Bulog Gandeng Pemda Salurkan ”Beras PPKM”

Tambahan bantuan beras sasar 20 juta keluarga penerima manfaat program keluarga harapan dan bantuan sosial tunai dan diharapkan tersalur sebelum akhir bulan ini. Bulog menggandeng pemerintah daerah dalam penyalurannya.

DOK HUMAS PEMKAB TEGAL

Bupati Tegal Umi Azizah menyampaikan sambutannya dalam acara peluncuran pendistribusian bantuan beras di Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu (14/7/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memberikan mandat kepada Perum Bulog untuk menyalurkan beras bantuan sosial. Dalam pelaksanaannya, Bulog menggandeng pemerintah daerah hingga tingkat kecamatan, kelurahan, rukun tetangga, dan rukun warga serta petugas pendamping program keluarga harapan atau PKH di lapangan.

Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Awaludin Iqbal, saat dihubungi pada Senin (19/7/2021), menyebutkan, tanggung jawab Bulog meliputi penyaluran beras dari gudang hingga sampai di keluarga penerima manfaat (KPM) sesuai data Kementerian Sosial. Guna melaksanakannya, Bulog menggandeng banyak pihak. ”Petugas lapangan setempat, contohnya pendamping KPM, juga dilibatkan,” ujarnya.

Penyaluran beras tersebut dimulai sejak Minggu (18/7/2021). Dalam lini masa perencanaan, penyaluran diharapkan selesai sebelum akhir Juli 2021 dengan sasaran mencakup seluruh daerah di Indonesia, termasuk wilayah terluar, terdepan, dan tertinggal. Beras yang disalurkan berkualitas medium dan merupakan hasil serapan tahun ini.

Sebelumnya, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso merinci, penyaluran berada dalam kerangka bantuan beras pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang menyasar 10 juta KPM program Bantuan Sosial Tunai (BST) dan 10 juta KPM PKH. Masing-masing KPM akan mendapatkan tambahan beras 10 kilogram.

Bantuan beras PPKM bersifat tambahan yang diputuskan dalam rapat internal antara Presiden dan sejumlah menteri. Dengan demikian, total beras yang akan disalurkan Bulog mencapai 200.000 ton. Dia berpendapat, tambahan bantuan beras PPKM turut berdampak pada masyarakat tani. Beras yang disalurkan merupakan hasil pembelian dari petani.

Kompas/Bahana Patria Gupta

Petugas menunjukkan beras lokal yang baru tiba di Gudang Bulog Divre Jawa Timur di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (25/3/2021).

Baca juga: Sebanyak 3,2 Juta Keluarga di Jatim Segera Terima Beras Bantuan PPKM

Per Senin (19/7/2021), stok beras yang dikelola Bulog mencapai 1,4 juta ton. Realisasi bantuan beras PPKM mencapai 1.500 ton. Secara keseluruhan realisasi penyaluran Bulog berada di posisi 249.400 ton, sedangkan pengadaan 765.000 ton.

Dalam bantuan beras PPKM, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengatakan, Kementerian Sosial telah menyerahkan data penerima kepada Kementerian Keuangan. ”Kami berharap, bantuan beras ini dapat memenuhi sebagian kebutuhan pokok para KPM yang terdampak pandemi,” katanya melalui siaran pers.

Kementerian Sosial memiliki tiga program bantuan yang melibatkan komoditas beras, yakni BST, PKH, dan bantuan pangan nontunai (BPNT) atau kartu sembako. Anggaran untuk PKH sebesar Rp 28,3 triliun dan BPNT Rp 42,3 triliun. Keduanya disalurkan melalui bank-bank milik negara. Sementara untuk program BST, anggarannya senilai Rp 15,1 triliun yang disalurkan melalui PT Pos Indonesia.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Warga menunggu mencairkan Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) di Kantor Lurah Kebon Melati, Tanah Abang, Jakarta Pusat, saat akan mencairkan bantuan, Selasa (25/5/2021). Bantuan senilai Rp 200.000 ini dapat ditukarkan bahan pangan berupa beras 10 kilogram, daging ayam atau ikan, 1 kilogram telur, dan buah.

Risma menambahkan, Kementerian Sosial menyiapkan bantuan beras 5 kg untuk masyarakat pekerja sektor informal. Penerima bantuan beras dari kementerian tersebut berada di luar ketiga program yang sudah ada.

Pekerja sektor informal yang disasar merupakan kelompok masyarakat di wilayah Jawa-Bali yang tidak bisa optimal mencari nafkah karena kebijakan PPKM Darurat. Para penerima bantuan beras 5 kg meliputi pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, ataupun karyawan kontrak.

Terkait bantuan tersebut, Kementerian Sosial menyiapkan 2.010 ton beras. Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota akan mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras serta terdapat 6.000 paket untuk enam ibu kota provinsi. Data penerima bantuan beras berasal dari usulan pemerintah daerah.

Baca juga: Bulog Minta Bantuan Komisi IV DPR Salurkan Cadangan Beras