Akselerasi Vaksinasi Covid-19 Dorong Pemulihan Ekonomi
Pemerintah menegaskan bahwa keberhasilan vaksinasi nasional sangat berpengaruh dalam program pemulihan ekonomi nasional yang terpuruk akibat pandemi Covid-19.
Oleh
Dimas Waraditya Nugraha
·4 menit baca
Kompas/Priyombodo
Petugas vaksinator mempersiapkan vaksin Covid-19 dosis pertama di gerai vaksin presisi oleh Polri di depan pusat perbelanjaan Ramayana, Ciledug, Kota Tangerang, Banten, Selasa (3/8/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Tingkat vaksinasi Covid-19 yang relatif rendah berpotensi memberikan risiko kerentanan terhadap kesinambungan pemulihan ekonomi. Untuk itu, dalam mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional, APBN dikerahkan untuk pengendalian pandemi, terutama melalui percepatan vaksinasi.
Dalam webinar keterbukaan informasi publik secara virtual, Selasa (3/8/2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan, agar benar-benar efektif, program vaksinasi harus dilakukan secara akuntabel dan transparan sehingga mampu mencegah terjadinya risiko penyimpangan.
”Untuk dapat akuntabel dan transparan, tidak sesederhana memberikan tabel berisi data. Ini adalah sebuah dinamika tantangan yang begitu kompleks karena pemerintah juga perlu menjelaskan fenomena yang terjadi agar publik memahami dasar dari kebijakan yang dipilih,” ujarnya.
Agar benar-benar efektif, program vaksinasi harus dilakukan secara akuntabel dan transparan sehingga mampu mencegah terjadinya risiko penyimpangan.
Per 30 Juli 2021, tercatat ada 46,8 juta warga yang sudah mengikuti program vaksinasi atau sekitar 22,47 persen dari target 208 juta warga yang harus divaksin. Jika mengacu target tersebut, memang angka ini masih jauh tertinggal, apalagi jika melihat warga yang sudah mengikuti vaksin dosis kedua baru 9,67 persen.
Untuk itu, pemerintah turut memastikan jumlah vaksin terus tersedia agar percepatan vaksinasi dapat dilaksanakan sesuai target.
Hingga 30 Juli 2021, Indonesia telah mengamankan 174,6 juta vaksin Covid-19. Jumlah ini sudah termasuk total vaksin Sinopharm yang datang pada 30 Juli 2021 sebanyak 1,5 juta dosis.
Selain mendorong vaksinasi, pemerintah juga memutuskan memperpanjang PPKM level 4 hingga 9 Agustus 2021 untuk mengendalikan pandemi. Melalui kebijakan pengetatan dan berbagai upaya bidang kesehatan, pemerintah berharap dapat mengatasi lonjakan pandemi sehingga proses pemulihan ekonomi dapat berjalan dengan baik.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Purwanto melaporkan realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga 30 Juli 2021 sudah mencapai Rp 305,5 triliun atau 41 persen dari pagu Rp 744,75 persen dari seluruh kluster.
Dari total anggaran tersebut, realisasi anggaran yang diperuntukkan khusus untuk kluster kesehatan baru mencapai Rp 65,55 triliun atau 30,5 persen dari pagu Rp 214,95 triliun. Anggaran ini digunakan untuk diagnostik, pengujian (testing), penelusuran (tracing), pengadaan 65,79 juta dosis vaksin, insentif dan santunan kematian nakes, serta pembayaran JKN-KIS.
”Dari diagnostik sudah terealisasi Rp 1,01 triliun dari pagu Rp 4,08 triliun. Vaksinasi Covid-19 sudah Rp 12,30 triliun dari Rp 57,84 triliun, insentif dan santunan nakes sudah cair Rp 7,3 triliun dari Rp 18,38 triliun,” kata Purwanto.
Pada kesempatan berbeda, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pemulihan ekonomi yang terjadi secara tidak merata di antaranya disebabkan oleh perbedaan situasi pandemi Covid-19, kecepatan vaksinasi, dan dukungan stimulus ekonomi.
Menurut dia, banyak negara berkembang yang mengalami penurunan proyeksi terutama akibat pemberlakuan restriksi lebih ketat di tengah penyebaran varian Delta. ”Kita belajar bahwa akselerasi vaksinasi menjadi salah satu kunci utama pengendalian kasus,” ujar Febrio.
KEMENTERIAN KEUANGAN
Realokasi anggaran PEN 2021 untuk mengantisipasi PPKM darurat.
Berdasarkan proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF), negara-negara Asia dengan revisi proyeksi pertumbuhan ekonomi 2021 ke bawah antara lain India turun 3 persen poin dari proyeksi awal, Malaysia turun 1,8 persen poin, Filipina turun 1,5 persen poin, Thailand turun 0,5 persen poin, serta Indonesia turun 0,4 persen poin.
”Ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun ini diproyeksikan oleh IMF turun menjadi 3,9 persen dari sebelumnya 4,3 persen,” kata Febrio.
Dari sisi lain, kelompok negara maju mengalami kenaikan proyeksi sejalan dengan perluasan pelonggaran kegiatan perekonomian, jangkauan vaksinasi yang tinggi, serta stimulus yang masif. Sebagai contoh, proyeksi pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat naik 0,6 persen poin dari proyeksi awal, zona Eropa naik 0,2 persen poin dari proyeksi awal, dan Korea Selatan naik 0,7 persen poin dari proyeksi awal.
Pada level global, lanjut Febrio, para pimpinan dunia, seperti dalam forum G-20, menggunakan seluruh upaya untuk mengatasi eskalasi gelombang baru Covid-19 akibat varian Delta. Hal tersebut dilakukan dengan menjamin akses vaksin yang merata ke seluruh negara serta memastikan ketersediaan dana untuk memberikan stimulus, baik di bidang kesehatan maupun perlindungan sosial.
”Indonesia juga akan melakukan hal yang sama dengan menargetkan untuk mendorong vaksinasi harian di tingkat 1,5 juta dosis dan akan terus ditingkatkan secara gradual,” kata Febrio.
