Badan usaha milik negara bisa meraih profit atau keuntungan. Namun, keuntungan yang diraih tidak akan ada artinya jika BUMN tidak mampu membangun kolaborasi dengan UMKM. Jangan biarkan mereka pailit.
Oleh
Stefanus Osa Triyatna
·5 menit baca
Kompas/Priyombodo
Aktivitas produksi kerajinan untuk pasar ekspor di CV Tashinda Putraprima, Kecamatan Kasihan, Bantul, DI Yogyakarta, Jumat (22/11/2019). Pada kesempatan tersebut, Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel melihat langsung proses produksi industri kerajinan dan furnitur di DI Yogyakarta guna mengetahui secara langsung permasalahan yang dihadapi para pelaku usaha dan upaya mencari solusi untuk peningkatan ekspor. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi satu dari tiga sumber ekonomi baru selain ekonomi syariah dan ekonomi digital yang didorong pertumbuhannnya untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
JAKARTA, KOMPAS — Badan usaha milik negara atau BUMN bisa meraih keuntungan. Namun, keuntungan yang diraih tidak akan ada artinya jika BUMN tidak mampu membangun kolaborasi dengan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
Menteri BUMN Erick Thohir, dalam pembukaan Pasar Digital (PaDi) UMKM Virtual Expo 2021 di Jakarta, Senin (6/9/2021), menegaskan, ”Jika BUMN bisa meraihprofit, UMKM jangan sampai dibiarkan menjadi pailit. Mereka juga harus untung setelah diajak untuk naik kelas menjadi sejahtera.”
Penyelenggaraan PaDi UMKM Virtual Expo gelombang kedua ini diselenggarakan Kementerian BUMN pada 6-20 September 2021 setelah sempat tertunda. Semula, pameran digelar pada 5-19 Juli 2021. Namun, karena peningkatan kasus Covid-19 menyebabkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), pameran diputuskan ditunda.
Pada pameran PaDi UMKM Virtual Expo gelombang pertama, 15-22 Februari 2021, panitia mencatat sekitar 75.000 transaksi penjualan produk UMKM. Jumlah pembeli mencapai 2.000 pelaku usaha. Dari perhitungan panitia, peserta pameran pertama hanya diikuti 246 UMKM binaan BUMN, sedangkan pameran kedua bertambah menjadi 296 UMKM.
Erick memandang, pameran PaDi UMKM ini sangat penting karena BUMN berperan membangun keseimbangan dan pemerataan ekonomi. Jika BUMN bisa meningkatkan pertumbuhannya, pemasukan UMKM seharusnya juga bisa bertambah. Di sinilah BUMN perlu berperan dengan memastikan ekonomi kelas bawah naik kelas agar jangan sampai mereka yang miskin semakin miskin, sedangkan yang kaya semakin kaya.
Menurut Erick, pameran virtual kedua ini merupakan program untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Dengan berbagai kolaborasi dengan UMKM, total transaksi antara UMKM dan BUMN hingga 31 Agustus 2021 mencapai Rp 10,9 triliun. Pencapaian ini diperoleh dari sekitar 142.000 transaksi yang melibatkan 10.100 UMKM.
BUMN perlu berperan dengan memastikan ekonomi kelas bawah naik kelas agar jangan sampai mereka yang miskin semakin miskin, sedangkan yang kaya semakin kaya.
”Ini menunjukkan betapa kuatnya kolaborasi yang dibangun BUMN dan UMKM,” ujar Erick.
Erick menuturkan, UMKM adalah bagian tak terpisahkan dengan rakyat kebanyakan dari kota besar, kabupaten, hingga kecamatan. Perusahaan di berbagai sektor, seperti perbankan, industri pangan, energi, dan kesehatan, harus berkolaborasi. Perusahaan harus menjadi katalis bagi UMKM di Indonesia.
Tentunya, imbuh Erick, kolaborasi sangat penting karena di masa pandemi seperti sekarang ini semua sektor tidak bisa sekadar bertahan. Yang diperlukan adalah kebersamaan membangun ekosistem untuk ketahanan bersama.
Erick mengatakan, ”Kolaborasi harus diperkuat dengan pemahaman pada diri BUMN. UMKM bukanlah saingan. Justru kita membangun ekosistem yang sehat agar bisa berkembang dan membesar.”
Erick mengaku optimistis bahwa ajang PaDi UMKM Virtual Expo 2021 yang diikuti binaan mitra non-BUMN bisa menjadi jalan untuk UMKM naik kelas. Di lain sisi, pasar digital virtual ini layak disebut sebagai pintu masuk BUMN mengenal produk UMKM dan mitra pengampu, sekaligus membuka peluang mendapatkan pilihan harga terbaik dan kualitas produk yang bersaing.
