Permintaan Rumah Tetap Tumbuh, Kuota FLPP Diprediksi Segera Habis

Kuota rumah subsidi melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) diperkirakan habis pada akhir September 2021. Permintaan rumah dari masyarakat berpenghasilan rendah tetap tumbuh di tengah pandemi Covid-19.

Kompas/Hendra A Setyawan

Pekerja merampungkan pembangunan kompleks perumahan bersubsidi di kawasan Jampang, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (12/6/2021). Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sesuai rencana strategis 2020-2024, menargetkan penyediaan 5 juta rumah.

JAKARTA, KOMPAS — Bantuan pembiayaan dari pemerintah di sektor perumahan berupa fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP diprediksi akan segera habis. Permintaan rumah dari masyarakat berpenghasilan rendah dinilai tetap tumbuh selama pandemi Covid-19.

Tahun ini, pemerintah mengalokasikan bantuan pembiayaan perumahan untuk 222.876 unit bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Kriteria MBR antara lain berpenghasilan maksimum Rp 8 juta per bulan. Bantuan salah satunya diberikan melalui FLPP dengan alokasi anggaran mencapai Rp 16,6 triliun untuk 157.500 unit. Fasilitas itu disertai subsidi bantuan uang muka senilai Rp 630 miliar.

Selain itu, ada pula bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan (BP2BT) senilai Rp 1,6 triliun untuk 39.996 unit dan tabungan perumahan rakyat (Tapera) dari dana masyarakat senilai Rp 2,8 triliun untuk 25.380 unit.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Daniel Jumali, akhir pekan lalu, memprediksi kuota rumah subsidi berupa FLPP akan habis pada akhir September 2021. Dengan adanya kebutuhan rumah subsidi bagi MBR 200.000-250.000 unit per tahun, pihaknya berharap ada tambahan kuota FLPP.

Baca Juga: Rumah Bersubsidi Berpotensi Tak Terserap

Secara terpisah, Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin menargetkan penyaluran FLPP Tahun 2021 akan tutup buku pada Oktober 2021. Untuk November dan Desember 2021, masih ada dana bantuan pembiayaan perumahan lain, seperti BP2BT dan program BP Tapera yang dapat dioptimalkan.

Per 30 Juli 2021, realisasi penyaluran FLPP tahun 2021 telah mencapai Rp 11,64 triliun untuk 106.837 rumah atau 67,83 persen dari target penyaluran FLPP tahun 2021. Hingga Oktober 2021, masih ada sisa kuota FLPP sekitar 52.000 unit. ”Oktober merupakan batas bank mengajukan pencairan FLPP ke PPDPP,” katanya dalam keterangan tertulis.

Oktober merupakan batas bank mengajukan pencairan FLPP ke PPDPP.

Menurut Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Haru Koesmahargyo, pada tahun ini BTN memperoleh kuota penyaluran dana KPR subsidi berupa FLPP dan subsidi selisih bunga sebanyak 86.000 unit dari total alokasi FLPP 157.500 unit. Per Juni 2021, realisasi penyaluran FLPP oleh BTN sudah mencapai 65.000 unit atau 75,58 persen.

Permintaan KPR subsidi selama masa pandemi dinilai sangat tinggi dan diprediksi kuota penyaluran FLPP akan segera habis. Pihaknya memprediksi mampu merealisasikan KPR subsidi sebanyak 130.000 unit hingga akhir tahun ini. Tahun lalu, realisasi KPR BTN subsidi berjumlah 122.000 unit.

”(Penyaluran) cepat sekali karena permintaan yang tinggi dan kami mengusulkan tambahan kuota (FLPP) sebelum September 2021 karena (kuota) bisa habis terserap,” ujar Haru dalam diskusi ”Sinergi Ekosistem Sektor Perumahan di Era Pandemi Covid-19” yang digelar Warta Ekonomi, Kamis.

Kompas/Priyombodo

Pengunjung mencari informasi mengenai rumah subsidi yang ditawarkan pada pembukaan Indonesia Properti Expo di Jakarta Convention Center di Jakarta, Sabtu (16/11/2019). Permintaan rumah subsidi dengan skema fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan atau FLPP mengalami kenaikkan.

Baca Juga: Rumah Subsidi Dituntut Berkualitas

Haru menambahkan, sektor perumahan masih tumbuh positif. Pertumbuhan itu tidak lepas dari kebijakan pemerintah meningkatkan kontribusi sektor perumahan di tengah pandemi, khususnya perumahan segmen MBR.

Sepanjang pandemi, kredit pemilikan rumah yang merupakan bisnis utama BTN mengalami pertumbuhan positif. Ini karena pasar perumahan untuk penghuni pertama (first home buyer) sampai dengan rumah ukuran 70 meter persegi (tipe 70) terus tumbuh.

Insentif

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Real Estat Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengemukakan, pemerintah telah memperpanjang stimulus Pajak Pertambahan Nilai untuk kepemilikan rumah nonsubsidi dari Maret-Agustus 2021 menjadi berlaku hingga Desember 2021. Upaya itu dinilai bisa menggerakkan sektor properti.

Akan tetapi, pihaknya masih menunggu peraturan menteri keuangan terkait perpanjang stimulus tersebut. ”Pelaksananaan perpanjangan stimulus belum bisa dilakukan jika PMK belum turun,” katanya.

Insentif untuk kepemilikan rumah nonsubsidi meliputi PPN penjualan rumah yang ditanggung pemerintah sebesar 50-100 persen. Pajak penjualan rumah ditanggung pemerintah 100 persen untuk rumah tapak atau unit rumah susun dengan nilai jual hingga Rp 2 miliar. Adapun diskon 50 persen untuk nilai jual Rp 2 miliar-Rp 5 miliar per unit. Fasilitas itu berlaku untuk rumah siap huni pada Maret-Agustus 2021.

Totok menambahkan, upaya membangun properti tahun ini memerlukan sinergi seluruh pemangku, baik pemerintah, BUMN perumahan, swasta, maupun perbankan. Harapannya, kebangkitan properti bisa memberikan efek domino terhadap 174 industri yang terkait properti dan mendorong pemulihan ekonomi nasional.

Direktur Pemasaran Perum Perumnas Tambok Setyawati mengemukakan, ada 142 proyek perumnas yang berjalan tahun in. Adapun potensi MBR yang belum memiliki rumah mencapai 7,6 juta orang tahun 2020. Pihaknya berharap insentif fiskal berupa pembebasan PPN dapat dilanjutkan agar mendorong daya beli. ”Tantangan saat ini adalah memperoleh lahan murah dengan harga bagus,” katanya.