”Cash Flow” Sempat Babak Belur, Tetap Ingat Pesan Presiden agar Jangan Euforia
Pemerintah tetap berhati-hati menjaga keseimbangan kepentingan kesehatan dan perekonomian untuk atasi pandemi Covid-19. Hal ini pun menjadi tantangan dunia usaha yang sudah 1,5 tahun ini babak belur akibat pandemi.
Presiden Joko Widodo pada awal pekan ini menuturkan bahwa Covid-19 tidak mungkin hilang secara total. Masyarakat mesti sadar bahwa Covid-19, termasuk varian Delta, selalu mengintip kita sehingga begitu terjadi kelengahan akan terjadi lagi kenaikan kasus.
Pengendalian mesti dilakukan dalam menghadapi Covid-19 ini. Euforia berlebihan jangan sampai terjadi. ”(Hal) yang bisa kita (lakukan) adalah mengendalikan. Ini penting. Statement ini penting sekali supaya tidak terjadi euforia yang berlebihan, seneng-seneng yang berlebihan,” kata Presiden Jokowi saat memberi pengantar rapat terbatas evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Senin (6/9/2021).
Pesan agar tidak terjadi euforia tersebut lekat dengan konteks membaiknya beberapa indikator terkait penanganan Covid-19 sekarang dibanding beberapa waktu lalu saat kasus melonjak di negeri ini. Adalah wajar mengingatkan semua pihak agar tidak lalai atau tidak abai di saat kasus menjadi landai.
Begitu pentingnya penekanan agar tidak terjadi euforia berlebihan tersebut sehingga pesan serupa pun diulang Kepala Negara saat menerima perwakilan para ketua asosiasi bidang ekonomi dan bisnis di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/9/2021).
”Ini saya hanya cerita ini untuk memberikan optimisme kepada Bapak-Ibu sekalian, bahwa posisi kita sudah seperti ini. Tetapi juga jangan senang-senang dulu, jangan euforia. Bekerja, ya, tapi jangan terlalu euforia,” kata Presiden Jokowi.
Seperti diumumkan pemerintah awal pekan ini saat mengevaluasi PPKM, situasi pandemi Covid-19 di Jawa-Bali disebutkan terus mengalami perbaikan yang cukup berarti. Hal ini ditandai semakin sedikitnya kota dan kabupaten yang berada di level 4.
Per tanggal 5 September 2021 hanya 11 dari sebelumnya 25 kota/kabupaten di Jawa-Bali yang ada di level 4. Peningkatan yang signifikan ini terjadi pada level 2, di mana jumlah kota/kabupaten yang berada di level tersebut meningkat dari sebelumnya 27 menjadi 43 kabupaten/kota dari wilayah aglomerasi.
Secara keseluruhan indikator transmisi penyakit yang terdiri dari penambahan kasus konfirmasi, jumlah perawatan pasien di rumah sakit, dan jumlah kematian pun terus mengalami perbaikan.
”Apa yang dicapai kita bersama sampai hari ini tentunya bukanlah bentuk euforia yang harus dirayakan. Kelengahan sekecil apa pun yang kita lakukan, ujungnya akan terjadi peningkatan kasus dalam beberapa minggu ke depan,” kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Senin.
Luhut menuturkan, seiring makin baiknya kondisi Covid-19 serta implementasi protokol kesehatan dan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi yang terus berjalan, maka, ada beberapa penyesuaian aktivitas masyarakat yang bisa dilakukan dalam periode 7-13 September 2021. Pertama, penyesuaian waktu dine in atau makan di dalam rumah makan maupun mal menjadi 60 menit dengan kapasitas 50 persen.
”Akan dilakukan uji coba pembukaan 20 tempat wisata di kota dengan level 3, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan implementasi platform Peduli Lindungi. Kabupaten/kota level 2 juga akan diwajibkan menggunakan Peduli Lindungi, pada tempat-tempat wisata yang sudah diperbolehkan buka,” kata Luhut.
Pemerintah akan melakukan uji coba protokol kesehatan dan Peduli Lindungi untuk mal dan pusat perbelanjaan di Bali dengan batasan-batasan tertentu. ”Pandemi telah mengajarkan kepada kita semua untuk mencari titik keseimbangan antara gas dan rem seperti yang selalu disampaikan oleh Presiden,” ujarnya.
Baca juga : Menyoal Kebijakan Tarik Gas dan Rem Pemerintah, Kendalikan Penularan Covid-19
Keseimbangan antara kepentingan kesehatan dan perekonomian harus disikapi secara teliti dan hati-hati. Pemerintah dalam mengambil keputusan harus terus merujuk kepada data serta ilmu pengetahuan dan teknologi terbaru. Eksekusinya juga dilakukan secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut.