Tak hanya itu, kemitraan dengan UMKM akan meningkatkan jumlah tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang ditekankan oleh pemerintah. Mereka yang masuk ekosistem BUMN tentunya juga sudah memiliki kualitas standar BUMN.
Loto Srinaita Ginting, Staf Ahli Bidang Keuangan dan Pengembangan UMKM Kementerian BUMN, mengatakan, pada pameran kedua ini, sebanyak 5.000 pembeli dari 58 BUMN siap mengeksplorasi dan bertransaksi sesuai kebutuhan masing-masing. Dari jumlah ini, sebanyak 40 BUMN lainnya sedang bersiap untuk melaksanakan PaDi UMKM sebagaimana arahan Menteri BUMN.
”Jumlah pembeli yang berkomitmen di ajang ini meningkat dibanding pembeli pada pameran pertama yang hanya 2.000 pembeli. Uniknya, pameran kedua ini boleh diikuti karyawan BUMN sehingga menjadi lebih semarak,” ujar Loto.
Secara terpisah, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, dalam webinar ”UMKM Sebagai Tulang Punggung Ekonomi”, di Jakarta, mengatakan, UMKM terkena dampak pandemi dari sisi pasokan maupun permintaan. Mereka memiliki masalah dari sisi pembiayaan.
Karena itu, pemerintah dalam program pemulihan ekonomi nasional merestrukturisasi pinjaman, subsidi bunga, dan membantu modal kerja bagi pelaku usaha mikro yang belum tersentuh perbankan (non-bankable). Tahun lalu, kredit usaha rakyat (KUR) yang mencapai Rp 190 triliiun kini meningkat menjadi sekitar Rp 253 triliun.
Pasar digital virtual ini layak disebut sebagai pintu masuk BUMN mengenal produk UMKM dan mitra pengampu, sekaligus membuka peluang mendapatkan pilihan harga terbaik dan kualitas produk yang bersaing.
Menteri BUMN Erick Thohir berbincang secara daring dengan pelaku UMKM saat bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Roni Dwi Susanto meluncurkan program Pasar Digital UMKM dari Kementerian BUMN, Bela Pengadaan dari LKPP, dan Laman UKM dari Kemenkop UKM di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (17/8/2020). Peluncuran program-program tersebut adalah salah satu upaya pemerintah untuk memulihkan UMKM dari tekanan karena pandemi mengingat peranan UMKM dalam kontribusi nasional sangat signifikan.
Dari data yang dihimpun Kementerian Koperasi dan UKM, realisasi penyaluran KUR sampai 1 September 2021 mencapai Rp 175,83 triliun kepada 4,75 juta debitur atau 69 persen dari target penyaluran KUR sebesar Rp 253 triliun.
”Kita menempatkan UMKM sebagai bagian utama dari pemulihan ekonomi nasional. Bagaimana mereka bisa bertahan? Saya kira, selain kebijakan untuk mengatasi problem UMKM, kita juga membantu dengan pendampingan dan konsultasi supaya mereka bisa bertransformasi dari kegiatan secara luring ke platform digital untuk menghadapi situasi pasar,” kata Teten.
Senior Vice President PT Pegadaian (Persero) Region VIII Jakarta Mulyono menambahkan, sekitar 16.000 agen Pegadaian yang tersebar di Indonesia sesungguhnya ikut bergerak melayani kebutuhan UMKM. Isu yang dihadapi usaha mikro di Indonesia ada pada akses pasar, modal, dan produktivitas.
”Menyangkut soal pasar, tantangannya adalah menciptakan permintaan, mencapai pasar yang cepat dengan produk yang dijual, dan membangun akses pasar. Soal produktivitaskan, tantangannya adalah menciptakan produk yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar, mendapatkan alat produksi berkualitas dan menarik orang-orang yang produktif untuk bekerja,” ujar Mulyono.
Terkait modal, lanjut Mulyono, Pegadaian menaruh perhatian terhadap aspek permodalan. Pegadaian ingin menjadi institusi yang memudahkan bagi pelaku usaha dalam memperoleh permodalan.
”Sebetulnya, Pegadaian sudah menyalurkan bantuan permodalan untuk sektor ultramikro (Umi) sejak 2017. Dan, saat ini Pegadaian mempunyai dua lini bisnis, yaitu Umi untuk gadai dan non-gadai. Persyaratannya pun sangat mudah,” ujar Mulyono.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F08%2F563188c0-705d-49e0-9717-f7d29b9e346f_jpg.jpg){kind=logo}
