Pengelolaan kekayaan laut dinilai perlu dilakukan secara bijak. Peta jalan harus disusun untuk mencapai target menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban maritim tahun 2045.
Oleh
BM Lukita Grahadyarini
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemanfaatan kekayaan laut harus dilakukan secara bijak untuk menjaga kepentingan generasi mendatang. Cara pandang yang keliru terhadap laut harus diubah.
Presiden Joko widodo mengemukakan, laut merupakan anugerah Tuhan yang harus dijaga dan dimuliakan serta sumber penghidupan. Oleh karena itu, pemanfaatan kekayaan laut harus dilakukan secara bijak.
”Laut harus kita jaga untuk kepentingan generasi sekarang dan juga generasi yang akan datang. Pemanfaatan sumber daya maritim itu perlu, tetapi harus secara arif dan bijak,” kata Presiden Joko Widodo pada puncak peringatan Hari Maritim Nasional 2021, Kamis (23/9/2021). Hari Maritim diperingati sejak 23 September 1964.
Presiden mengatakan, penangkapan ikan di laut dinilai perlu, tetapi pola penangkapan harus dilakukan secara terukur sesuai dengan asas keberlanjutan sumber daya laut. Pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan secara bijak akan mendorong Indonesia menjadi negara kuat dan makmur berbasis kekuatan kemaritiman.
Pemerintah, kata Presiden, juga berupaya meningkatkan produktivitas masyarakat kepulauan melalui pembangunan pelabuhan besar, pelabuhan kecil di pulau kecil dan terisolasi, serta menghubungkan antarpulau melalui tol laut untuk memudahkan mobilitas barang dan penduduk antarpulau, serta memberikan nilai tambah bagi ekonomi lokal. Industri perkapalan juga akan terus diupayakan, tidak sekadar industri pembuatan kapal, tetapi juga jasa perhubungan dan logistik skala global.
Pulau-pulau kecil, meski jauh dari pusat ekonomi nasional, memiliki potensi tinggi, antara lain untuk industri berbasis laut, wisata bahari, potensi industri obat dan suplemen obat yang berbasis kekayaan hayati. Pemanfaatan potensi itu perlu dioptimalkan agar menjadi basis pemerataan ekonomi, dengan dukungan teknologi dan ilmu pengetahuan.
Presiden menambahkan, identitas bangsa Indonesia sebagai negara maritim perlu terus diperkuat dan dikokohkan. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, cara pandang yang keliru terhadap laut harus diubah.
”Laut bukanlah belakang rumah yang kita punggungi, melainkan laut adalah halaman rumah tempat kita menghadap. Laut bukanlah tempat untuk membuang yang tidak kita perlukan, melainkan laut adalah tempat kita bersandar hidup,” ujar Presiden.
Peta jalan
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengemukakan, visi Indonesia untuk menjadi poros maritim dunia dapat terwujud jika mampu mengelola segenap sumber daya kemaritiman untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa.
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang berikutnya pada 2025-2045 merupakan kesempatan yang baik untuk memasukkan pemikiran jangka panjang untuk pembangunan kemaritiman.
Indonesia dinilai perlu memiliki peta jalan yang jelas terkait dengan pembangunan kemaritiman agar dapat mencapai visi menjadikan Indonesia sebagai pusat peradaban kemaritiman saat 100 tahun kemerdekaan Indonesia pada 2045.
Menghadapi kompetisi dunia yang semakin ketat, kecepatan, ketepatan, dan efisiensi adalah fondasi untuk bersaing. Produktivitas harus bisa ditingkatkan dengan kualitas sumber daya manusia yang membaik, pembangunan infrastruktur yang dipercepat, termasuk infrastruktur digital, energi dan pangan untuk mendorong industrialisasi, dan regulasi yang kondusif bagi dunia usaha.
Ketua MPR Bambang Soesatyo mengemukakan, langkah pemerintah menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dinilai tepat dan visioner. Potensi laut yang bisa dikelola dan dikembangkan masih sangat besar. Lebih dari 80 persen perdagangan dunia lewat laut dan 40 persen di antaranya melalui perairan Indonesia.
”Untuk mengoptimalkan sektor kemaritiman, perlu pengembangan maritim secara menyeluruh melalui pembangunan infrastruktur sebagai konektivitas antarpulau, serta pembangunan sumber daya manusia,” ujarnya.
Ketua DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti mengemukakan, Indonesia perlu bersatu menjaga entitas dan kekayaan maritim Indonesia dengan menjaga setiap pulau di Indonesia agar tetap berada dalam satu ikatan NKRI.