Jaga Momentum dengan Disiplin Protokol Kesehatan dan Percepatan Vaksinasi
Yang perlu dicari solusinya adalah bagaimana mendorong ekonomi, tetapi kasus Covid-19 tetap terkendali. Kuncinya sebenarnya ada dua, yaitu menjaga kedislipinan menerapkan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi.
Oleh
Hendriyo Widi
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Terlepas dari lonjakan pertumbuhan akibat perbandingan data secara tahunan, pemulihan ekonomi nasional dinilai sudah mulai membaik. Pemerintah, pemangku terkait, dan bahkan masyarakat harus turut menjaga momentum ini dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, ekonomi nasional tumbuh 7,07 persen secara tahunan pada triwulan II-2021 dengan PDB atas dasar harga berlaku Rp 4.175,8 triliun. Berdasarkan komponen pengeluaran, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,93 persen, ekspor 31,78 persen, impor 31,22 persen, investasi 7,54 persen, dan konsumsi pemerintah 8,06 persen.
Ekonom dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Chatib Basri, Kamis (5/8/2021), mengatakan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada triwulan II-2021 karena merupakan perbandingan data secara tahunan dengan triwulan II-2020 yang minus 5,32 persen. Meski begitu, pertumbuhan ini menunjukkan juga terjadinya perbaikan ekonomi, konsisten dengan perbaikan kinerja sejumlah sektor penopang pertumbuhan.
Penjualan mobil melejit didorong oleh insentif penurunan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM). Ekspor dan impor juga tumbuh signifikan ditopang oleh kenaikan harga komoditas dan pemulihan ekonomi sejumlah negara
”Konsumsi rumah tangga, komponen penyumbang produk domestik bruto (PDB) terbesar, yaitu sebesar 57,23 persen, juga tumbuh ditopang oleh menggeliatnya kembali mobilitas masyarakat. Perbaikan kinerja ekspor-impor dan konsumsi rumah tangga turut mendorong pertumbuhan industri manufaktur dan investasi,” kata Chatib dalam Dialog Ekonomi tentang Kinerja Ekonomi Triwulan II-2021 secara virtual di Jakarta.
Diskusi tersebut digelar oleh Kementerian Perdagangan. Selain Chatib, narasumber dalam diskusi itu adalah Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid dan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi.
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada triwulan II-2021 karena merupakan perbandingan data secara tahunan dengan triwulan II-2020 yang minus 5,32 persen.
Menurut Chatib, salah satu hal penting yang perlu dicermati dalam pertumbuhan ekonomi ini adalah mobilitas masyarakat. Mobilitas ini kerap menjadi dilema bagi pemerintah dalam konteks penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi.
Saat mobilitas masyarakat dibuka atau dilonggarkan, ekonomi bergerak. Namun, kerap kali pembukaan mobilitas itu berujung pada peningkatan kasus Covid-19 sehingga harus diperketat lagi.
”Yang perlu dicari solusinya dari persoalan itu adalah bagaimana mendorong ekonomi, tetapi kasus Covid-19 tetap terkendali. Kuncinya sebenarnya ada dua, yaitu menjaga kedislipinan menerapkan protokol kesehatan dan percepatan vaksinasi,” ujarnya.
Chatib menilai, tingkat kedisiplinan masyarakat menerapkan protokol kesehatan di Indonesia tidak sebaik Singapura, bahkan Vietnam. Sementara dari sisi vaksinasi, percepatannya masih belum merata dan terkendala sejumlah hal, terutama menyangkut stok vaksin.
Jika stok vaksin mencukupi, pemerintah sebenarnya bisa menggulirkan program bantuan langsung tunai (BLT) dan vaksinasi secara bersamaan. ”Kalau mau mendapat bantuan tunai tersebut, mereka harus divaksinasi,” ujarnya.
Sementara Arsjad berpendapat, untuk menggerakkan ekonomi tanpa mengabaikan penanganan Covid-19, pemerintah perlu membuka penuh industri-industri esensial, terutama industri yang berorientasi ekspor. Namun, mereka harus menerapkan sejumlah syarat, yaitu disiplin protokol kesehatan di lingkungan kerja dan telah memvaksinasi seluruh karyawan.
”Ritel pun bisa dibuka sepenuhnya asalkan seluruh pekerja ritel di mal-mal sudah divaksinasi. Pengunjung yang diperbolehkan masuk ke mal-mal juga harus sudah divaksinasi, yaitu dengan menunjukkan kartu vaksinasi,” ujarnya.
Untuk menggerakkan ekonomi, pemerintah perlu membuka penuh industri-industri esensial, terutama industri yang berorientasi ekspor. Namun, mereka harus menerapkan sejumlah syarat, yaitu disiplin protokol kesehatan di lingkungan kerja dan telah memvaksinasi seluruh karyawan.
Ekspor dan impor
Dalam kesempatan yang sama, Lutfi menuturkan, Kementerian Perdagangan berkomitmen menjaga kinerja perdagangan agar dapat menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Apalagi saat ini Indonesia tengah berevolusi dari pengekspor barang mentah dan setengah jadi menjadi pengekspor barang industri dan industri teknologi tinggi.
Ia mencontohkan, ekspor besi baja Indonesia terus meningkat. Pada Mei dan Juni 2021, misalnya, nilai ekspornya masing-masing 1,51 miliar dollar AS dan 1,99 miliar dollar AS atau tumbuh 32,31 persen secara bulanan.
Begitu juga dengan ekspor kendaraan bermotor dan suku cadangnya. Pada Mei dan Juni, nilai ekspornya masing-masing 520 juta dollar AS dan 730 juta dollar AS atau tumbuh 42,19 persen secara bulanan.
”Hal ini menunjukkan produk besi baja Indonesia semakin diakui negara-negara lain. Di sisi lain, dengan terlibat dalam rantai pasok nilai sektor kendaraan bermotor, Indonesia ke depan bisa semakin meningkatkan ekspor,” tuturnya.
Sepanjang semester I-2021, lanjut Lutfi, Indonesia juga berhasil memperkecil defisit neraca perdagangan dengan China dan memperbesar surplus perdagangan dengan AS. Defisit neraca perdagangan Indonesia dengan China pada Januari-Juni 2021 sebesar 3,19 miliar dollar AS atau terendah sejak 2005.
Sementara dengan AS, neraca perdagangan Indonesia surplus 6,55 miliar dollar AS pada semester I-2020. ”Hingga akhir tahun ini, diperkirakan defisit neraca perdagangan Indonesia dengan China bisa menjadi 6,4 miliar dollar AS dan surplus dengan AS akan menjadi 13 miliar dollar AS,” ujarnya.
Lutfi menambahkan, Kementerian Perdagangan juga tetap akan mendiversifikasi produk dan negara tujuan ekspor untuk meningkatkan ekspor di negara-negara nontradisional. Hambatan-hambatan perdagangan yang muncul juga akan diselesaikan dengan negara-negara terkait.