Presiden Joko Widodo menyambangi gudang Bulog yang terletak di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Presiden menegaskan, stok beras nasional masih mencukupi di tengah pandemi Covid-19.
Oleh
Cyprianus Anto Saptowalyono
·4 menit baca
BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo mengunjungi gudang Bulog di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (21/7/2021), untuk memastikan stok beras nasional dan mengecek kesiapan bantuan beras.
JAKARTA, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mengunjungi gudang Bulog di Jakarta Utara untuk memastikan stok beras nasional dan mengecek kesiapan bantuan beras. Bantuan beras dan bantuan dalam wujud lainnya diharapkan dapat membantu rakyat dalam masa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM.
Melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (21/7/2021), hal pertama yang disampaikan Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya ke gudang Bulog yang terletak di Kelapa Gading, Jakarta Utara, adalah keinginannya memastikan stok beras nasional. Pada kunjungan selama sekitar 30 menit tersebut, Presiden didampingi Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso.
”(Hal) yang pertama, saya ingin memastikan bahwa stok nasional untuk beras cukup. Tadi Pak Kabulog menyampaikan bahwa stok yang ada di Bulog adalah 1.373.000 ton. Artinya, stok kita cukup,” kata Presiden.
BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo mengunjungi gudang Bulog di Jakarta Utara, Rabu (21/7/2021).
Kedua, lanjut Presiden, adalah keinginannya mengecek dan mengontrol kesiapan bantuan beras yang akan diberikan kepada masyarakat. ”Dan, saya senang karena ternyata (bantuan beras) ini sudah berjalan sejak Jumat yang lalu. Jadi, bukan akan, tetapi sudah berjalan dari Jumat lalu di Jakarta dan seluruh provinsi di negara kita,” ujarnya.
Sembari menuturkan bahwa bantuan beras tersebut sudah dimulai dan akan terus berjalan, Presiden menunjukkan sekantong beras dari tumpukan di gudang. ”Barangnya ini. Ini 10 kilo (gram). Diharapkan dengan bantuan beras ini bisa membantu rakyat dalam penerapan PPKM,” katanya.
Kita harapkan bantuan beras ini bisa membantu rakyat dalam penerapan PPKM.
Pada kesempatan tersebut, Kepala Negara juga menuturkan bahwa selain beras, ada juga beberapa bantuan lain yang diberikan. Bantuan tersebut berupa subsidi listrik, bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai desa, subsidi untuk internet, Program Keluarga Harapan), dan lainnya. ”Saya rasa ini yang ingin saya cek pada pagi hari ini,” katanya.
BIRO PERS SEKRETARIAT PRESIDEN
Presiden Joko Widodo menunjukkan sekantong beras bantuan PPKM darurat saat mengunjungi gudang Bulog di Jakarta Utara, Rabu (21/7/2021).
Sebelumnya, pada Selasa (20/7/2021) malam, Presiden Jokowi mengatakan, penerapan PPKM darurat yang dimulai 3 Juli 2021 adalah kebijakan yang tidak dapat dihindari. Kebijakan itu harus diambil pemerintah meskipun sangat berat.
”(PPKM darurat) ini dilakukan untuk menurunkan penularan Covid-19 dan mengurangi kebutuhan masyarakat untuk pengobatan di rumah sakit sehingga tidak membuat lumpuh rumah sakit lantaran over kapasitas pasien Covid-19 serta agar layanan kesehatan untuk pasien dengan penyakit kritis lainnya tidak terganggu dan terancam nyawanya,” kata Presiden.
Presiden Jokowi menuturkan, setelah implementasi PPKM darurat terlihat dari data bahwa kasus dan kepenuhan tempat tidur rumah sakit menurun. ”Kita selalu memantau, memahami dinamika di lapangan, dan juga mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak dari PPKM. (Oleh) karena itu, jika tren kasus terus mengalami penurunan, tanggal 26 Juli 2021 pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap,” katanya.
KOMPAS/ABDULLAH FIKRI ASHRI
Jalan Rajawali, Kota Cirebon, Jawa Barat, ditutup karena PPKM darurat, Senin (19/7/2021). Penutupan jalan itu untuk membatasi mobilitas warga.
Pemerintah meminta semua pihak bisa bekerja sama melaksanakan PPKM dengan harapan kasus baru Covid-19 akan segera turun dan tekanan kepada rumah sakit juga menurun. Terkait hal itu, seluruh masyarakat harus meningkatkan kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan, melakukan isolasi terhadap yang bergejala, dan memberikan pengobatan sedini mungkin kepada yang terpapar.
Kepala Negara juga mengatakan pemerintah akan terus membagikan paket obat gratis, rencananya 2 juta paket obat, untuk orang tanpa gejala dan yang bergejala ringan. Pemerintah juga mengalokasikan tambahan anggaran perlindungan sosial Rp 55,21 triliun untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak. Bantuan berupa bantuan sosial tunai, bantuan langsung tunai desa, dan Program Keluarga Harapan.
Selain itu, pemerintah juga meneruskan bantuan bahan pokok, bantuan kuota internet, dan subsidi listrik. ”Pemerintah juga memberikan insentif untuk usaha mikro-informal Rp 1,2 juta untuk sekitar 1 juta usaha mikro. Dan, saya sudah memerintahkan kepada para menteri terkait untuk segera menyalurkan bansos tersebut kepada warga masyarakat yang berhak,” kata Presiden.
Kompas/Priyombodo
Warga memperlihatkan bantuan sosial tunai (BST) dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta senilai Rp 600.000 yang ditarik melalui anjungan tunai mandiri atau ATM Bank DKI di Kantor Kelurahan Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Selasa (20/7/2021).
Beberapa waktu lalu, peneliti Centre for Health Economics and Policy Innovation Imperial College Business School, Dian Kusuma, menuturkan, dari sisi kesehatan masyarakat dan kedokteran, PPKM darurat diperlukan untuk menekan kasus Covid-19. PPKM darurat juga dibutuhkan untuk mengurangi rumah sakit yang penuh dan mengurangi kematian.
”Namun, perlu dukungan untuk kelompok sosial ekonomi rendah karena mereka yang most impacted (paling terdampak),” kata Dian pada diskusi publik Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Jumat pekan lalu.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F07%2FWhatsApp-Image-2021-07-19-at-7.23.26-PM_1626698080.jpeg){kind=logo}
