Pembukaan Kembali Pariwisata Perlu Pertimbangkan Aspek Epidemiologi

Indikator epidemiologi dinilai perlu diikutsertakan dalam rencana pemerintah memulihkan industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Indikator ini merepresentasikan kebenaran kondisi penanganan pandemi di destinasi wisata.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Tenaga kesehatan dan pasien Covid-19 mengikuti upacara perayaan HUT Ke-76 Kemerdekaan RI di Rumah Sakit Darurat Covid-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Selasa (17/8/2021). Sebanyak 1.503 pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19 dirawat di Menara 4 hingga 7. Tingkat keterisian saat ini hanya 19 persen dari total 7.894 tempat tidur yang tersedia.

JAKARTA, KOMPAS — Indikator epidemiologi perlu dimasukkan dalam kebijakan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dari pandemi Covid-19. Adanya indikator epidemiologi merepresentasikan kebenaran kondisi penanganan pandemi di destinasi pariwisata.

Epidemiolog Indonesia di Griffith University, Dicky Budiman, menjelaskan, indikator epidemiologi meliputi tingkat kasus positif Covid-19 di destinasi pariwisata, kasus harian pergerakan tujuh hari, hunian pasien Covid-19 di ruang perawatan intensif, angka kematian, dan cakupan vaksinasi lengkap. Dari kelima indikator itu, Dicky amat menekankan pentingnya tingkat kasus positif Covid-19 karena berkorelasi dengan aktivitas masyarakat.

”Wisatawan semakin ’pintar’ membaca kondisi pandemi Covid-19. Saat akan berkunjung, mereka akan melihat konsistensi upaya penanganan pandemi Covid-19, salah satunya dari tingkat kasus positif Covid-19 dan bagaimana pemerintah melakukan pelacakan atau jumlah tes kasus,” ujarnya saat menghadiri konferensi pers mingguan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, di Jakarta, Senin (30/8/2021).

Selain pandemi, industri pariwisata rentan terhadap bencana alam sehingga perlu ada manajemen krisis pariwisata dan bencana. Manajemen ini penting untuk membuat wisatawan tetap mau berkunjung ke destinasi yang terdampak dan penduduk setempat mau menerima.

Dalam peta pemulihan sektor industri pariwisata dan ekonomi kreatif, keberadaan sertifikasi layak kunjungan juga dapat menjadi alat sederhana dan gratis untuk membantu proses pemulihan yang berkualitas. Misalnya, sertifikasi kebersihan, kesehatan, dan lingkungan keberlanjutan (CHSE).

Baca juga: Tarik Wisman, Perjanjian Koridor Perjalanan Disiapkan

Dalam konteks peta pemulihan pandemi Covid-19 sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, Dicky menilai pemerintah perlu meningkatkan persepsi keselamatan dan keamanan perjalanan. Pemerintah perlu menyertakan promosi aktif dan adanya asuransi yang menjamin akses ke layanan kesehatan. ”Asesmen risiko perlu dibuat. Misalnya, penilaian terhadap seberapa banyak porsi pegawai jasa usaha pariwisata yang memakai transportasi umum,” ujarnya.

Menurut dia, tahun 2021 masih mode bertahan. Intervensi kebijakan pemerintah terhadap sektor pariwisata dan ekonomi kreatif perlu mengarah ke mode bertahan ini. Kebanyakan negara melakukannya.

Pemulihan industri pariwisata dan ekonomi kreatif akan ditentukan oleh kedalaman dan durasi pandemi. Tidak ada yang bisa memprediksi selesainya pandemi, tetapi Dicky menyebut pandemi bisa selesai 4-6 tahun. ”Meski menerapkan indikator epidemiologi dengan benar dan pandemi terkendali, kita perlu mempertimbangkan kemungkinan adanya dampak jangka panjang pandemi,” tuturnya.

Tahun pengelolaan pemulihan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif diperkirakan baru terjadi tahun 2022-2023. Pada periode ini kemungkinan baru bisa mendatangkan wisatawan mancanegara secara bertahap. Integrasi segala layanan yang dibutuhkan wisatawan amat diperlukan, apalagi bila pemerintah suatu negara mampu mengintegrasikan dengan sistem dari negara lain.

DOKUMENTASI KEMENPAREKRAF

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno

Baca juga: Wisata Kearifan Lokal Akan Diminati Turis

Perjanjian

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menegaskan, rencana reaktivasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif akan tetap memakai konsep perjanjian koridor perjalanan atau travel corridor arrangement (TCA). Konsep ini sedang tahap finalisasi lintas kementerian/lembaga.

