Fokuskan Anggaran untuk Kesehatan dan Jangan Banyak ”Spending”

Bansos untuk menjamin warga dapat tercukupi kebutuhan dasarnya selama di rumah akan memastikan efektivitas pembatasan mobilitas demi menekan Covid-19. Pemerintah fokus dan tak usah ”spending” ke infrastruktur dulu.

BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN

Presiden Joko Widodo menunjukkan sekantong beras bantuan PPKM darurat saat mengunjungi gudang Bulog di Jakarta Utara, Rabu (21/7/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Bantuan sosial untuk menjamin warga dapat tercukupi kebutuhan dasarnya selama di rumah akan memastikan efektivitas pembatasan mobilitas demi menekan penularan Covid-19. Secara simultan, vaksinasi pun perlu terus digencarkan untuk mempercepat terbentuknya kekebalan komunal. Pemerintah harus betul-betul merealokasi dan memfokuskan kembali anggaran pendapatan dan belanja kepada upaya penanggulangan Covid-19.

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal ketika diminta pandangan, Senin (26/7/2021) di Jakarta, mengatakan, pemerintah semestinya dapat merealokasi anggaran dan memfokuskannya pada penanganan kesehatan. Fokus menangani kesehatan adalah kunci.

Baca juga: Imbas Pengetatan PPKM, Pemerintah Rencanakan Realokasi Anggaran

”Kuncinya ada di sini. Pemerintah fokus saja. Tidak usah terlalu banyak memikirkan spending-spending lain, termasuk infrastruktur, terkecuali (belanja) infrastruktur yang benar-benar sudah jalan dan tidak bisa dihentikan tiba-tiba. Untuk bisa lepas dari tekanan (pandemi Covid-19) ini, semestinya realokasi anggaran benar-benar realokasi yang menyasar pada upaya agar pandemi lekas turun,” kata Faisal.

Untuk bisa lepas dari tekanan (pandemi Covid-19) ini, semestinya realokasi anggaran benar-benar realokasi yang menyasar kepada upaya agar pandemi lekas turun. (Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal Mohammad Faisal)

Menurut Faisal, penyaluran bantuan sosial (bansos) harus menjadi prioritas dan mesti dipastikan dari sisi cakupan dan jumlah. Meski besaran bansos tidak mampu sepenuhnya menggantikan pendapatan warga, setidaknya bansos tersebut dapat dimanfaatkan warga untuk memenuhi kebutuhan dasarnya selama tidak bisa keluar rumah di masa pembatasan.

BULOG JATIM

Pemberangkatan bansos beras dari gudang Bulog Ngawi untuk didistribusikan di wilayah Madiun dan sekitarnya, Minggu (18/7/2021).

”Jadi, fungsi bansos bukan cuma untuk menjaga daya beli masyarakat menengah ke bawah, melainkan juga sebagai stimulus agar mereka tetap di rumah. Dengan adanya stimulus itu mereka tidak perlu keluar rumah untuk bekerja demi mencari penghasilan sehingga PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) juga menjadi efektif,” ujar Faisal.

Baca juga: Bantuan Sosial dari Pusat Mengalir ke Sulawesi Utara

Apabila pemerintah betul-betul fokus, menurut Faisal, kemampuan APBN dapat mencukupi. Aspek pengawasan atau penegakan aturan selama PPKM dinilai memang perlu. Unsur pemaksaan terkadang perlu agar masyarakat patuh terhadap aturan. Namun, sebelumnya, mereka yang akan terkena dampak pembatasan harus dicukupi dulu kebutuhan dasarnya.

”(Hal ini) karena enggak mungkin memaksa orang tetap tinggal di rumah dan lalu menghukum mereka ketika keluar rumah demi mencari uang, tetapi mereka tidak bisa makan di dalam rumah,” kata Faisal.

Enggak mungkin memaksa orang tetap tinggal di rumah dan lalu menghukum mereka ketika keluar rumah demi mencari uang, tetapi mereka tidak bisa makan di dalam rumah.(Mohammad Faisal)

Menurut Faisal, penegakan aturan juga harus menjadi mekanisme pengecekan bansos agar tepat sasaran. Orang-orang yang terjaring karena tetap berada di luar saat pembatasan harus dicek alasannya. Apabila mereka sebenarnya membutuhkan bansos tetapi ternyata belum mendapatkannya, maka bantuan harus diberikan bagi mereka. ”Tapi kalau sudah dapat tetapi tetap juga keluar, ya, baru dikasih sanksi,” ujarnya.

KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI

Wali Kota Cirebon Nashrudin Azis (kanan) bersiap melepas penyaluran 2.175 paket sembako dari Gudang Bulog di Pegambiran, Kota Cirebon, Jawa Barat, kepada keluarga penerima manfaat di Cirebon, Selasa (15/6/2021). Paket tersebut akan diberikan kepada masyarakat terdampak Covid-19 yang belum pernah menerima bantuan pemerintah pusat hingga daerah.

