebesar Rp 1,2 juta, kurang ndak? Rp 1,2 juta cukup menurut hitungan kita, cukup. Dan dimulai pertama kali di kawasan Malioboro, Yogyakarta,” ujar Presiden Jokowi di kawasan Malioboro yang didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan Wali Kota Yogyarakarta Haryadi Suyuti, Sabtu (9/10/2021).

Presiden Jokowi dan Airlangga lantas memberikan dua amplop kepada perwakilan komunitas PKL, andong, dan becak di Kawasan Malioboro. Dua orang perwakilan PKL dan warung itu lantas membuka amplop yang berisi 12 lembar uang Rp 100.000. Ketika Presiden Jokowi menanyakan apakah bantuan sebesar Rp 1,2 juta tersebut mencukupi, sebagian pedagang berteriak ”tidak cukup” yang lantas diiringi tawa Presiden Jokowi dan rombongan.

Selain memberikan bantuan tunai, Presiden Jokowi juga menyapa masyarakat di sepanjang kawasan Malioboro. Dari Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta, Presiden berjalan kaki sekitar pukul 08.45 menuju Malioboro. Presiden juga berdialog dengan sejumlah perwakilan pedagang kaki lima dan pelaku usaha lainnya untuk mendapatkan masukan dan menyerap aspirasi mereka.

Baca juga: Mendorong UMKM Berbasis Ekspor

LAILY RACHEV - BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo mengawali kunjungan kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Sabtu, (9/10/2021), dengan menyapa masyarakat di kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta.

Perwakilan komunitas PKL, andong, dan becak di kawasan Malioboro, Rudi, mengaku bersyukur dan senang atas bantuan yang diberikan oleh pemerintah. Rudi berharap kunjungan Presiden Jokowi hari ini di kawasan Malioboro dapat meyakinkan para wisatawan bahwa Malioboro aman untuk dikunjungi.

”Kami atas nama segenap komunitas PKL, andong, becak yang ada di kawasan Malioboro sangat bersyukur, dan sangat, sangat berterima kasih dengan harapan kunjungan Presiden di kawasan Malioboro ini kemudian membuka ruang bahwa Malioboro masih aman tetap dikunjungi, insyaallah tetap aman, dan segera level (PPKM) diturunkan,” ucap Rudi.

Salah satu perwakilan lainnya dari PKL juga mengutarakan harapannya agar pariwisata di Yogyakarta dapat segera dibuka kembali sehingga para PKL, khususnya di kawasan Malioboro, dapat menikmati kunjungan para wisatawan.

Salah satu perwakilan lainnya dari PKL juga mengutarakan harapannya agar pariwisata di Yogyakarta dapat segera dibuka kembali sehingga para PKL, khususnya di kawasan Malioboro dapat menikmati kunjungan para wisatawan. ”Mudah-mudahan mulai awal ini kami PKL di kawasan Malioboro bisa beraktivitas kembali dan sektor pariwisata bisa dibuka kembali,” tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Airlangga menyampaikan bahwa di Yogyakarta masih diberlakukan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 3. Meski demikian, Airlangga menyebut angka pertumbuhan ekonomi di Yogyakarta sangat tinggi. ”Pertumbuhan ekonomi Yogya, Pak Presiden, sebagai laporan 11 persen, Pak. Jadi, tinggi sekali,” ujar Airlangga.

Sebelumnya, Airlangga dalam sambutan pada acara Seminar Sekolah Sespimti Polri dan Sespimmen Polri T.A. 2021, Rabu (6/10/2021), menyebutkan bahwa BT-PKLW sudah diujicobakan pelaksanaannya di Medan pada 9 September 2021. ”Ini adalah program yang disalurkan melalui TNI dan Polri di mana setiap pedagang kaki lima dan warung akan menerima uang tunai 1,2 juta yang disalurkan melalui DIPA Polri dan TNI masing masing Rp 600 miliar,” ujar Airlangga.

Baca juga: Geliat Surabaya Dukung UMKM dengan Puspita dan E-Peken

KOMPAS/HARIS FIRDAUS

Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono X berkunjung ke kawasan wisata Malioboro, Kota Yogyakarta, Sabtu (9/10/2021). Dalam kunjungan tersebut, Presiden meresmikan pemberian bantuan kepada para pedagang kaki lima (PKL) dan pemilik warung kecil. Total ada 1 juta PKL dan pemilik warung di Indonesia yang akan menerima bantuan tunai sebesar Rp 1.200.0000.