Salah satu sasaran uji coba TCA adalah Bali. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif hingga saat ini masih berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Bali, Gugus Tugas Penanganan Covid-19, dan pihak-pihak terkait lain sehubungan dengan rencana pembukaan kembali Bali bagi wisatawan mancanegara.

Berbagai persiapan pembukaan Bali tetap dilakukan. Per 23 Agustus 2021, Provinsi Bali termasuk daerah dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 dengan tingkat vaksinasi total dosis pertama sebesar 91,02 persen dan dosis kedua  35,93 persen. Sertifikasi kebersihan, kesehatan, dan lingkungan keberlanjutan (CHSE) baru dimiliki 994 pelaku usaha. Proses sertifikasi tambahan ke lebih dari 500 pelaku usaha sedang berjalan.

Pembukaan Bali untuk turis internasional dengan uji coba TCA akan tetap memperhatikan kondisi penanganan Covid-19 di negara asal. Pemerintah Indonesia akan melarang masuk turis dari negara yang berada pada status ”Travel Ban”.

Guna menuju pemulihan sektor industri pariwisata dan ekonomi kreatif, Sandiaga menegaskan, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan adalah vaksinasi Covid-19 untuk 34 juta pelaku usaha. Sertifikat vaksin menjadi salah satu solusi lain agar pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif bisa tetap bertahan di tengah pandemi dan masyarakat dapat berlibur dengan aman.

Baca juga: Kisah Pelaku Wisata, Bertahan Hidup dengan Sisa Tabungan atau Berutang

Aplikasi Peduli Lindungi akan menjadi basis untuk memindai pengunjung hingga pekerja di destinasi pariwisata. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif berencana melakukan kolaborasi dengan kementerian/lembaga lain untuk memaksimalkan peran dan fungsi dari aplikasi Peduli Lindungi.

”Kami menginginkan aplikasi Peduli Lindungi dapat memfasilitasi berbagai kebutuhan masyarakat tentang protokol kesehatan, informasi vaksin, hingga pengontrol keramaian di destinasi pariwisata,” ujarnya.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Perajin merampungkan pembuatan kain batik di Koperasi Konsumen Batik Betawi di kawasan Perkampungan Industri Kecil (PIK) Cakung, Jakarta Timur, Senin (30/8/2021). Koperasi ini memberdayakan 26 anggota koperasi dari beberapa sektor usaha kerajian kecil yang terdampak pandemi.

Kolaborasi

Secara terpisah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri pembukaan Jakarta Kreatif Festival atau Jakreatifest berpendapat, kesuksesan gerakan vaksinasi Covid-19 membutuhkan kolaborasi pemerintah pusat dan daerah. Apabila vaksinasi Covid-19 merata ke semua warga, hal ini akan berdampak besar terhadap pemulihan aktivitas ekonomi.

Di DKI Jakarta, khususnya, dia mengklaim, pertumbuhan warga yang telah menerima vaksinasi Covid-19 telah mencapai 103 persen. Dia berharap semua warga DKI Jakarta nantinya tervaksin Covid-19.

Sembari menggelar vaksinasi Covid-19, kegiatan yang sifatnya memfasilitasi promosi pelaku usaha kreatif tetap dijalankan. Jakreatifest, misalnya, merupakan hasil kerja sama antara Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta dan pemangku kebijakan lain di sektor ekonomi kreatif. Kegiatan ini berlangsung 30-31 Agustus 2021 dan di dalamnya diisi dengan beberapa subkegiatan, seperti Festival Kopi Nusantara, Festival Kreatif dan Seni Jakarta, serta Festival Ekonomi dan Keuangan Digital.

”Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta mengalami kontraksi selama pandemi Covid-19. Namun, memasuki tahun 2021, perekonomian DKI Jakarta mulai tumbuh dan mencapai 10,9 persen pada triwulan I-2021. Kami terus berharap pemulihan terus terjadi yang di antaranya melalui gerakan vaksinasi Covid-19 dan memfasilitasi UMKM kreatif agar tetap berkembang,” katanya.

Jakreatifest juga menjadi bagian dari dukungan pemerintah daerah terhadap gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata #DiIndonesiaAja.

Baca juga: Pemerintah Tunda Program Undang Turis