Perum Bulog memastikan beras yang disalurkan kepada keluarga penerima manfaat bantuan PPKM Tahap II memenuhi standar kualitas. Pada tahap sebelumnya, ada temuan beras bantuan yang basah dan dinilai tidak layak konsumsi.
Oleh
M Paschalia Judith J
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pengendalian kualitas beras menjadi sorotan dalam proses penyaluran bantuan terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM tahap II. Sebab, pada tahap sebelumnya ditemukan beras yang dinilai tidak layak konsumsi.
Terkait hal itu, Perum Bulog memastikan beras yang disalurkan dalam program bantuan besar PPKM memenuhi standar mutu. ”Kami menjamin setiap beras yang keluar dari gudang Bulog itu berkualitas,” kata Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, pada acara peluncuran penyaluran bantuan beras PPKM Tahap II, Kamis (12/8/2021).
Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyalurkan bantuan beras kepada keluarga penerima manfaat (KPM) terkait penerapan PPKM di tengah pandemi Covid-19. Penyaluran beras melibatkan Perum Bulog, PT Pos Indonesia (Persero), dan perusahaan jasa distribusi logistik DNR Corporation.
Pada penyaluran bantuan PPKM Tahap I pada awal Agustus 2021 terdapat komplain dari penerima bantuan karena beras yang mereka terima menggumpal dan basah. Keluarga penerima itu ada di Pandeglang, Banten.
Berdasarkan laporan yang diterima tim Bulog dari kepala kelurahan, kata Budi, insiden itu terjadi karena hujan turun pada proses pembongkaran beras di kantor kelurahan. Imbasnya, sejumlah karung terguyur hujan dan sebagian berasnya menggumpal.
Menurut Budi, hanya tiga dari 464 paket yang bermasalah saat penyaluran itu. Selain itu, Bulog langsung mengganti beras tersebut sehingga beras bantuan dapat dikonsumsi oleh keluarga penerima.
Budi menjamin pengendalian kualitas beras berlangsung sejak proses pengadaan, pengemasan, pengambilan oleh pengangkut, hingga serah terima. Beras yang disalurkan tergolong dalam kualitas medium dan merupakan beras cadangan (CBP) yang harga dan ketentuan pengadaannya diatur pemerintah.
Menurut Budi, tim Bulog telah mengevaluasi insiden di Pandeglang dan menerapkan prosedur tetap untuk mengantisipasi kasus serupa ke depan. Hal itu, terutama, ketika cuaca ekstrem dan daerah sasaran tergolong terpencil.
Sasar 8,8 juta keluarga
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Hartono Laras menyebutkan, bantuan beras PPKM Tahap II menyasar 8,8 juta keluarga pemerima manfaat. Jumlah total berasnya mencapai 88.000 ton. Setiap keluarga akan menerima 10 kilogram beras. ”Pada Tahap I, jumlah penerimanya 20 juta keluarga dengan total beras 200.000 ton,” katanya.
Per Kamis (12/8/2021), stok beras yang dikelola oleh Perum Bulog mencapai 1,25 juta ton. Sebanyak 1,23 juta ton di antaranya merupakan stok cadangan beras pemerintah (CBP). Realisasi penyaluran beras mencapai sekitar 487.000 ton, sementara pengadaan beras dari produksi dalam negeri berkisar 870.000 ton.
”Kami akan menyewa 45-50 unit pesawat perintis untuk menyalurkan beras kepada penerima (bantuan) yang berada di wilayah puncak gunung,” kata Direktur Utama DNR Corporation Rudy Tanoe.
Sementara untuk wilayah-wilayah yang di kepulauan, lanjut dia, pihaknya mengerahkan lebih dari 100 kapal untuk mengangkut beras. Di jalur darat, distribusi beras bantuan melibatkan sekitar 18.000-20.000 unit truk.
Ketika mendapatkan penugasan pengangkutan, kata Rudy, perusahaan bersama Perum Bulog memetakan tujuan penyaluran berdasarkan data keluarga penerima manfaat dari Kementerian Sosial. Dengan demikian, perusahaan dapat menentukan jalur pengangkutan yang paling efisien dari gudang Perum Bulog ke wilayah tujuan.
Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rochmad Djoemadi menambahkan, perseroan mengambil beras bantuan dari gudang Bulog. Pihaknya juga mengecek kualitas beserta jumlah dan wilayah sasarannya. Beras lalu diambil oleh keluarga penerima manfaat di titik kumpul warga, seperti di tingkat rukun tetangga, rukun warga, dan kantor pos, atau diantarkan langsung ke tempat tinggal.
Keluarga penerima bantuan mesti menunjukkan kartu tanda penduduk, kartu keluarga, dan undangan pengambilan untuk difoto dan diunggah saat menerima bantuan beserta kondisi beras. Data itu diunggah dengan waktu tanpa jeda (real time) ke dasbor yang terintegrasi serta dapat dipantau oleh Bulog dan Kementerian Sosial.