Infrastruktur Jaringan Gas untuk Industri Belum Memadai

Infrastruktur jaringan gas umumnya belum merata. Hanya beberapa titik yang sudah dilalui saluran pipa gas memadai. Hal itu menghambat utilisasi gas bumi oleh industri kendati sudah diberi insentif penurunan harga gas.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Pipa gas yang disiapkan sebelum disambung dan ditanam ke dalam tanah menjadi bagian dari proyek jaringan energi gas yang telah berjalan sejak tahun 2015 di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kamis (18/6/2020). Proyek ini nantinya untuk memenuhi kebutuhan gas bagi pembangkit listrik, industri, dan rumah tangga.

JAKARTA, KOMPAS — Rencana pemerintah memperluas penerapan harga gas bumi tertentu bagi industri perlu diiringi dengan pembangunan infrastruktur jaringan gas yang merata. Akibat ketersediaan jaringan pipa gas yang belum memadai, masih ada sektor tertentu yang belum bisa menikmati insentif harga gas murah untuk industri.

Wakil Ketua Komite Tetap Industri Hulu dan Petrokimia Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Achmad Widjaja menilai, penerapan pemberian harga gas bumi tertentu (HGBT) bagi sejumlah industri senilai 6 dollar AS per juta metrik british thermal unit (MMBTU) belum maksimal. Salah satu penyebabnya adalah infrastruktur jaringan gas yang belum memadai.

Salah satu contohnya, tahun ini, sebuah perusahaan pupuk di Jawa Timur yang sebenarnya mendapat insentif harga gas menghentikan operasi salah satu pabriknya karena pasokan gas yang tidak andal di kawasan tersebut.

”Kondisi sekarang ini, banyak industri yang belum maksimal memakai gas karena cabang-cabang pipa (gas) itu belum maksimal sampai ke ’mulut’ atau pintu masuk pabrik,” katanya saat dihubungi, Jumat (10/9/2021).

Baca juga: Ekspansi Kawasan Industri Terkendala Infrastruktur dan Harga Gas

Ia mengatakan, pembangunan jaringan gas umumnya belum merata di suatu kawasan. Hanya beberapa titik tertentu yang sudah dilalui saluran pipa gas yang memadai.

Sementara itu, industri yang terletak di luar lokasi ”strategis” suatu kawasan sulit memasok gas bagi keperluan produksinya. Terkadang, meski sudah tersedia, jaringan pipa yang ada kurang menjangkau hingga ke lokasi dekat tempat industri beroperasi.

Menurut Achmad, jika ingin mendorong utilisasi atau penyerapan kebijakan HGBT, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT Perusahaan Gas Negara (PGN) harus terlebih dahulu menjamin pembangunan infrastruktur jaringan gas yang merata di berbagai kawasan. Apalagi, dengan rencana penurunan tarif gas bumi bagi industri yang akan diberlakukan ke seluruh sektor industri di sejumlah daerah.

Kompas

Pengerjaan proyek pemasangan pipa gas milik Perusahaan Gas Negara jalur Muara Karang-Muara Bekasi sepanjang 45 kilometer di kawasan Penjaringan, Jakarta, Sabtu (26/3). Hingga akhir 2015, PGN telah menyalurkan gas bumi ke 1.529 industri dan pembangkit listrik serta 107.690 pelanggan rumah tangga.

”Bahkan, pemerintah harus mulai berpikir bagaimana mendorong layanan pipanisasi tambahan kepada seluruh industri, termasuk yang saat ini belum memakai gas untuk industrinya,” kata Achmad.

Sebagai gambaran, saat ini, 70 persen industri masih menggunakan solar untuk sumber energi yang menggerakkan mesin produksinya. Hanya 30 persen yang menggunakan gas bumi.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian telah mengusulkan 13 sektor industri tambahan untuk mendapat harga gas sebesar 6 dollar AS per juta MMBTU. Ke-13 sektor itu adalah industri ban, makanan dan minuman, pulp dan kertas, logam, permesinan, otomotif, karet remah (crumb rubber), refraktori, elektronik, plastik fleksibel (lembaran), farmasi, semen, dan industri asam amino.

Baca juga: Perluasan Insentif Harga Gas Industri Masih Dikaji

Saat ini, industri yang sudah menikmati harga gas bersubsidi tersebut baru tujuh sektor, yakni pupuk, oleokimia, keramik, petrokimia, baja, kaca, dan sarung tangan karet, yang total terdiri atas 176 industri.

