Ekonomi Kian Longgar, Siapkan Skenario Darurat Cadangan
Ada potensi lonjakan kasus Covid-19 lagi di kemudian hari akibat mulai meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi. Mitigasi perlu disiapkan dari sekarang agar siap menghadapi skenario terburuk.
Oleh
Agnes Theodora
·5 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Aktivitas ekonomi terus dilonggarkan dengan perluasan uji coba protokol kesehatan di sejumlah pusat perbelanjaan dan industri. Pemerintah diminta menyiapkan skenario darurat cadangan untuk mengantisipasi potensi lonjakan kasus Covid-19 di kemudian hari seiring meningkatnya mobilitas masyarakat dan aktivitas ekonomi akhir-akhir ini.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad, Senin (23/8/2021), berpendapat, meski sekilas tren penambahan kasus harian mulai turun, pembukaan aktivitas ekonomi yang sudah dilakukan selama dua pekan terakhir ini perlu diantisipasi.
Apalagi mengingat pelonggaran aktivitas kini dilakukan di tengah tingkat kematian yang masih tinggi, penambahan kasus harian yang masih fluktuatif meski trennya menurun, vaksinasi yang belum maksimal dan merata, serta uji coba pelonggaran aktivitas industri esensial di wilayah zona merah yang tingkat penambahan kasus hariannya masih tinggi.
Sebagai contoh, wilayah yang sejumlah industrinya diizinkan beroperasi penuh hingga 100 persen adalah Jawa Barat (241 perusahaan), Banten (59 perusahaan), Jawa Timur (50 perusahaan), DKI Jakarta (39 perusahaan), Jawa Tengah (39 perusahaan), dan DI Yogyakarta (6 perusahaan).
Sementara itu, mengacu data Satgas Covid-19, pada periode 17-22 Agustus 2021 atau sepanjang masa uji coba pelonggaran aktivitas ekonomi, keenam provinsi itu menjadi penyumbang kasus tertinggi. Di Jawa Timur, misalnya, ada 12.386 kasus, DKI Jakarta 8.120 kasus, Jawa Barat 7.307 kasus, Jawa Tengah 6.048 kasus, dan DI Yogyakarta 5.448 kasus.
Tauhid mengatakan, mitigasi perlu disiapkan dari sekarang agar ketika terjadi ledakan kasus Covid-19 lagi di kemudian hari, dampak yang muncul dapat dikendalikan. Pemerintah harus belajar dari momen kritis ledakan varian Delta pada Juli-Agustus 2021 serta ketidaksiapan menangani dampak kesehatan dan sosial-ekonomi pada saat itu.
Percepatan vaksinasi dan protokol kesehatan yang ketat diperlukan, tetapi itu saja tidak cukup. Sebab, belum ada yang bisa menebak karakteristik virus Covid-19 yang terus bermutasi. ”Perlu ada skenario darurat cadangan agar ketika nanti kasus melonjak lagi, kita sudah lebih siap,” kata Tauhid.
Tauhid menambahkan, skenario darurat cadangan itu harus mencakup aspek kesehatan, sosial, dan ekonomi. Menurut dia, ini adalah skenario-skenario yang harus disiapkan dari sekarang mengingat pandemi Covid-19 kemungkinan besar tidak akan hilang dalam waktu dekat.
”Dari segi sosial dan ekonomi, ketika kita harus membatasi pergerakan lagi, bagaimana kesiapan anggaran dan penyaluran bantuan sosial? Bantuan harus sudah turun sebelum pembatasan dilakukan, jangan terlambat lagi. Kalau terlambat, dampaknya akan jauh lebih besar,” ujarnya.
