Penanganan Pandemi Diperkirakan Membaik, Anggaran Perlindungan Sosial 2022 Turun

Penurunan anggaran turut mempertimbangkan penanganan pandemi Covid-19 yang diprediksi lebih baik. Namun, tetap ada ruang untuk menambah anggaran apabila diperlukan.

KOMPAS/RONY ARIYANTO NUGROHO

Warga mulai berkumpul untuk antre mengambil formulir pencairan sebelum dibukanya loket penyaluran bantuan langsung tunai untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di kompleks GOR Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (21/4/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menurunkan anggaran perlindungan sosial pada 2022 karena optimistis pengendalian pandemi Covid-19 ke depan cenderung membaik. Apabila terjadi lonjakan kasus, ada ruang penambahan anggaran yang diambil dari cadangan perlindungan sosial.

Dalam Rancangan Undang-Undang APBN 2022, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 153,7 triliun dan bertujuan mengantisipasi ketidakpastian selama pandemi Covid-19. Anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi 2021 yang mencapai Rp 184,5 triliun. Proyeksi anggaran 2021 itu memuat tambahan dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), seperti bantuan beras Bulog, Kartu Sembako PPKM, bantuan subsidi upah, serta perpanjangan periode Kartu Sembako, bantuan kuota internet, dan bantuan sosial tunai (BST).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran perlindungan sosial di 2022 itu akan digunakan untuk melanjutkan program perlindungan sosial yang baku, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Prakerja.

”Sebagian perlindungan sosial di masa pandemi masih akan diteruskan, seperti bantuan langsung tunai desa. Namun, seperti tahun ini yang membuat kenaikan bantuan sosial secara tiba-tiba karena kasus (Covid-19) varian Delta, kami juga membuat pencadangan. Cadangan anggaran ini dapat digunakan apabila harus memberikan BST, Kartu Sembako PPKM, dan bantuan kuota internet. Jika tidak dibutuhkan, anggaran itu bisa untuk belanja lain,” tuturnya dalam telekonferensi pers, Senin (16/8/2021).

Dalam RUU APBN 2022, anggaran perlindungan sosial sebesar Rp 153,7 triliun dan bertujuan mengantisipasi ketidakpastian selama pandemi Covid-19. Anggaran tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi 2021 yang mencapai Rp 184,5 triliun.

Baca juga: Presiden Jokowi Targetkan Ekonomi Tumbuh 5,5 Persen di Tahun 2022

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, penurunan anggaran itu turut mempertimbangkan penanganan pandemi Covid-19 yang diprediksi lebih baik. Salah satu indikatornya ialah tingkat capaian vaksinasi. Meskipun demikian, anggaran itu dapat berubah sembari meninjau perkembangan pandemi.

Saat ini, Kementerian Sosial mencatat terdapat lima program bantuan yang tengah bergulir, yakni PKH yang menyasar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), bantuan pangan nontunai (BPNT) atau Kartu Sembako yang menyasar 18,8 juta KPM, BST yang menyasar 10 juta KPM, serta BPNT PPKM yang menyasar 5,9 juta KPM. Ada juga bantuan beras Bulog yang menyasar 28,8 juta KPM.

Selain itu, kata Risma, untuk meningkatkan pendapatan KPM, salah satu upaya yang ditempuh adalah dengan memberikan akses ketenagakerjaan. Kemensos menjembatani mereka dengan dunia usaha dan industri yang membutuhkan tenaga tanpa keterampilan khusus.

Program kewirausahaan juga menjadi strategi lain untuk menambah penghasilan KPM. Program ini memberdayakan ibu rumah tangga untuk berkreasi di jalur kuliner, kerajinan tangan, dan industri lainnya. Risma mencontohkan, ada keluarga yang mendapatkan tambahan pendapatan lebih dari Rp 200.000 per bulan karena program tersebut.

Demi meningkatkan akurasi penyaluran bantuan, Risma menambahkan, Kemensos memuktahirkan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) setiap sebulan sekali. Proses pemuktahiran itu mempertimbangkan parameter kemiskinan, evaluasi realisasi anggaran, serta kelahiran, kematian, perpindahan, dan kedatangan orang. Per 30 Juni 2021, terdapat 139,47 juta orang yang terdapat dalam DTKS.

Secara umum, pemerintah menganggarkan Rp 427,5 triliun untuk program perlindungan sosial yang menyeluruh, termasuk anggaran sebesar Rp 153,7 triliun sepanjang 2022. Anggaran itu turut mencakup bantuan langsung tunai desa serta subsidi listrik, elpiji, dan bahan bakar minyak.

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, penurunan anggaran itu turut mempertimbangkan penanganan pandemi Covid-19 yang diprediksi lebih baik.

Baca juga: Topang PPKM Darurat, Anggaran Kesehatan dan Bansos Ditingkatkan

Kompas/Priyombodo

Warga menerima paket bantuan bahan pokok dari pemerintah di permukiman padat Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis (12/11/2020). Pemerintah terus menggenjot bantuan sosial bagi masyarakat miskin yang terdampak Covid-19. Namun demikian, kondisi tersebut belum mampu mengerek konsumsi rumah tangga. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi dana perlindungan sosial per 2 November 2020 sebesar Rp 176,38 triliun atau 86,51 persen dari pagu Rp 203,9 triliun.

Anggaran kesehatan

Anggaran kesehatan pada RAPBN 2022 mencapai Rp 255,3 triliun yang terdiri dari pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp 115,9 triliun dan program reguler Rp 139,4 triliun. Jumlah tersebut lebih rendah dibandingkan proyeksi 2021 yang sebesar Rp 326,4 triliun dengan Rp 201,2 triliun dalam kerangka PEN.

Sri Mulyani mengatakan, anggaran kesehatan dalam kerangka PEN tahun ini akan mempertimbangkan seberapa cepat realisasi vaksinasi, pengobatan, serta pengetesan, penelusuran, dan perawatan (testing, tracing, treatment/3T). Anggaran sebanyak Rp 115,9 triliun pada 2022 untuk menangani pandemi Covid-19 telah mencakup 3T, pembiayaan insentif tenaga kesehatan, vaksinasi, penanganan kesehatan di daerah, perawatan pasien Covid-19, serta obat-obatan Covid-19.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menambahkan, penanganan Covid-19 fokus pada upaya-upaya yang membuat jumlah kasus berada di bawah kapasitas sistem kesehatan nasional. Artinya, laju penularan harus dikurangi. Selain itu, saat ini Pemerintah Indonesia sudah memiliki kontrak untuk vaksinasi bagi 208 juta penduduk. Sepanjang Januari-Juli 2021, jumlah vaksin yang datang berkisar 90 juta dosis dan pada Agustus ini diperkirakan 70 juta dosis. Menurut rencana, jumlah vaksin yang datang pada September berkisar 80 juta dosis.

Baca juga: Perlindungan Sosial Jadi Prioritas, Anggaran Ditambah