Pemasaran secara Daring Perlu Literasi Digital Memadai

Pemerintah terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Diperlukan literasi digital memadai bagi oleh pelaku UMKM.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Pedagang daging menerima pembayaran dengan menggunakan uang elektronik di Pasar Modern Bintaro, Tangerang Selatan, Senin (26/10/2020). Sistem pembayaran berbasis server atau dompet digital ini memudahkan transaksi bagi pedagang dan pembeli. Dari survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan atau inklusi keuangan meningkat 8,33 persen dari 67,8 persen pada 2016 menjadi 76,19 persen pada 2019. OJK optimistis target inklusi keuangan sebesar 90 persen akan tercapai pada 2024.

JAKARTA, KOMPAS — Mengakomodasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM agar bisa memasarkan barang/jasa secara daring merupakan salah satu kebijakan untuk menjawab kebutuhan pengembangan pasar mereka. Di luar itu, pelaku UMKM membutuhkan literasi digital yang memadai agar berhasil dalam pemasaran secara daring.

”Digitalisasi UMKM merupakan kebijakan yang parsial untuk menjawab kompleksitas tantangan yang mereka hadapi,” ujar Ketua Bidang Keuangan dan Perbankan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Ajib Hamdani, Senin (16/8/2021), di Jakarta.

UMKM harus mendapat perizinan usaha yang mudah, pasar yang terbuka, permodalan yang mudah dan murah, serta kepastian rantai pasok. Pasar yang terbuka berarti mendukung UMKM memiliki pemasaran yang stabil dan berkelanjutan.

”Permasalahan lain yang masih kerap dihadapi UMKM adalah dana murah dan akses pendanaan yang mudah. Pemerintah perlu juga mengakomodasi, seperti penyusunan jalan keluar secara paralel dengan digitalisasi UMKM,” kata Ajib.

Dalam pidato kenegaraan di Gedung DPR/MPR, Senin, Presiden Joko Widodo menyampaikan, pemerintah terus mendorong pengembangan ekosistem ekonomi digital untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Digitalisasi UMKM yang masuk ke aplikasi perdagangan elektronik dan lokapasar terus bertambah. Sampai Agustus 2021, lebih dari 14 juta atau 22 persen dari total UMKM di Indonesia telah bergabung dengan aplikasi e-dagang.

Pada 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia lebih dari Rp 253 triliun. Tahun ini diperkirakan akan bertambah menjadi Rp 330,7 triliun pada tahun 2021.

Baca juga: Masuk ke Ekosistem Digital, UMKM Butuh Mitra

Presiden menganggap partisipasi dalam ekonomi digital sangat penting karena potensinya yang sangat besar dan mempermudah UMKM untuk masuk ke rantai pasok global. Pada 2020, nilai transaksi perdagangan digital Indonesia lebih dari Rp 253 triliun. Tahun ini diperkirakan akan bertambah menjadi Rp 330,7 triliun pada tahun 2021.

Literasi digital

Salah satu UMKM nasional, yaitu Krakakoa, mulai terjun ke pemasaran digital pada 2017. Meski demikian, Krakakoa tetap tidak meninggalkan toko luring untuk berjualan. Ketika pandemi Covid-19, Krakakoa fokus mengoptimalkan pemasaran digital agar tetap bisa melayani pelanggan.

Digital Marketing and E-Commerce Lead Krakakoa Wilsen Bunnawan mengakui, untuk terjun ke pemasaran digital, UMKM perlu punya pemahaman rantai pasok produksi sampai distribusi yang memadai. Berdasarkan pengalaman Krakakoa, awalnya tim harus bisa memastikan produk makanan coklat buatan Krakakoa tidak lumer (lembek) selama perjalanan pengiriman sampai ke konsumen.

”Pada umumnya, makanan olahan berbahan coklat sensitif terhadap suhu. Kami butuh persiapan panjang sebelum akhirnya mulai jualan daring. Krakakoa berdiri tahun 2016 dan tidak langsung berjualan secara daring,” kata Wilsen.

Wilsen menambahkan, dari pengalaman Krakakoa, berjualan di platform daring memerlukan pemahaman fitur yang disediakan pemilik platform. Artinya, pelaku UMKM harus memiliki literasi digital yang cukup. Pelajaran penting lainnya adalah desain kemasan sampai pengepakan barang harus menarik. Dengan demikian, konsumen yang membeli barang dari UMKM tetap puas.

Pelaku UMKM harus memiliki literasi digital yang cukup. Pelajaran penting lainnya adalah desain kemasan sampai pengepakan barang harus menarik.

Baca juga: Kontribusi Besar, Posisi Tawar UMKM Tak Seimbang

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Konsumen melakukan pembayaran dengan menggunakan uang elektronik yang disediakan oleh pedagang di Pasar Modern Bintaro, Tangerang Selatan, Senin (26/10/2020). Dari survei yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, akses terhadap produk dan layanan jasa keuangan atau inklusi keuangan meningkat 8,33 persen, dari 67,8 persen pada 2016 menjadi 76,19 persen pada 2019.

”Salah satu keuntungan pemasaran digital adalah UMKM punya jangkauan pasar yang luas dan interaktif dengan konsumen kendati berjarak jauh (secara fisik). Hanya saja, masih banyak UMKM kesulitan mengakses informasi fitur dan pengetahuan pemasaran digital,” imbuh Wilsen.

Menantang

Co-Founder dan Vice Chairman Tokopedia Leontinus A Edison, di sela-sela konferensi pers Traktiran 12 Tahun Tokopedia, berpendapat, masih banyak ketimpangan kesempatan untuk bertumbuh yang dialami pelaku UMKM, terutama di daerah. Untuk mengatasi hal tersebut, kolaborasi swasta dengan pemerintah merupakan solusi terbaik.

Dari sisi Tokopedia, menurut Leontinus, dalam satu dekade mendatang Tokopedia memiliki strategi hiperlokal. Strategi ini memfasilitasi digitalisasi UMKM di sentra atau wilayah yang memang lebih banyak porsi UMKM produsen.

Strategi digitalisasi pelaku UMKM lainnya menyasar kepada mereka yang berprofesi sebagai pedagang di pasar tradisional. Sejauh ini sudah ada beberapa pasar tradisional yang berkolaborasi dengan Tokopedia.

”Saat ini, mitra penjual Tokopedia lebih dari 11 juta dan 2 tahun terakhir terjadi penambahan signifikan. Kami menduga, karena pandemi Covid-19, penjual-penjual beralih ke platform e-dagang. Hampir seluruh mitra kami berlatar belakang UMKM,” ucap Leontinus.

Baca juga: UMKM Butuh Dukungan Peningkatan Kapasitas dan Akses Pasar