Hal ini juga sejalan dengan peringatan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terkait penyelenggaraan PPKM di Indonesia. Dalam laporan WHO Indonesia Situation Report yang dikeluarkan pada 18 Agustus 2021, WHO meminta formulasi rencana yang konkret untuk mengantisipasi dan memitigasi dampak dari semakin meningkatnya mobilitas masyarakat dan kegiatan ekonomi di Indonesia selama masa PPKM.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, peningkatan mobilitas masyarakat di satu sisi merupakan hal positif karena pemulihan ekonomi di tingkat masyarakat berjalan cepat. Namun, di sisi lain, peningkatan pergerakan itu berpotensi menambah penyebaran kasus Covid-19. ”Kita harus sangat berhati-hati,” kata Luhut.
Ia juga mengatakan, ada potensi lonjakan kasus Covid-19 lagi dalam 10 hari ke depan karena adanya ”tabungan” data konfirmasi kasus harian dan data kematian yang belum dilaporkan.
”Saya sekadar mengingatkan, dalam beberapa hari ke depan akan kembali terjadi kenaikan tren kasus konfirmasi dan kematian akibat tabungan kasus yang akan dikeluarkan beberapa kabupaten dan kota. Ada beberapa ratus dan ribu data yang akan dikeluarkan secara bertahap dalam satu minggu ke depan,” ujar Luhut.
Vaksinasi pekerja
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak jika uji coba pelonggaran aktivitas industri esensial dilakukan pada perusahaan yang mayoritas pekerjanya belum divaksin. Hal itu dapat membahayakan kesehatan dan nyawa buruh serta keluarganya. Seperti diketahui, uji coba pelonggaran aktivitas industri dilakukan sejak 17 Agustus 2021.
Catatan Kompas, berdasarkan data Kementerian Perindustrian, per Rabu (18/8/2021), dari total 448.505 pekerja yang akan mengikuti uji coba pelonggaran aktivitas industri, baru 14,79 persen atau 66.342 orang yang sudah mendapat vaksin dosis pertama dan kedua. Sementara jumlah pekerja yang sudah mendapat dosis pertama dan sedang menunggu dosis kedua tercatat sebanyak 310.760 orang atau 69,28 persen.
Menurut Said, vaksinasi seharusnya dapat memberi rasa aman dan melindungi pekerja ketika kembali bekerja penuh di lingkungan pabrik. Setidaknya, kalaupun terpapar Covid-19, gejalanya tak terlalu buruk atau tidak sampai berujung kematian.
Saat ini, ujarnya, masih banyak buruh di perusahaan padat karya, seperti tekstil, garmen, dan alas kaki, yang belum mendapat vaksin. ”Harus diperiksa dulu, apakah perusahaan yang beroperasi 100 persen itu sudah terbentuk herd immunity di lingkungan pabriknya? Sudah divaksin belum pekerjanya? Karena kenyataannya masih banyak yang belum divaksin,” katanya.
Pelaku usaha terbiasa
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Bidang Industri Johnny Darmawan meyakini, uji coba pelonggaran aktivitas ekonomi yang sudah berlangsung dua pekan terakhir ini bisa berjalan baik. ”Namanya juga baru uji coba. Kalau ternyata gagal, (pelonggaran) bisa saja dicabut lagi,” katanya.
Menurut dia, pelaku usaha kini sudah lebih terbiasa untuk menjalankan usahanya di tengah pandemi Covid-19. ”Dulu, mungkin kita memang masih sulit. Tetapi, ini sudah dua tahun, kita mulai terbiasa. Perusahaan sudah punya protokol masing-masing. Masker sudah jadi bagian keseharian kita, dan yang paling bagus, vaksinasi mulai gencar dilakukan,” katanya.
Ia membenarkan, saat ini belum semua perusahaan memvaksinasi pekerjanya. Itu karena ada halangan mengakses vaksinasi gotong royong yang dijalankan oleh Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Namun, perusahaan mulai gencar mencarikan akses vaksin gratis dari program pemerintah bagi pekerja dan keluarganya.
”Perusahaan-perusahaan besar itu umumnya sudah memvaksinasi pekerjanya sampai dosis pertama. Rata-rata tidak pakai vaksinasi gotong royong, tetapi mengejar vaksin pemerintah karena sekarang sentra vaksinasi semakin banyak,” kata Johnny.