Pelonggaran
Ketua Umum Apindo Hariyadi B Sukamdani ketika dihubungi, Rabu, menilai tepat arah kebijakan pemerintah dalam melakukan pelonggaran secara bertahap seiring membaiknya perkembangan Covid-19. ”Itunya kami oke. Hal yang kami pusingkan adalah dampaknya terhadap cash flow (arus kas) usaha yang selama satu setengah tahun terakhir babak belur karena pandemi,” katanya.
Baca juga : Okupansi Hotel di Batu Anjlok hingga di Bawah 10 Persen
Terkait hal tersebut, menurut Hariyadi, perlu ada intervensi terhadap usaha-usaha yang terdampak pandemi Covid-19 selama 1,5 tahun terakhir. Ada bermacam upaya yang dapat dilakukan semisal terkait penurunan suku bunga, perpanjangan tenor, dan lain-lain.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja meminta pelonggaran dari pemerintah, antara lain, agar anak-anak di bawah usia 12 tahun diperbolehkan kembali masuk ke pusat perbelanjaan. Setelah pelonggaran kebijakan PPKM, APPBI mencatat terjadi peningkatan kunjungan masyarakat ke pusat perbelanjaan.
Namun, kenaikan kunjungan ini masih bertahap dan cenderung lambat. Tingkat kunjungan diharapkan bisa semakin didorong dengan beragam pelonggaran seperti kebijakan perpanjangan makan di tempat hingga 60 menit. APPBI juga berharap agar anak-anak di bawah usia 12 tahun bisa diperbolehkan masuk ke pusat perbelanjaan.
Baca juga : Pembukaan Pusat Perbelanjaan, Potensi Penularan Covid-19 Diwaspadai
”Kenapa? Karena sekarang ini, kan, sebetulnya di dalam pusat perbelanjaan itu praktis semua sudah vaksinasi. Jadi, relatif pusat perbelanjaan sudah jauh lebih aman dan sehat. Jadi, seharusnya sudah tidak ada pembatasan lagi dari sisi usia dan juga waktu makan. Jadi, itu yang kami harapkan sekarang,” ujar Alphonzus.
Hingga kini, Alphonzus mengatakan tidak ada pusat perbelanjaan yang mendapat sanksi karena melanggar protokol kesehatan. ”Memang pada saat awal pemberlakuan itu, kan, ada beberapa kendala, tapi sifatnya masalah teknis saja. Jadi, saya kira, masalah-masalah teknis sampai dengan saat ini pun masih suka terjadi. Tapi, saya kira itu, kan, bisa diselesaikan,” ujarnya.
Pusat perbelanjaan terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Kesehatan untuk mengatasi beberapa kendala yang sifatnya lebih ke teknis. Alphonzus meminta agar keandalan dan kelancaran aplikasi Peduli Lindungi itu juga harus terus ditingkatkan supaya tidak menjadi kendala terutama di daerah-daerah.
Baca juga : ”Nge-Mall” dengan Peduli Lindungi, Aman meski Sedikit Merepotkan
Dengan terus konsisten dalam penerapan protokol kesehatan, menggencarkan vaksinasi, dan memanfaatkan aplikasi Peduli Lindungi, APPBI yakin bahwa kondisi di dalam pusat belanja sudah lebih sehat dan aman. Agar masyarakat bisa beraktivitas secara aman dan sehat, pusat perbelanjaan turut mendukung program wajib vaksinasi.
Adapun Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey menyampaikan harapan supaya sektor perdagangan ekonomi eceran atau ritel modern pasar swalayan ini dapat dijadikan sektor prioritas. ”Karena sampai hari ini, kami harus terus beroperasi, tapi kami belum dapat kesempatan restrukturisasi kredit, kemudian juga stimulus, dan lain sebagainya karena kita bukan sektor prioritas. Kita mengajukan untuk hal tersebut,” ujar Roy.
Terkait pengoperasian pasar swalayan ritel modern, Aprindo berharap adanya relaksasi terhadap berbagai peraturan yang saat ini masih menjadi kendala. Hal ini semisal terkait masih adanya aturan yang mewajibkan dengan waralaba pada pengembangan ritel modern atau pasar swalayan. Ketika mengajukan perizinan atau pengembangan usaha pengembangan gerai, sistem online single submission (OSS) mengharuskan dengan waralaba.
