Kawasan Ekonomi Kendal Bakal Serap Puluhan Ribu Tenaga Kerja
Saat ini, nilai investasi di KEK Kendal mencapai Rp 21,5 triliun. Lokasi KEK Kendal yang strategis, dekat dengan jalur pantura, serta terbukanya aksesibilitas ke arah barat maupun timur, lewat tol menjadi keunggulan.
Oleh
Aditya Putra Perdana
·5 menit baca
KENDAL, KOMPAS — Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, yang dikelola PT Kawasan Industri Kendal, Jawa Tengah, ditargetkan menyerap puluhan ribu tenaga kerja dalam beberapa tahun ke depan. Kemudahan layanan, termasuk tenaga kerja terampil serta upah yang kompetitif, menjadi bagian dari nilai jual pada para calon investor.
Kawasan Industri Kendal (KIK), yang merupakan joint venture PT Jababeka Tbk dengan Sembcorp (Singapura), diresmikan pada November 2016, lalu ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus (KEK) pada Desember 2019. Hingga kini, ada 69 perusahaan di KEK Kendal dan 19 di antaranya telah beroperasi. Adapun 11 perusahaan dalam proses konstruksi.
Berdasarkan data pada Laporan Akhir KEK 2020, KEK Kendal telah menyerap 8.690 tenaga kerja. Head of Sales and Marketing PT Kawasan Industri Kendal Juliani Kusumaningrum di Kendal, Jumat (3/9/2021), mengatakan, saat ini pihaknya belum menghitung ulang serapan tenaga kerja. Namun, beberapa tahun ke depan, akan ada penambahan signifikan.
”Pada Oktober 2021, ada perusahaan garmen yang mulai beroperasi, secara berkala. Ada juga tekstil yang akan mulai operasi kuartal II-2022, juga berkala. Saat sudah full capacity, akan terserap 10.000 tenaga kerja dari dua perusahaan itu saja. Nantinya juga akan ada multiplier effect (dampak ikutan)," ujar Juliani.
Ia menambahkan, lokasi KEK Kendal yang strategis, dekat dengan jalur pantura serta terbukanya aksesibilitas ke arah barat maupun timur, lewat tol menjadi keunggulan. Pelayanan logistik juga mendukung karena KEK Kendal berjarak sekitar 26 kilometer (km) dengan Pelabuhan Tanjung Emas. Ada juga Bandara Internasional Ahmad Yani di Semarang.
Pada Oktober 2021, ada perusahaan garmen yang mulai beroperasi, secara berkala. (Juliani Kusumaningrum)
Juliani mengatakan, KEK Kendal memperhatikan kelangsungan usaha. ”Kami bekerja sama dengan BLK (Balai Latihan Kerja), SMK, dan kanal privat untuk menyiapkan tenaga kerja. Juga ada dukungan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi, nanti tinggal disebutkan keterampilan apa yang butuhkan. Akan dipersiapkan setidaknya dalam 12 bulan,” ujarnya.
Ia menambahkan, upah minimum di Kendal yang kompetitif dibandingkan, misalnya, daerah Jawa Barat dan Jawa Timur, juga diyakini menjadi daya tarik bagi para investor. Adapun upah minimum kabupaten (UMK) Kendal pada 2021 adalah Rp 2.33.735.
Selain itu, bantuan untuk mendapat tax holiday bagi pelaku usaha juga akan menjadi daya tarik. Juliani mencontohkan, nilai investasi Rp 100 miliar-Rp 500 miliar akan dibebaskan dari Pajak Penghasilan badan selam 10 tahun. Kemudian, pada tahun ke-11 dan 12 diberi kelonggaran 50 persen.
Hingga 2025, nilai investasi di KEK Kendal ditargetkan Rp 72 triliun dengan ekspor Rp 7 triliun per tahun. ”Sejauh ini, masih on track. Nilai investasi saat ini Rp 21,5 triliun atau naik 14 persen dari 2020. Kini, mayoritas pelaku usaha (49 persen) dari Indonesia dan sisanya, antara lain, China, Taiwan, Hong Kong, dan negara-negara tetangga lainnya,” katanya.
