Makna Seputar Hari Kemerdekaan dan Orientasi Kerakyatan
Setelah dipilih untuk menduduki jabatan paling tinggi di Indonesia, Presiden Soekarno berjalan pulang. ”Di jalanan aku bertemu dengan tukang sate yang berdagang di kaki lima,” kenang Bung Karno.
Sebagaimana berlian yang tampak indah karena memiliki banyak sisi, demikian pula banyak makna yang dapat dipetik dari sebuah peristiwa. Masih dalam suasana seputar peringatan HUT Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita mengenang lagi kisah Bung Karno sesaat setelah dipilih dengan suara bulat sebagai Presiden Republik Indonesia pada pertemuan para pemimpin yang mewakili berbagai golongan pada 18 Agustus 1945.
Bung Karno memang telah wafat beberapa dekade lalu. Namun, kita yang hidup tidak sezaman lagi dengan Bung Karno tetap dapat menyimak lagi pemikiran yang dituangkan lewat otobiografinya sebagaimana disampaikan kepada Cindy Adams melalui buku Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.
Setelah dipilih untuk menduduki jabatan paling tinggi di Indonesia, demikian tertulis di buku tersebut, presiden baru itu berjalan pulang. ”Di jalanan aku bertemu dengan tukang sate yang berdagang di kaki lima. Paduka Yang Mulia Presiden Republik Indonesia memanggil pedagang yang bertelanjang kaki itu dan mengeluarkan perintah pelaksanaannya yang pertama, ’Sate ayam lima puluh tusuk.’ Aku jongkok di sana dekat got dan tempat sampah dan menyantap sate dengan lahap. Itulah seluruh pesta perayaan terhadap kehormatan yang kuterima,” kata Bung Karno.
Peristiwa sederhana tersebut tentu memiliki banyak makna. Sebuah momen multitafsir. Namun, yang jelas, ”perintah eksekutif” presiden pertama negeri ini di jam-jam pertama kepemimpinannya itu memberi manfaat langsung bagi rakyat yang terwakili oleh pedagang sate kaki lima. Sebanyak 50 tusuk sate ayam dagangannya hari itu laku dibeli Sang Presiden. ”Kebijakan” yang betul-betul konkret bagi rakyat.
Baca juga : Urgensi Kebijakan Prorakyat di Masa Krisis
Manfaat yang terasakan sampai ke rakyat, menjangkau hingga daerah paling terpelosok, di penjuru Tanah Air tentu adalah gambaran ideal dari kebijakan seorang pemimpin negeri ini dari masa ke masa. Kebijakan prorakyat seperti ini terus didambakan, termasuk di masa sekarang ini, ketika pandemi Covid-19 mencekam berbagai sendi kehidupan masyarakat.
Pengendalian Covid-19, termasuk melalui pembatasan mobilitas masyarakat, kini terus diupayakan. Tentu ada dampak ikutan yang menyertai. Presiden Joko Widodo menuturkan bahwa pengetatan mobilitas yang tidak bisa dihindari ini membuat pemerintah harus memberikan bantuan sosial yang lebih banyak dibandingkan pada situasi normal.
”Program Keluarga Harapan, kartu sembako, diskon listrik, subsidi gaji, bantuan produktif usaha mikro, bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai dana desa, dan program Kartu Prakerja juga terus ditingkatkan,” kata Presiden Jokowi saat berpidato dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat-Dewan Perwakilan Daerah, di Ruang Rapat Paripurna, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021).
Baca juga : Aplikasi Cek Bansos untuk Benahi Data Penerima Bantuan
Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut menuturkan, subsidi kuota internet untuk daerah-daerah yang melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) juga semaksimal mungkin diberikan kepada tenaga kependidikan, murid, mahasiswa, guru, dan dosen.
”(Terkait hal) yang lebih utama dan merupakan solusi perekonomian yang berkelanjutan, pemerintah memastikan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional,” ujar Presiden.
Yang lebih utama dan merupakan solusi perekonomian yang berkelanjutan, pemerintah memastikan agar masyarakat bisa memperoleh pekerjaan yang layak dan mendongkrak perekonomian nasional.
Menurut Presiden Jokowi, pandemi memang telah banyak menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Namun, pandemi tidak boleh menghambat proses reformasi struktural perekonomian Indonesia. ”Struktur ekonomi kita, yang selama ini lebih dari 55 persen dikontribusikan oleh konsumsi rumah tangga, harus terus kita alihkan menjadi lebih produktif dengan mendorong hilirisasi, investasi, dan ekspor,” katanya.
Pada periode Januari-Juni 2021, realisasi investasi Indonesia—tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan—sedikitnya Rp 442,8 triliun. Perinciannya, 51,5 persen di luar Jawa dan 48,5 persen di Jawa. Investasi ini menyerap lebih dari 620.000 tenaga kerja Indonesia.
Baca juga : Pemerintah Andalkan Arus Investasi
Penambahan investasi pada bulan-bulan ke depan diharapkan dapat memenuhi target Rp 900 triliun serta menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian secara lebih signifikan. ”Perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan,” kata Presiden Jokowi.
Fokus pemerintah adalah menciptakan sebanyak mungkin lapangan kerja baru yang berkualitas. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja terus dipercepat. ”Minggu lalu pemerintah telah meluncurkan OSS, Online Single Submission, yang sangat mempermudah semua level dan jenis usaha, apalagi bagi jenis-jenis usaha yang berisiko rendah,” kata Presiden Jokowi.
