Ekosistem program Kartu Prakerja semakin luas dengan adanya fitur rekomendasi lowongan kerja. Peran pusat informasi dinilai krusial bagi Indonesia untuk mendorong pasar kerja yang efisien dan efektif.
Oleh
Agnes Theodora
·4 menit baca
KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA
Pencari kerja menyiapkan berkas-berkas yang akan dimasukkan ke perusahaan saat berlangsung Job Market Fair dan Pameran Kewirausahaan di JX INternational, Surabaya, Rabu (11/9/2019).
JAKARTA, KOMPAS — Penyelenggara program Kartu Prakerja menambah fitur rekomendasi lowongan pekerjaan agar peserta dapat langsung melamar kerja usai menuntaskan pelatihan. Fitur ini dinilai perlu diintegrasikan dengan pusat informasi pasar kerja dan sistem sertifikasi ketenagakerjaan nasional untuk mempermudah pekerja terjun ke pasar kerja dengan bekal sertifikat resmi.
Dengan demikian, selain mengikuti program pelatihan untuk menambah dan memperluas keterampilannya (upskilling dan reskilling), peserta program Kartu Prakerja juga mendapat akses dan kesempatan untuk langsung terjun ke pasar kerja.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari, Minggu (12/9/2021) mengatakan, Kartu Prakerja memperluas ekosistemnya melalui kerja sama dengan dua situs job portal untuk memberikan fitur baru berupa rekomendasi lowongan kerja di dasbor masing-masing peserta.
Seusai menuntaskan sesi pelatihan, peserta Kartu Prakerja akan langsung menerima informasi lowongan kerja pada bidang terkait di dasbornya. Menurut Denni, fitur informasi lowongan dan tren pekerjaan secara digital itu diperlukan untuk mempermudah peserta dalam mencari kerja. Angkatan kerja nasional perlu dibiasakan dengan proses pencarian kerja secara digital.
”Fitur ini bisa mengubah kebiasaan lama banyak pencari kerja, yang selama ini mengirim lamaran berdasarkan informasi dari mulut ke mulut. Dengan cara konvensional seperti itu, hasilnya tidak optimal, sangat berbeda dibandingkan melamar kerja secara digital melalui job platform,” kata Denni.
Catatan Kompas, dalam konsep awal program Kartu Prakerja, pemerintah sebenarnya sempat merencanakan ada fitur atau layanan link and match bagi para peserta. Namun, fitur ini tidak dimunculkan selama satu tahun pertama pandemi Covid-19 karena kondisi pasar kerja yang sempat menurun.
Selain mendapat rekomendasi lowongan kerja, ke depan pekerja juga bisa memantau tren sepuluh besar pekerjaan yang sedang paling banyak dicari, untuk memberi gambaran mengenai kondisi dan kompetisi di pasar kerja. ”Trennya akan terus kami perbarui dari bulan ke bulan dan di-breakdown sampai kondisi di provinsi,” kata Denni.
Sejauh ini, sepuluh besar pekerjaan yang paling dicari adalah penjualan ritel, pemasaran atau pengembangan bisnis, teknologi informasi perangkat lunak, akuntansi umum, penjualan korporasi, personalia, perbankan, dan staf administrasi umum.
Laporan Pathways to Middle-Class Jobs in Indonesia oleh Bank Dunia pada Juni 2021 juga menyoroti krusialnya peran layanan pusat informasi pasar kerja untuk mendorong penciptaan pekerjaan produktif yang sejalan dengan keterampilan yang dimiliki pekerja dan selaras dengan kebutuhan pemberi kerja.
Berbagai portal lowongan kerja yang ada saat ini dinilai masih terbatas untuk pasar kerja Indonesia yang dinamis dan luas. Sementara, pekerjaan berkualitas dengan standar kelas menengah umumnya baru dapat diakses lewat metode pencarian kerja yang proaktif dan pusat informasi pasar kerja yang memadai.
DOK PEMKO BANDA ACEH
Warga antre saat mendaftar sebagai pencari kerja di bursa kerja 2018 di Banda Aceh, Senin (16/4).
Survei Angkatan Kerja Nasional 2018 dan penelitian Bank Dunia menunjukkan, sekitar 80 persen tenaga kerja di Indonesia masih menempuh metode pencarian kerja secara informal, seperti lewat informasi yang didapat dari keluarga dan teman. Sekitar 30 persen mencari kerja dengan cara merespons iklan lowongan kerja di media cetak/elektronik.
Sekitar 20 persen angkatan kerja lebih proaktif dengan cara mengontak perusahaan yang sedang membuka lowongan kerja. Hanya sekitar 18 persen yang aktif mendaftarkan diri di portal pencarian kerja. Sementara, pekerja yang aktif mengiklankan dirinya sebagai pencari kerja melalui media sosial, atau media cetak/elektronik, di bawah 10 persen.
Direktur Eksekutif Institute for Development on Economics and Finance Tauhid Ahmad menilai, untuk lebih menjamin akses dan kesempatan peserta di pasar kerja, fitur rekomendasi lowongan kerja dan tren pasar kerja perlu dilengkapi dengan layanan sertifikasi kompetensi tenaga kerja sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI).
Sejauh ini, peserta Kartu Prakerja membekali sertifikasi dari lembaga pelatihan yang kelas pelatihannya mereka ikuti. Namun, belum ada upaya untuk mengintegrasikan pelatihan-pelatihan di Kartu Prakerja itu dengan sertifikasi kompetensi ketenagakerjaan nasional yang berlaku resmi dan dibutuhkan saat melamar pekerjaan.
”Agar lebih efektif dalam menyiapkan angkatan kerja memasuki pasar kerja, harus ada perubahan jenis pelatihan yang mulai diarahkan agar sesuai dengan SKKNI, supaya cap keterampilan yang sudah dipelajari peserta match dengan kebutuhan di pasar kerja, sertifikatnya pun resmi,” katanya.
KOMPAS/RIZA FATHONI
Sejumlah peserta mengikuti pelatihan tata busana yang diadakan di Pusat Pelatihan Kerja Daerah (PPKD) Jakarta Pusat, Senin (14/12/2020).
Menurut dia, program Kartu Prakerja harus digarap dengan lebih serius, melihat kebutuhan besar untuk peningkatan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja dalam negeri di kemudian hari. Pelaksanaannya tidak bisa hanya sekali jalan, tetapi dipastikan keberlangsungannya dari proses pelatihan sampai melamar kerja.
Program Kartu Prakerja yang dipegang oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga perlu diintegrasikan dengan pusat sistem informasi pasar kerja (SIPK) dan Sistem Informasi Ketenagakeraan (Sisnaker), yang proses digitalisasinya saat ini sedang digodok di Kementerian Ketenagakerjaan.
Menurut rencana, pusat informasi pasar kerja itu akan mulai beroperasi tahun depan, sejalan dengan berlakunya program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja, Februari 2022. “Harus ada ekosistemnya. Jangan hanya pelatihan, lalu selesai di situ. Sayang, hanya akan membuang-buang uang,” katanya.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2019%2F09%2F20190911Bah13_1568196493.jpg){kind=logo}
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F12%2F2ba72140-4358-444f-b2a2-2e068a3e88d7_jpg.jpg){kind=logo}