Total luas KEK Kendal adalah 1.000 hektar. Sektor industri di kawasan tersebut adalah makanan, furnitur, dan alat permainan, mode, otomotif, dan elektronik. Di KEK Kendal juga terdapat Politeknik Furnitur dan Pengolahan Kayu, di bawah Kementerian Perindustrian, yang diresmikan pada 2019, untuk memenuhi kebutuhan SDM di bidang itu.
Pandemi
Juliani menuturkan, dampak pandemi yang cukup dirasakan adalah kenaikan biaya logistik yang melonjak hingga tiga kali lipat. Ada juga perusahaan furnitur yang tutup 4-5 hari lantaran tidak bisa mengirim barang karena kawasan pabean di Eropa yang ditutup. Namun, setelah kembali dibuka, aktivitas kembali normal.
Selain itu, adanya kebijakan pembatasan pergerakan akibat lonjakan kasus Covid-19 juga berpengaruh. ”(Dengan calon investor) kami lakukan virtual. Namun, setelah PPKM ke level 2, sudah kembali normal. Site visit (tinjauan lokasi) dilakukan, tetapi kami batasi jumlahnya agar sesuai dengan protokol kesehatan,” ujarnya.
Berdasarkan Laporan Tahunan KEK 2020, dari 1.000 hektar lahan di KEK Kendal, pembebasan lahan mencapai 77 persen. Saat ini, kata Juliani, angkanya sudah lebih dari itu. Sejumlah upaya tetap dilakukan, dengan momentum yang tepat.
Juliani menyebutkan, banyak program CSR (tanggung jawab sosial perusahaan) yang sudah diberikan. Kalau lihat ke belakang, meski sudah dibebaskan, pengelola KEK tetap memberi kesempatan kepada warga tetap mengelola tambak. ”Ketika kami perlu tanahnya dan harus dilakukan pengurukan, kami akan beri tahu sebulan sebelumnya. Jadi warga bisa memanen lebih dulu,” katanya.
Dari 1.000 hektar lahan di KEK Kendal, saat ini sudah terokupasi 46,5 persen, meningkat dari tahun 2020 yang 30 persen. Kendati izin saat ini baru 1.000 hektar, ke depan, rencana pengembangan KEK Kendal total menjadi 2.200 hektar. Pengembangan seluas 1.200 hektar akan dilakukan ke arah barat maupun timur.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jateng Ratna Kawuri menuturkan, dengan status KEK, Kendal dapat menjadi penggerak utama bagi kawasan-kawasan industri lain. Ia mencontohkan, KEK akan menjadi pionir serta suplai-suplai penyangga bisa dari kawasan industri lain.
Terbaru, lanjutnya, ada enam calon investor yang sudah pada tahap nota kesepahaman (MOU) dengan manajemen KEK Kendal. ”Ini tinggal mematangkan komitmen saja. Jadi, calon tenan butuh apa dan lainnya, yang nanti disediakan manajemen atau pengelola KEK Kendal,”ujar Ratna.
Ratna mengemukakan, terkait investasi, termasuk di KEK Kendal, Pemprov Jateng memberi fasilitas dan insentif, menyesuaikan regulasi dari pemerintah pusat. Seperti insentif fiskal yang mengikuti aturan Peraturan Menteri Keuangan dan BKPM. Juga keringanan pajak daerah dan/atau retribusi daerah.
Berdasarkan data DPMPTSP Jateng, realisasi investasi di Jateng pada semester I-2021 mencapai Rp 25,28 triliun atau mencapai 47,2 persen dari target yang Rp 53,53 triliun. Dari jumlah itu, penanaman modal dalam negeri Rp 16,18 triliun, sedangkan penanaman modal asing RP 9,09 triliun. Jumlah proyek adalah 10.065 dengan serapan tenaga kerja 93.965 orang.