Kriteria penerima

Alokasi penyalurannya dibagi dua, yaitu Rp 600 miliar untuk 500.000 penerima pertama melalui Polri dan alokasi Rp 600 miliar untuk 500.000 penerima pertama di TNI. Kriteria penerima BT-PKLW adalah mereka yang bukan penerima/calon penerima BPUM (Banpres Produktif Usaha Mikro). Lokasi usaha penerima BT-PKLW juga harus berada pada kabupaten/kota yang menerapkan PPKM level 4 berdasarkan Inmendagri Nomor 27 dan 28 tahun 2021.

Kriteria pengalokasian bantuan per daerah dilakukan secara proporsional berdasarkan populasi penduduk dan data PKL dan warung dari dinas koperasi dan UKM di masing-masing kabupaten/kota. Mekanisme dan sistem penyalurannya diawali dengan pendataan, penetapan calon penerima, lalu penyerahan dana secara tunai di polres atau kodim. ”Dan ini diberikan kepada mereka yang tidak menerima BPUM atau Banpres Produktif Usaha Mikro sehingga ini bisa dilaksanakan di lapangan secara on the spot,” ucap Airlangga.

Airlangga menambahkan bahwa pemerintah akan melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan penanganan Covid-19 dengan anggaran di berbagai sektor. Pemerintah, antara lain, telah menggelontorkan anggaran di sektor kesehatan  Rp 104 triliun atau 48 persen dari realisasi program PEN. Anggaran perlindungan sosial sudah 62,9 persen dan dukungan UMKM sudah 42 persen atau Rp 68 triliun.

Airlangga menambahkan bahwa pemerintah akan melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan penanganan Covid-19 dengan anggaran di berbagai sektor.

Realisasi program prioritas termasuk padat karya dan kegiatan lain sudah  Rp 62 triliun dan insentif usaha Rp 59,41 trilun. Untuk tahun 2022, program PEN akan dilanjutkan, yaitu Rp 77 triliun di sektor kesehatan, perlindungan masyarakat Rp 126 triliun, program prioritas Rp 90 triliun, dan dukungan UMKM Rp 27,48 triliun.

”Ini memang diturunkan karena kita melihat bahwa tahun depan ekonomi diharapkan lebih baik sehingga kegiatan yang bersifat produktif akan terus didorong. Dari segi bantuan sosial, pemerintah melihat dalam berbagai program sosial ini untuk menjaga daya beli,” tambah Airlangga.

Jaring program sosial akan dipersempit, mulai dari kartu Program Keluarga Harapan, kartu sembako, diskon listrik, bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai desa, bantuan beras Bulog, bantuan subsidi upah, insentif usaha, kuota internet, hingga kartu prakerja. ”Ini total program yang dilakukan di tahun ini dan diharapkan bisa menjaring masyarakat yang berpendapatan ke bawah,” kata Airlangga.

Baca juga: UMKM Perlu Ekosistem Digital untuk Bisa Naik Kelas

KOMPAS/DIONISIUS REYNALDO TRIWIBOWO

Salah satu produk UMKM di sektor makanan ringan yang masuk dalam e-commerce, Kamis (7/10/2021). Banyaknya PHK di Kalteng membuat para karyawan  beralih ke usaha mikro, kecil, dan menengah.

Airlangga juga mengatakan, pertumbuhan ekonomi saat ini adalah yang tertinggi dalam 16 tahun terakhir. Dari sisi permintaan (demand), terjadi kenaikan, baik dari konsumsi rumah tangga maupun anggaran budget pemerintah. Kegiatan ekspor impor juga sudah membaik. Di sektor manufaktur, PMI (purchasing managers' index) sudah mencapai 52,2 yang tergolong level ekspansi. Penjualan kendaraan bermotor juga terjadi peningkatan, demikian pula dari segi investasi.

Di sektor eksternal, cadangan devisa sudah tinggi, yaitu 140 miliar dollar AS. Obligasi juga turun walaupun rasio hutang luar negeri terjadi kenaikan. ”Jenis belanja sudah bergeser dari produk grocery kesehatan  ke listrik, alat rumah tangga, restoran, dan mulai travelling. Ini tentu membedakan dengan kasus-kasus sebelumnya atau periode sebelumnya,” tambahnya.