Uji Coba Normal Baru di Era Vaksinasi

Pemerintah akan menggulirkan normal baru di era vaksinasi dengan menggelar uji coba terlebih dulu di sejumlah mal dan industri berbasis ekspor. Namun, pemerintah diingatkan untuk mempertimbangkan data epidemiologis.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Aktivitas bisnis pusat perbelanjaan di ITC Mangga Dua, Jakarta Utara, Sabtu (25/6/2021). Belum semua konsumen percaya diri untuk sering beraktivitas di luar rumah karena lonjakan kasus positif Covid-19.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah menilai normal baru era vaksinasi menjadi pilihan yang mau tidak mau harus digulirkan ke depan. Namun, penerapannya tidak akan terburu-buru, antara lain, melalui uji coba pembukaan sejumlah pusat perbelanjaan dan industri berbasis ekspor.

Uji coba juga dilakukan secara hati-hati dengan menerapkan syarat vaksinasi atau hasil tes antigen atau PCR (polymerase chain reaction) dan protokol kesehatan ketat. Uji coba juga digelar dalam rangka menyiapkan masyarakat agar dapat semakin disiplin menerapkan protokol kesehatan menuju normal baru.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan Kompas dengan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin secara virtual di Jakarta, Sabtu (14/8/2021).

Menurut Lutfi, tidak ada negara yang bisa memprediksi kapan pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung 1,5 tahun lebih ini akan berakhir. Imbasnya sudah sangat menggerus ekonomi masyarakat kelas bawah dan mulai berpengaruh terhadap kehidupan sosial.

Perekonomian memang dalam tren membaik. Ekonomi Indonesia tumbuh 7,07 persen secara tahunan pada triwulan II-2021. Sementara konsumsi rumah tangga tumbuh 5,93 persen. Capaian itu dinilai perlu dipertahankan, bahkan ditingkatkan, agar konsumsi tetap tumbuh. Di sisi lain, masyarakat bisa meningkatkan pendapatan atau daya belinya dengan bekerja kembali.

Baca juga: Mendag: Pemerintah Akan Berhati-hati dalam Uji Coba Pembukaan Mal

”Keputusan yang kami ambil ini berdasarkan calculated risk atau pertimbangan hati-hati dan terukur. Ekonomi bisa tetap jalan dengan baik dan terbatas dengan tetap meningkatkan penanganan sektor kesehatan melalui percepatan vaksinasi, protokol kesehatan ketat, pembatasan, dan penelusuran kontak erat,” ujarnya.

Selama kurun 10-16 Agustus 2021, pemerintah menguji coba pembukaan 138 pusat perbelanjaan di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Semarang. Salah satu syarat pembukaan mal adalah pekerja dan pengunjung harus sudah divaksin. Syarat lain, jumlah pengunjung maksimal 25 persen kapasitas, pusat hiburan dan bermain tetap ditutup, serta anak di bawah 12 tahun dan orangtua berusia 70 tahun ke atas dilarang masuk.

Pemerintah juga akan mengizinkan industri berbasis ekspor di wilayah tertentu beroperasi 100 persen dengan penerapan protokol kesehatan ketat mulai 16 Agustus 2021. Kedua kebijakan itu tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2021.

Waktu tepat

Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan, turunnya tren kasus Covid-19 secara nasional merupakan waktu yang tepat untuk mulai membuka aktivitas perekonomian secara bertahap. Hal ini perlu dilakukan mengingat tidak ada kepastian kapan pandemi akan berakhir.

”Kasus Covid-19 di Jakarta sudah mulai turun dan akan mulai dicoba membuka aktivitas perekonomian. Sementara untuk mengontrolnya, saya sudah berbicara kepada asosiasi pengusaha untuk melakukan tes PCR secara acak di tempatnya masing-masing. Ini juga berlaku untuk semua kegiatan industri,” ujar Budi.

Baca juga : Jangan Buru-buru Terapkan Normal Baru Era Vaksinasi

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, pekan lalu terjadi penurunan kasus Covid-19 sebesar 18 persen dibandingkan pekan sebelumnya. Provinsi dengan penurunan signifikan terjadi di DKI Jakarta dan Jawa Barat. Hingga 13 Agustus, kasus aktif di Jakarta mencapai 9.453 orang, sedangkan pada Juli mencapai 113.000 orang.

Meski demikian, beberapa daerah di luar Jawa justru tengah mengalami kenaikan kasus Covid-19. Sejumlah provinsi, seperti Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Aceh, Gorontalo, dan Bangka Belitung, mencatat peningkatan kasus lebih dari 20 persen dibandingkan pekan sebelumnya.

Menurut Budi, pembukaan aktivitas perekonomian ini tetap perlu mengedepankan protokol kesehatan secara ketat. Di sisi lain, kebijakan membuka aktivitas ekonomi akan ditahan dan ditinjau ulang kembali jika dari tes PCR menunjukkan banyak pekerja yang dinyatakan positif Covid-19.

Perlu hati-hati

Selain itu, pembukaan aktivitas ekonomi akan didorong dengan menggenjot vaksinasi. Percepatan vaksinasi bagi pekerja di sektor industri berbasis ekspor akan dilakukan baik melalui program vaksin gotong royong berbayar maupun vaksin gratis dari pemerintah.

Pembukaan 100 persen aktivitas industri berbasis ekspor juga penting untuk membidik peluang ekspor ke negara-negara yang ekonominya mulai tumbuh. Sudah banyak permintaan tekstil dan produk tekstil, alas kaki, mebel, besi dan baja, serta otomotif ke negara-negara tersebut. ”Mumpung pembelinya ada, ya, kita manfaatkan peluang untuk menggenjot ekspor,” kata Lutfi.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Warga mengikuti vaksinasi Covid-19 di pertokoan Pasar Baru, Jakarta, Jumat (13/8/2021). Vaksinasi menjadi salah satu syarat utama dalam relaksasi operasional pusat-pusat perdagangan pada masa PPKM level 4.

Sejumlah kalangan mengingatkan pemerintah untuk tidak menerapkan normal baru terlalu dini tanpa mempertimbangkan data epidemiologis. Namun, jika tetap memilih jalan itu atau membuat ekonomi dan kesehatan jalan beriringan, pemerintah harus berani menanggung risiko.

Pengamat kebijakan publik Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyebutkan, jika itu jadi pilihan, pemulihan ekonomi dan kasus Covid-19 bisa terus berfluktuasi. Pola pemulihan ekonominya nanti akan berbentuk huruf W.

Adapun ahli epidemiologi Indonesia dari Universitas Griffith, Australia, Dicky Budiman, berpendapat, jika pilihan pemerintah seperti itu, risiko penularan Covid-19 masih akan tinggi dan sulit terkendali. Kurva kasusnya akan bergelombang atau kerap disebut sebagai kurva peaks and valleys. Konsekuensinya, pemulihan pandemi akan lebih lama sehingga penanganannya akan semakin melelahkan dan membutuhkan lebih banyak biaya (Kompas, 13/8/2021).

Baca juga: Menyoal Konsumsi dan ”Resesi” Ekonomi Masyarakat Bawah