logo Kompas.id
EkonomiProses Penyusunan Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran Perlu Diperbaiki

Proses Penyusunan Revisi Pedoman Perilaku Penyiaran Perlu Diperbaiki

Sebagai supervisi konten penyiaran, inisiatif KPI merevisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran produk tahun 2012 perlu didukung. Namun, proses penyusunannya harus dikawal publik.

Oleh Mediana
· 1 menit baca
Memuat data...
KOMPAS/FAJAR RAMADHAN

Raharjo (78), warga RT 008 RW 004 Kelurahan Palmerah, Palmerah, Jakarta Barat, saat menonton tayangan televisi di kios bensinnya, Minggu (14/3/2021) siang. Raharjo mengaku bersemangat menerima vaksin, tetapi kesulitan untuk mendaftar.

JAKARTA, KOMPAS — Sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, kewenangan utama Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI menjadi supervisi konten penyiaran. Momentum perkembangan hukum ini semestinya dipakai untuk memperbaiki Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran beserta tata kelola kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia.

Ketua Pemantau Regulasi dan Regulator Media Masduki saat dihubungi, Sabtu (4/9/2021), dari Jakarta, menyebutkan, ada tiga kondisi yang seharusnya dipenuhi dalam proses revisi Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS). Pertama, prinsip komprehensif. Pada P3SPS produk tahun 2012 yang sekarang berlaku, maksud konten penyiaran publik dan pribadi masih terkesan abu-abu. Ini terlihat dari kejadian penyiaran konten pernikahan selebriti dengan kurun waktu lama, tidak ada sikap tegas KPI, dan cenderung terulang.

Editor: nurhidayati
Bagikan
Memuat data..