Optimalisasi Pemanfaatan Kekayaan Maritim Dongkrak Perekonomian Nasional

ARSIP DITJEN PERHUBUNGAN LAUT

Salah satu pelabuhan di Papua, Jumat (10/9/2021), kini semakin disibukkan dengan pengiriman berbagai komoditas dari Papua. Seiring dengan pemanfaatan Tol Laut, pengiriman berbagai perangkat dan kebutuhan Pekan Olahraga Nasional Papua 2021 juga semakin meningkat.

JAKARTA, KOMPAS — Kekuatan maritim sangat diperlukan untuk mendongkrak perekonomian nasional mengingat sebagian besar wilayah Indonesia terdiri atas perairan. Wilayah bahari yang begitu luas membutuhkan sistem logistik nasional yang tangguh, seperti program Tol Laut sudah semakin menjangkau sejumlah wilayah di Indonesia bagian timur.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam dialog publik ”Kekuatan Maritim, Pengungkit Ekonomi Bangsa” terkait dengan Hari Maritim Nasional secara virtual di Jakarta, Kamis (23/9/2021), mengatakan, ”Kita memiliki kekuatan maritim Indonesia, di antaranya bioteknologi kelautan, perairan dalam, wisata bahari, energi kelautan, perikanan, pelayaran, pertahanan, hingga industri maritim.”

Selama ini, pemerintah telah berupaya memanfaatkan potensi sumber daya kelautan, membangun transportasi laut dan infrastruktur pelabuhan yang disertai dengan pembangunan industri maritim, termasuk membangun kekuatan ekonomi masyarakat. Salah satu pencapaian yang bisa dirasakan masyarakat adalah berjalannya program Tol Laut secara masif sehingga konektivitas antar-wilayah Indonesia, khususnya wilayah timur bisa terwujud.

”Disparitas harga yang selama ini terjadi bisa ditekan. Juga, pemerataan ekonomi khususnya, di wilayah timur dan daerah terpencil bisa diatasi,” kata Budi.

Presiden Direktur Equinox Shipping Service Group Angga Lutfie Eldrianto mengatakan, dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, sebetulnya telah ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI). Peningkatan kerja sistem logistik nasional sebagai salah satu prasarana dalam membangun daya saing nasional serta mendukung pelaksanaan MP3EI tahun 2011-2025.

Ini pun telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012 tentang cetak biru pembangunan sistem logistik nasional. Cetak biru ini dinilai dapat menjadi panduan pengembangan logistik bagi para pemangku kepentingan.

”Logistik mencakup semua rantai pasok, dari perencanaan, implementasi ,dan kontrol yang efisien hingga efektif dalam aliran dan penyimpanan barang, jasa dan informasi. Dengan demikian, logistik meliputi semua tahapan produksi, distribusi, dan pengiriman dari pemasok awal hingga pelanggan akhir,” ucap Angga.

Angga mengatakan, manfaat ekosistem logistik nasional (NLE) yang ditetapkan pemerintah adalah mampu menurunkan biaya logsitik. Di samping itu, NLE dapat menciptakan berbagai kapasitas logistik dan menumbuhkan ekonomi digital serta meningkatkan transparansi layanan.

Bank Dunia menyebut Indonesia membutuhkan peningkatan kapasitas logistik. Soal regulasi, indeks performa logistik (LPI) Indonesia pada 2018 berada di peringkat ke-46 dengan skor 3,15 atau naik 17 peringkat dari dua tahun sebelumnya yang berada di peringkat ke-63 dengan skor 2,98 sedunia. Indeks ini mempertimbangkan sejumlah komponen, yaitu bea dan cukai, infrastruktur, pengiriman barang internasional, kualitas dan kompetensi logistik, pencarian barang, dan ketepatan waktu.

”Selaku pemangku kepentingan, hal itu merupakan sebuah tantangan Indonesia, baik untuk pemerintah maupun pelaku industri logistik serta asosiasi guna mengembangkan kebijakan-kebijakan baru yang bisa meningkatkan indeks ke depan,” ujar Angga.

”Tahun 2021, pelayanan penyelenggaraan angkutan laut di seluruh wilayah Indonesia yang meliputi Tol Laut mencapai sebanyak 30 trayek, angkutan subsidi PSO Pelni 26 trayek, kapal perintis 118 trayek, dan kapal ternak 6 trayek,” kata Ahmad.

Menurut dia, sejumlah tantangan yang dihadapi dalam membangun sektor transportasi laut adalah adanya disparitas harga antara wilayah di Indonesia, konektivitas, biaya logistik, dan pendanaan.

Karena itulah, Kemenhub menentukan arah kebijakan transportasi laut tahun 2020-2024, yaitu mewujudkan angkutan laut yang murah, mudah, simpel, dan kompetitif. Kemudian, meningkatkan konektivitas transportasi laut, penyediaan infrastruktur pelabuhan yang berdaya saing, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi keselamatan, keamanan dan perlindungan lingkungan maritim, serta meningkatkan efektivitas penegakan hukum di laut dan integrasi dalam pengelolaan organisasi di sektor transportasi laut.

KOMPAS/KOMPAS/Ferganata Indra Riatmoko

Warga bekerja menjual jasa angkut barang di Pelabuhan Sorong, Kota Sorong, Papua Barat, Senin (7/6/2021).

Pengamat Maritim, Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto, menegaskan, ”Kekuatan maritim dapat menjadi pengungkit ekonomi bangsa. Sebab, kegiatan maritim berhubungan dengan kegiatan pelayaran angkutan barang dan orang melalui laut, yang dilakukan untuk kepentingan ekonomi.”

Sementara Akademisi Capt Indra Priyatna menambahkan, Kemenhub berperan penting dalam mendukung kelancaran pengelolaan sumber daya kelautan, seperti perikanan, pertambangan dan energi, transportasi laut, pariwisata, dan potensi sumber daya alam kelautan lainnya. Untuk itu, Kemenhub harus terus merespons tren perkembangan maritim global dan melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).