Efektivitas PPKM akan menjadikan jumlah orang yang terpapar atau tertular Covid-19 turun drastis. Apabila penularan Covid-19 dapat ditekan signifikan karena masyarakat mau tinggal di rumah karena kebutuhan dasarnya terjamin, maka PPKM pun akan lebih cepat dicabut.

Pada kondisi sudah seperti sekarang ini, lanjut Faisal, pemerintah juga mesti mempercepat vaksinasi. Jumlah tenaga kesehatan untuk melaksanakan vaksinasi mesti mencukupi, termasuk kemungkinan memberdayakan relawan demi menambah jumlah tenaga vaksinasi. Insentif bagi para tenaga kesehatan tersebut pun harus dijamin.

KOMPAS/KORNELIS KEWA AMA

Masyarakat Kupang mengikuti vaksinasi massal di Markas Polda NTT di Kupang,

”Kalau vaksinasi bisa berjalan cepat dan dapat mencapai kekebalan komunal, maka tidak selalu harus mengandalkan restriksi yang ketat sehingga ekonomi pun akhirnya bisa jalan tanpa harus, misalnya, menutup tempat usaha, karena mortalitas (tingkat kematian) bisa ditekan sebab banyak warga sudah divaksin,” kata Faisal.

Menurut Faisal terjadinya gelombang kedua Covid-19 akibat langkah yang setengah-tengah. ”Kita  berkaca saja kenapa terjadi gelombang kedua, (itu) karena kita tidak betul-betul serius menangani dari sisi kesehatan. Sebetulnya, ketika semua betul-betul fokus kesehatan, penularan akan terkendali dan situasi pandemi dapat dituntaskan,” katanya.

Pengalaman empiris China

Faisal mencontohkan langkah China yang fokus pada kesehatan sehingga cepat menuntaskan Covid-19 dan ekonominya lekas pulih. ”China, kan, begitu. China cuma satu kuartal (triwulan) saja berdarah-darah. Tapi kemudian betul-betul tuntas, padahal waktu itu mereka yang pertama (mengalami serangan Covid-19),” katanya.

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti pada diskusi publik Indef bertajuk ”PPKM: Gonta-ganti Strategi, Ekonomi Kian Tak Pasti” yang digelar secara daring, Senin (26/7/2021), mengatakan kesigapan Pemerintah China dalam merespons Covid-19.

TANGKAPAN LAYAR DARI KANAL YOUTUBE INDEF

Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti saat memaparkan data pertumbuhan ekonomi China setelah lockdown ketat dan pandemi selesai pada diskusi publik Indef bertajuk ”PPKM: Gonta-ganti Strategi, Ekonomi Kian Tak Pasti” yang digelar secara daring, Senin (26/7/2021).

Pada saat awal pandemi, pertama kali kasus Covid-19 ditemukan di Wuhan, maka Pemerintah China dengan sigap melakukan lockdown. ”Mereka menutup Wuhan. Orang tidak boleh masuk Wuhan dan sebaliknya (orang tidak boleh keluar Wuhan),” kata Esther.

Pada saat awal pandemi, pertama kali kasus Covid-19 ditemukan di Wuhan, maka Pemerintah China dengan sigap melakukan lockdown.(Esther Sri Astuti)

Esther mengatakan,  semua penduduk Wuhan harus menggunakan masker. Kendaraan bermotor, baik mobil, sepeda motor, maupun transportasi publik, benar-benar distop. Mobilitas di Wuhan pun sangat berkurang drastis. ”Tetapi, dampak positifnya, daerah-daerah sekitar Wuhan dan daerah China lainnya tidak terkontaminasi karena virus korona dilokalisasi di Wuhan. Meskipun, ada pula rembesan-rembesan,” katanya.

Esther mengatakan,  pertumbuhan ekonomi China pun awalnya turun drastis, yakni minus 6,8 persen. Namun kesigapan Pemerintah China merespons pandemi Covid-19 menjadikan pertumbuhan ekonomi China pun melesat setelah lockdown ketat dan pandemi selesai.

Baca juga: PPKM Level 4 Berlanjut dengan Penyesuaian Bertahap

Terkait hal yang mesti dilakukan untuk melandaikan Covid-19, Esther mengatakan arti penting lockdown ketat. Selain itu juga mengobati mereka yang sakit, mempercepat vaksinasi, dan menerapkan protokol kesehatan.

Kompas/Wawan H Prabowo

Warga memadati Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Sabtu (24/7/2021). Hingga di pengujung masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat, pedagang ataupun pengunjung di pasar tradisional tersebut masih banyak yang enggan melaksanakan protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dengan baik dan benar.

Protokol kesehatan dimaksud mencakup penjagaan jarak dan isolasi, kontrol melalui hambatan fisik, kontrol administrasi melalui kebijakan pemerintah, dan penggunaan masker. Komunikasi publik dan edukasi masyarakat juga harus terus dilakukan dengan jelas dan mudah dipahami melalui berbagai media secara gencar.