Kesempatan bagi UMKM
Urusan perizinan serta pengurusan insentif dan pajak dapat dilakukan jauh lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah. Menurut Presiden Jokowi, kesempatan ini mesti dimanfaatkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk mengembangkan usaha.
Peningkatan kelas pengusaha UMKM menjadi agenda utama. Berbagai kemudahan disiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar, agar cepat masuk dalam rantai pasok global. ”Hal ini diharapkan dapat meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat,” ujar Presiden Jokowi.
Baca juga : Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Jangan Hanya Slogan
Perluasan akses pasar bagi produk-produk dalam negeri juga menjadi perhatian serius pemerintah. ”Program Bangga Buatan Indonesia terus kita gencarkan, sembari meningkatkan daya saing produk lokal dalam kompetisi global,” tambah Presiden Jokowi.
Pemerintah juga terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik dan lokapasar jumlahnya terus bertambah.
”Sampai Agustus tahun ini, sudah lebih dari 14 juta UMKM atau 22 persen dari total UMKM (di Indonesia) yang bergabung dengan aplikasi perdagangan elektronik,” ujar Kepala Negara.
Partisipasi dalam ekonomi digital ini, menurut Presiden Jokowi, sangat penting karena potensinya yang sangat besar dalam mempermudah UMKM masuk ke rantai pasok global. Tahun 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia mencapai lebih dari Rp 253 triliun. Nilai ini diperkirakan akan meningkat menjadi Rp 330,7 triliun pada tahun 2021.
Perhatian bagi daerah 3T
Dalam pidatonya, Presiden Jokowi juga menuturkan bahwa penyelesaian pembangunan infrastruktur yang memurahkan logistik, untuk membangun dari pinggiran, dan mempersatukan Indonesia terus diupayakan.
Menanggapi pidato kenegaraan tersebut, Chairman Supply Chain Indonesia (SCI) Setijadi, Selasa, menuturkan bahwa infrastruktur merupakan salah satu pilar penting peningkatan efisiensi logistik nasional. Hal ini karena salah satu pemicu biaya logistik yang tinggi adalah masalah penyebaran infrastruktur yang tidak merata antarwilayah.
”Membangun dari pinggiran penting untuk meningkatkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah,” kata Setijadi.
Membangun dari pinggiran penting untuk meningkatkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah.
SCI mencatat, pada tahun 2020 distribusi produk domestik bruto (PDB) masih didominasi wilayah Jawa, yakni 58,75 persen, dan Sumatera sebesar 21,36 persen. Empat wilayah lainnya masih harus ditingkatkan kontribusinya, yaitu Kalimantan dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 7,94 persen, Sulawesi 6,66 persen, Bali-Nusa Tenggara 2,94 persen, dan Papua 2,35 persen.
Menurut Setijadi, peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) memerlukan perubahan paradigma dari ship follow the trade (pelayaran mengikuti aktivitas perdagangan) menjadi ship promote the trade (pelayaran mendorong perdagangan).
Pengembangan infrastruktur pada paradigma lama yang mengikuti pertumbuhan industri dan perdagangan perlu diubah dengan membangun infrastruktur untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi di wilayah baru.
Baca juga : Bank Dunia: Pemerataan Kualitas Konektivitas Internet di Indonesia Masih Bermasalah
Terkait hal tersebut, menurut Setijadi, walaupun saat ini belum dibutuhkan sepenuhnya, infrastruktur di daerah 3T harus segera direncanakan dan dibangun berdasarkan analisis potensi wilayah.
Seusai Upacara Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka, Jakarta, 17 Agustus 2021, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri menyapa masyarakat Poso, Sulawesi Tengah, dan Merauke, Papua, melalui konferensi video. Kepala Negara dan warganya bersua secara virtual melalui layar besar.
Pada kesempatan tersebut, perwakilan masyarakat Merauke mengucapkan terima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah memberikan kesempatan bagi mereka untuk berinteraksi langsung pada momentum Hari Kemerdekaan. ”Kami bersyukur, di usia Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76, kami warga Merauke senantiasa hidup dalam kedamaian dan kerukunan karena Merauke adalah istana damai,” kata perwakilan masyarakat Merauke.
Baca juga : Presiden Jokowi: Agenda Besar Menuju Indonesia Maju Tetap Diperhatikan
Hal senada disampaikan perwakilan masyarakat di Poso. Ucapan syukur dan terima kasih mereka sampaikan dengan adanya Upacara Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia secara virtual bersama Kepala Negara tersebut.
”Pada waktu dikibarkan bendera, mereka merasa sangat merdeka dengan adanya pengibaran bendera Merah Putih,” kata seorang perwakilan masyarakat Poso.
Kembali ke sebuah peristiwa pada 18 Agustus 1945, tepat 76 tahun silam, Bung Karno menggambarkan bahwa order 50 tusuk sate ayam ke seorang pedagang kaki lima yang berjualan di dekat got dan tempat sampah saat itu berkaitan erat dengan ”seluruh pesta perayaan terhadap kehormatan yang kuterima”.
Kiranya perhatian dan kebijakan yang berorientasi kepada rakyat dapat terus lestari dari zaman ke zaman. Melayani rakyat, sampai kapan pun, adalah sebentuk perayaan kehormatan.