Peluang investasi sektor transportasi terbuka lebar. Lebih dari 125 terminal penumpang tipe A yang dikelola Kementerian Perhubungan siap menerima investor dengan berbagai pola kerja sama.
Oleh
Stefanus Osa Triyatna
·2 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Peluang investasi sektor transportasi terbuka lebar. Keterbatasan anggaran pemerintah terkait itu hanya dapat diatasi dengan skema kerja sama. Dari kebutuhan investasi Rp 12 triliun setiap tahun, yang didapat hanya sekitar Rp 5,6 triliun.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi dalam Investor Gathering ”Infrastructure Land Transportation Outlook” secara virtual di Jakarta, Senin (4/10/2021), mengatakan, ”Dengan selisih anggaran yang cukup tinggi itu, salah satu jalan adalah membangun kerja sama dengan swasta untuk memperbaiki beberapa simpul transportasi darat.”
Dengan keterbatasan anggaran tersebut, Kemenhub tetap berniat mempercepat pelayanan kepada masyarakat dengan membangun simpul-simpul transportasi. Selama ini, sejumlah transformasi pelayanan telah dilakukan di sektor perhubungan udara dan perkeretaapian. Pada gilirannya, kata Budi, sektor perhubungan darat selama tiga tahun terakhir memiliki lebih dari 125 terminal penumpang tipe A.
Dalam menangkap peluang investasi, Kemenhub mengubah konsep terminal yang selama ini hanya tempat pemberangkatan dan penurunan penumpang. Pengembangan yang ditawarkan berkonsep mix use, yaitu sebagai tempat hunian, seperti hotel, apartemen, atau bangunan lainnya. Ada pula terminal yang dilengkapi dengan ruang pertemuan, sarana olahraga, atau tempat bekerja (working space).
Kemenhub mengubah konsep terminal yang selama ini hanya tempat pemberangkatan dan penurunan penumpang. Pengembangan yang ditawarkan berkonsep mix use, yaitu sebagai tempat hunian, seperti hotel, apartemen, atau bangunan lainnya.
Direktur Barang Milik Negara pada Kementerian Keuangan Encep Sudarwan, dalam kesempatan yang sama, menambahkan, pemerintah memiliki target infrastruktur yang terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 berupa kebutuhan dasar, konektivitas, energi, serta teknologi informasi dan komunikasi. Kebutuhan anggarannya mencapai Rp 6.445 triliun.
”Tentunya, pemerintah tidak bisa sendirian. Perlu dukungan dari swasta. BUMN pasti (berperan), tetapi kami mengundang investor swasta untuk ikut membangun negara ini. Skema yang ada saat ini adalah kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU,” kata Encep.
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Organisasi, Hukum, dan Komunikasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia Yukki Nugrahawan Hanafi mengatakan, perkembangan realisasi investasi Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi menempati urutan teratas dengan nilai investasi mencapai Rp 144,8 triliun.
Perkembangan realisasi investasi Indonesia pada tahun 2020 menunjukkan sektor transportasi, gudang, dan telekomunikasi menempati urutan teratas dengan nilai investasi mencapai Rp 144,8 triliun.
”Sektor transportasi menjadi sarana yang sangat strategis bagi pergerakan orang di wilayah investasi baru. Lokasi yang dimiliki Kementerian Perhubungan sangat menarik. Kami mengharapkan realisasi investasi akan bertambah jika itu dilakukan swasta,” kata Yukki.
Berdasarkan data Kementerian Investasi, realisasi investasi sepanjang 2020 senilai Rp 826,3 triliun. Di tahun itu, realisasi penanaman modal dalam negeri Rp 413,5 triliun, sedangkan penanaman modal asing Rp 412,8 triliun.