Imbal Dagang Ditopang Pembiayaan, Jaminan Kredit, dan Logistik
Ekosistem skema imbal dagang ”B-to-B”, mulai dari badan pelaksana, lembaga pembiayaan, jaminan atau asuransi kredit, hingga jasa logistik, disiapkan. Bunga kredit dan biaya logistik ekspor juga telah ditekan rendah.
Oleh
Hendriyo Widi
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tengah mengembangkan kerja sama perdagangan dengan 10 negara lain berskema imbal dagang bisnis untuk bisnis atau B-to-B. Skema ini terintegrasi dengan lembaga pembiayaan berbunga rendah, jaminan kredit, dan jasa logistik dengan margin nonkomersial.
Imbal dagang merupakan salah satu bentuk barter barang ekspor dan impor yang disepakati bersama oleh dua negara. Dalam konteks imbal dagang B-to-B, Kementerian Perdagangan telah menjajakinya dengan 35 negara melalui perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri.
Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor Direktorat Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Marthin mengatakan, dari jumlah itu, 10 negara menyambut baik dan dan siap menindaklanjuti inisiatif Indonesia. Ke-10 negara tersebut adalah Meksiko, Turki, Rusia, Afghanistan, Jerman, Belanda, Perancis, Filipina, India, dan Iran.
”Meksiko telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama perdagangan berskema imbal dagang B-to-B dengan Indonesia. Kami berharap hal itu bisa terealisasi tahun ini,” kata Marthin dalam sosialisasi ”Program Kerja Sama Skema Imbal Dagang B-to-B dengan Negara Mitra Pilot Project” secara virtual, Kamis (29/7/2021), di Jakarta.
Pada 2 Juli 2021, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero) atau PPI dan Cluster de l+D y TICs Myrhge del Carmen Spross Barcenas menandatangani MoU kerja sama perdagangan berskema imbal dagang B-to-B. PT PPI akan bertindak sebagai badan pelaksana imbal dagang Indonesia dan Cluster de l+D y TICs sebagai badan pelaksana imbal dagang Meksiko.
Indonesia akan mengekspor pupuk urea, pupuk batubara, arang batok kelapa, dan ragam rempah-rempah, yaitu kayu manis, pala, dan lada. Adapun Meksiko menawarkan biji wijen dan minyak nabati kanola dan biji bunga matahari.
Koordinator Bidang Peningkatan Akses Pasar Kerja Sama Imbal Dagang B-toB Kementerian Perdagangan Bambang Jaka menambahkan, lantaran tahun ini tinggal berjalan lima bulan, Indonesia akan fokus mengejar realisasi imbal dagang B-to-B dengan Meksiko. Selain itu, Indonesia juga akan mencoba merealisasikan MoU kerja sama berskema tersebut dengan Jerman dan Rusia.
Indonesia juga telah menyiapkan ekosistem skema imbal dagang B-to-B, mulai dari badan pelaksana, lembaga pembiayaan, jaminan atau asuransi kredit, hingga jasa logistik. PT PPI akan berperan sebagai badan pelaksana imbal dagang Indonesia.
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk akan menyediakan berbagai pilihan pembiayaan berupa kredit modal kerja ataupun investasi. BNI juga akan berperan sebagai sebagai bank pengelola escrow account atau penampung pembayaran eksportir dan importir. Sementara untuk jaminan kredit dan jasa logistik, pemerintah menggandeng PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dan Kurhanz Trans.
”Sasaran kami adalah membantu ekspor pelaku usaha atau industri kecil menengah (UKM/IKM). Suku bunga kredit yang akan digulirkan untuk kepentingan ekspor cukup rendah, sedangkan margin jasa logistik juga telah ditekan serendah mungkin,” kata Bambang.
Sasaran kami adalah membantu ekspor pelaku UKM. Suku bunga kredit untuk kepentingan ekspor yang akan digulirkan cukup rendah, sedangkan margin jasa logistik juga telah ditekan serendah mungkin.
Pemerintah, imbuh Bambang, juga terus mendorong kementerian/lembaga menerapkan skema imbal dagang dalam pengadaan barang dari luar negeri. Hal ini juga dalam rangka meningkatkan ekspor nasional.
Direktur Komersial dan Pengembangan PT PPI Andry Tanudjaja menuturkan, dalam pelaksanaan skema imbal dagang itu, PT PPI bertanggung jawab membuat komitmen dagang dengan badan pelaksana imbal dagang negara lain. PT PPI juga akan membuka peluang bagi UKM dan IKM yang siap mengekspor produknya atau membutuhkan impor bahan baku.
”Kami juga akan berperan sebagai eksportir produk-produk yang dikumpulkan atau dibeli dari pelaku UKM atau IKM. Di sisi lain, Kami juga bisa menjadi importir produk atau bahan baku yang dibutuhkan mereka,” kata Andry.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Divisi Trade Finance LPEI M Syafruddin mengatakan, pada tahun ini LPEI mendapatkan penyertaan modal negara Rp 6,2 triliun untuk menjalankan penugasan khusus ekspor dari pemerintah. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai ekspor para pelaku UKM dan IKM.
Khusus yang akan mengekspor ke negara-negara nontradisional di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan, suku bunga kreditnya lebih rendah, yaitu 2-2,5 persen untuk pinjaman rupiah dan 0,6-0,7 persen untuk dollar AS.
Para pelaku UKM dan IKM yang siap ekspor dapat memanfatkan pembiayaan tersebut dengan bunga kredit rendah, yaitu 5-6 persen untuk pinjaman rupiah dan 2-2,5 persen untuk pinjaman dollar AS. Khusus yang akan mengekspor ke negara-negara nontradisional di Afrika, Timur Tengah, dan Asia Selatan, suku bunga kreditnya lebih rendah, yaitu 2-2,5 persen untuk pinjaman rupiah dan 0,6-0,7 persen untuk dollar AS.
Sementara itu, Direktur PT Kurhanz Trans Arin Nafsirin mengatakan, Kurhanz Tranz berkomitmen menekan margin keuntungan jasa logsitik hingga 75 persen khusus untuk skema imbal dagang B-to-B. Kurhanz Tanz juga siap melayani ekspor dalam kapasitas besar dengan kontainer ataupun berskala kecil.