Data Kementerian ESDM dan Kementerian Perindustrian menunjukkan, sepanjang 2020, realisasi penyerapan gas bumi oleh tujuh sektor industri yang sudah mendapat insentif harga gas tersebut adalah 77,36 persen dari total alokasi volume gas sebanyak 1.199,81 british thermal unit per hari (BBTUD). Sementara, hingga April 2021, realisasinya 79,63 persen dari total alokasi volume.

TANGKAPAN LAYAR/KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

Realisasi kinerja penyerapan gas bumi di lingkup industri pada tahun 2020 dan 2021

Masih dikaji

Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kemenperin Eko SA Cahyanto mengatakan, usulan dari Kemenperin untuk memperluas cakupan sektor yang menerima diskon harga gas industri itu masih dikaji di Kementerian ESDM.

”Industri kebutuhannya berbeda-beda. Kenapa sektor yang mendapat insentif di awal hanya tujuh industri, itu karena mereka yang paling banyak melahap gas (dalam proses produksinya). Kami tambahkan 13 sektor lain yang juga melahap gas meski tidak sebanyak tujuh sektor pertama,” kata Eko.

Kemenperin, ujarnya, sebenarnya ingin mendorong harga gas agar bisa serendah mungkin untuk seluruh sektor, untuk mendorong daya saing industri. Dampaknya akan sangat luas, dari peningkatan utilisasi industri, penambahan investasi, yang juga akhirnya bisa mendongkrak pendapatan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: Mulai 1 April 2021, Harga Gas Industri Turun

Namun, faktor keekonomisan masih menjadi pertimbangan pemerintah. Sebab, penurunan harga gas hingga mencapai 6 dollar AS per MMBTU dapat mengurangi penerimaan negara dari sektor hulu migas. Saat ini, kebutuhan konsumsi gas di tiap industri sedang dicek ulang.

”Jangan sampai nyatanya kebutuhan hanya sedikit, tetapi kita memberi insentif dan (membangun) jaringan gas. Pertimbangan nilai keekonomisan terhadap usulan ini menjadi salah satu hal utama yang masih dibahas di ESDM. Kita harus mempertimbangkan dari sektor hulu sampai hilirnya,” katanya.

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Pekerja memeriksa jaringan pipa distribusi gas milik PT Perusahaan Gas Negara (PGN) untuk keperluan industri dan rumah tangga di Tambakaji, Kota Semarang, Jawa Tengah, Senin (15/9). Proyek yang telah berjalan tersebut meliputi pemasangan jaringan pipa dan pemasangan meteran untuk rumah tangga dengan kapasitas 1 juta meter kubik per bulan.

Nilai keekonomisan itu juga berkaitan erat dengan penyediaan infrastruktur jaringan gas. Kebijakan harga gas murah tetap tidak akan efektif jika infrastrukturnya tidak memadai.

”Inilah mengapa sebenarnya kami mendorong industri baru untuk berinvestasi di kawasan industri, yang jaringan gasnya sudah lebih terjamin. Untuk industri existing, pemerintah akan terus membangun jaringan. Ini menjadi domain dari Kementerian ESDM,” ujarnya.

Konsumen terbesar

Secara terpisah, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji mengatakan, pemerintah akan terus mendorong pemanfaatan gas bumi oleh industri nasional. Penyesuaian harga gas untuk industri ditetapkan untuk meningkatkan daya saing industri nasional dan mendorong penyerapan gas bumi oleh industri.

Baca juga: Serapan Gas Menjadi Masalah

Menurut data Kementerian ESDM, tahun ini sektor industri menjadi pengguna terbesar gas bumi, menyerap 1.597,44 BBTUF atau 28,22 persen dari total pemanfaatan gas produksi nasional.

Konsumen terbesar selanjutnya adalah pabrik pupuk dengan serapan 705,03 BBTUD atau 12,45 persen, sektor kelistrikan 681,50 BBTUD atau 12,04 persen, dan domestik LNG (liquified natural gas) 504,51 BBTUD atau sebanyak 8,91 persen.

Upaya untuk mendorong penyerapan gas, seperti pembangunan infrastruktur jaringan gas, juga akan didorong, terutama di wilayah timur Indonesia.

Pemerintah juga membangun pipa transmisi Cirebon-Semarang sepanjang 260 kilometer dan pipa Dumai-Sei Mangkei sepanjang 360 kilometer. Pengembangan infrastuktur itu diharapkan bisa mendorong pertumbuhan industri di Sumatera dan Jawa.