Baca juga : Usaha Ritel yang Tergerus Pandemi Covid-19
”Kita ketahui ketika masa pandemi, waralaba itu bukan menjadi satu pilihan untuk investasi khususnya untuk yang bernilai signifikan, misalnya supermarket dan hipermarket, departement store, sangat sulit untuk mencari pewaralabanya. Artinya, kalau kita harus memakai waralaba, kita tidak bisa ekspansi. Kita tidak bisa investasi,” tambah Roy.
Sementara itu, sebagai bentuk dukungan aktif asosiasi kepada program vaksinasi pemerintah, Aprindo sudah melakukan vaksinasi bagi 150.000 pekerja ritel dan UMKM. Seperti diketahui, percepatan vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan selama ini kerap disuarakan sebagai bagian ikhtiar mengakhiri pandemi Covid-19.
Penyikapan bijaksana
Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito saat memberi keterangan pers, Selasa (7/9/2021) petang, menuturkan, pemerintah meminta masyarakat agar tetap bijaksana dalam menyikapi perkembangan pandemi Covid-19 yang cukup positif belakangan ini.
”Penting untuk diingat, masih ada potensi kenaikan kasus apabila kita tidak bijaksana menyikapi masa-masa ini. Hendaknya kita selalu mengingat bahwa Covid-19 tidak akan hilang dalam waktu dekat. Dan, oleh karena itu, kewaspadaan yang tinggi harus terus dijaga sehingga kita semua dapat terhindar dari Covid-19,” ujar Wiku.
Baca juga : Kasus di Jawa-Bali Melandai, Presiden Jokowi Minta Semua Pihak Tetap Waspada
Kasus positif dan kasus aktif di Indonesia terus menurun. Kabar baiknya adalah penurunan di minggu ini menandakan bahwa baik kasus positif maupun persentase kasus aktif nasional telah turun selama 7 minggu berturut-turut. ”Namun, perlu dijadikan catatan bahwa tujuan kita adalah untuk menurunkan kasus hingga seperti sebelum lonjakan kasus, mengingat kasus saat ini—meskipun sudah turun—masih dua kali lipat dari kasus pada pertengahan Mei (2021) lalu,” kata Wiku.
Penurunan kasus positif mingguan di tingkat nasional dan pada hampir seluruh provinsi di Indonesia berkontribusi pada penurunan angka keterisian tempat tidur di 43 provinsi. Kabar baik lainnya adalah per 5 September 2021, tidak ada provinsi yang memiliki BOR (tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit) di atas 60 persen.
Baca juga : Kasus Melandai, Tes Massal Acak Tetap Digencarkan di Pekalongan
Bahkan, angka BOR tertinggi hanya 45,47 persen, yaitu Provinsi Aceh. ”Ini artinya keadaan darurat, yaitu lonjakan pasien Covid-19 di rumah sakit, telah berhasil kita lewati di semua provinsi di Indonesia,” ujar Wiku.
Selain itu, meskipun persentase kasus kematian mingguan masih menunjukkan peningkatan, untuk pertama kalinya, setelah lonjakan kasus pada Juni lalu, selama satu minggu kemarin kasus kematian harian di Indonesia berada di bawah 1.000 kematian per hari. Rata-rata kematian harian pada minggu kemarin 563 kematian.
Sebagai catatan, selama lonjakan kasus hingga akhir Agustus 2021, kasus kematian di Indonesia konsisten berada di kisaran 1.000 kematian per hari. ”Tentunya, ini perkembangan yang menunjukkan adanya perbaikan, meskipun, tetap, satu kematian saja terbilang nyawa dan tidak bisa dibiarkan. Tujuan utama kita adalah untuk menihilkan kematian menjadi tidak ada sama sekali,” kata Wiku.
Fase paling berat adalah fase ketika kasus mulai melandai karena di sinilah seluruh lapisan pemerintah dan masyarakat diuji kedisiplinan dan ketahanannya untuk mempertahankan situasi yang telah melandai ini agar tidak mengalami lonjakan kasus.
Perbaikan kondisi Covid-19 di Indonesia patut disyukuri, tetapi jangan sampai membuat kita lengah. Belajar dari pengalaman lonjakan kasus sebelumnya, fase paling berat justru adalah fase ketika kasus mulai melandai. ”Fase ini paling berat karena di sinilah seluruh lapisan pemerintah dan masyarakat diuji kedisiplinan dan ketahanannya untuk mempertahankan situasi yang telah melandai ini agar tidak mengalami lonjakan kasus,” kata Wiku.