Angkutan Massal dengan Skema BTS di Banjarbakula Butuh Dukungan Pemda
Angkutan massal berbasis jalan dengan skema ”buy the service” dikembangkan di kawasan perkotaan Banjarbakula, Kalimantan Selatan. Keberhasilan program transportasi publik itu membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah.
Oleh
JUMARTO YULIANUS
·4 menit baca
BANJARMASIN, KOMPAS — Kementerian Perhubungan mengembangkan angkutan massal berbasis jalan dengan skema buy the service atau BTS di kawasan perkotaan Banjarbakula, Kalimantan Selatan, pada tahun ini. Keberhasilan program transportasi publik itu membutuhkan dukungan kebijakan dan anggaran dari pemerintah daerah.
Kawasan perkotaan Banjarbakula, yang mencakup Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut di Kalsel menjadi satu dari lima kota di Indonesia yang bakal mengembangkan angkutan massal dengan skema BTS pada 2021. Empat kota lainnya adalah Surabaya, Bandung, Makassar, dan Banyumas.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, program BTS dikembangkan untuk menjadikan transportasi publik sebagai pilihan pertama masyarakat di perkotaan yang semakin maju dan modern. Di sini, pemerintah membeli layanan (memberikan subsidi 100 persen) dari operator dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan. Pada 2020, program ini telah dikembangkan di Palembang, Surakarta, Medan, Yogyakarta, dan Denpasar.
”Kami berharap ada peran serta dari pemerintah daerah dalam membuat kebijakan agar masyarakat bergeser dari kendaraan pribadi ke angkutan umum,” kata Budi dalam acara webinar bertema ”Program Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan di Kawasan Perkotaan dengan Skema Buy The Service”, Kamis (9/9/2021).
Menurut Budi, ada dua strategi yang harus dijalankan bersama oleh pemerintah pusat dan pemda untuk suksesnya layanan BTS di Banjarbakula. Strategi pertama adalah mendorong masyarakat keluar dari kendaraan pribadi. Strategi kedua, menarik masyarakat menggunakan angkutan massal dengan armada bus.
Kami berharap ada peran serta dari pemerintah daerah dalam membuat kebijakan agar masyarakat bergeser dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. (Budi Setiyadi)
Ia pun sangat berharap pemda mendukung strategi pemerintah pusat dengan push strategy, yakni mendorong masyarakat keluar dari angkutan pribadi dengan merancang manajemen ruang dan waktu untuk akses kendaraan pribadi, misalnya dengan sistem ganjil genap dan memprioritaskan bus pada jam sibuk.
”Dengan begitu, mau tidak mau akan terjadi pergeseran dari kendaraan pribadi ke angkutan umum yang sudah disiapkan,” ujarnya.
Direktur Angkutan Jalan Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub Ahmad Yani menjelaskan, program BTS Banjarbakula memiliki empat koridor dengan jumlah halte 195 titik. Koridor 1 untuk rute Terminal Km 17 Gambut Barakat-Terminal Simpang Empat, Koridor 2 rute Taman Siring 0 Km Banjarmasin-Terminal Km 17, Koridor 3 rute Terminal Handil Bakti-Terminal Km 6-Simpang Empat Trans, dan Koridor 4 rute Terminal Km 17-Simpang Tiga Bentok.
”Jumlah bus untuk melayani empat koridor tersebut sebanyak 77 unit dengan bus sedang. Waktu antara atau headway layanan 7-10 menit. Jam operasionalnya dari pukul 05.00 sampai 22.00 Wita,” tuturnya.
Sangat relevan
Gubernur Kalsel Sahbirin Noor dalam sambutan tertulis yang disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan, keberadaan angkutan massal di Kalsel, khususnya di kawasan Banjarbakula, sudah menjadi kebutuhan dan sangat relevan di masa sekarang. Apalagi, sebagian besar penduduk Kalsel tinggal di wilayah Banjarbakula.
”Sejak 14 Agustus 2019 lalu, kami juga sudah meresmikan dan mengoperasikan BRT Banjarbakula. Antusiasme masyarakat untuk menggunakan moda transportasi massal pertama di Kalsel itu cukup tinggi,” katanya.
BRT Banjarbakula saat ini memiliki 11 armada untuk melayani koridor 1 rute Banjarmasin-Banjarbaru dan Koridor 2 rute Terminal Km 17-Bandara Syamsudin Noor. ”Sejatinya bus yang diperlukan untuk melayani koridor 1 dan 2 itu sebanyak 38 unit. Jadi, penambahan armada BRT Banjarbakula sangat diperlukan,” ujarnya.
Sahbirin menyebutkan, kawasan Banjarbakula dengan enam koridor memiliki potensi 1.554 penumpang per jam. Untuk itu, diperlukan armada bus 99 unit dan banyak angkutan pengumpan (feeder). ”Kami ingin mewujudkan transportasi massal yang mudah, murah, aman, dan nyaman bagi masyarakat di Banjarbakula,” katanya.
Menurut Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina, program BTS di Banjarbakula akan menjawab pertanyaan besar masyarakat ketika Banjarmasin dinobatkan sebagai kota layak huni nomor tujuh di Indonesia pada 2017. Waktu itu, sebagian masyarakat belum puas dengan pelayanan transportasi publik di Banjarmasin.
”Pada 2019 lalu, kami juga telah meluncurkan bus Trans-Banjarmasin untuk melayani dua koridor secara gratis. Armada saat ini berjumlah 12 unit dengan jumlah penumpang lebih dari 12.000 per bulan. Transportasi publik ini nantinya akan disesuaikan dengan program BTS,” ujarnya.
Kebutuhan baru
Anggota Komisi II DPR asal Kalsel, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengatakan, Banjarbakula menjadi satu-satunya kawasan perkotaan di Kalimantan yang mendapat program BTS dari pemerintah pusat.
”Pekerjaan rumah pemda adalah menjadikan layanan transportasi publik sebagai kebutuhan baru di Banjarbakula,” ujarnya.
Praktisi transportasi dan akademisi dari Universitas Diponegoro, Okto Risdianto Manullang, mengatakan, pengembangan dan keberlanjutan transportasi publik di Banjarbakula bergantung pada komitmen dan dukungan pemda.
”Program BTS hanya sebagai stimulus dari pemerintah pusat. Ini harus ditangkap pemda serta dilakukan pemonitoran dan evaluasi untuk keberhasilannya. Pemda juga harus menyiapkan program dan anggaran agar ada pergeseran dari kendaraan pribadi ke transportasi publik,” katanya.