Pemerintah Pilih Opsi Reformasi Pajak untuk Genjot Kapasitas Fiskal

Selain mencabut pengecualian terhadap obyek yang terbebas dari Pajak Pertambahan Nilai, pemerintah juga akan menambah lapisan kriteria pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi demi menggenjot penerimaan negara.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Beragam jenis buah dijual di lapak pedagang buah di Pasar Kebayoran Lama, Jakarta, Jumat (11/6/2021). Pemerintah berencana merevisi ketentuan tentang penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Masyarakat berharap PPN tidak dikenakan pada bahan pangan pokok yang dibutuhkan masyarakat luas.

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memilih jalan reformasi perpajakan sebagai opsi menggenjot kapasitas fiskal yang memadai untuk pendanaan pemulihan ekonomi. Reformasi dilakukan di antaranya dengan mengurangi fasilitas Pajak Pertambahan Nilai serta menambah lapisan kriteria pada Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Dalam Rapat Kerja Bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat, Senin (28/5/2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pajak bukan hanya merefleksikan kontribusi masyarakat dalam pembangunan negara, melainkan juga wujud perlindungan kepada masyarakat melalui instrumen belanja, seperti subsidi.

Pemerintah berencana mengurangi pengecualian dan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) guna menggenjot penerimaan pajak melalui Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Pengaturan kembali obyek dan fasilitas PPN bertujuan untuk membuat sistem perpajakan berkeadilan serta tepat sasaran.

Pajak bukan hanya merefleksikan kontribusi masyarakat dalam pembangunan negara, melainkan juga wujud perlindungan kepada masyarakat melalui instrumen belanja, seperti subsidi.

Menurut Sri Mulyani, pengecualian PPN atas barang dan jasa serta fasilitas di Indonesia terlalu banyak dibandingkan dengan negara Asia lainnya. ”Ini menyebabkan distorsi dan terjadinya ketimpangan kontribusi sektor usaha pada produk domestik bruto dan PPN dalam negeri,” katanya.

Sri Mulyani menjelaskan bahwa akan diterapkan skema multitarif untuk memberikan keadilan bagi wajib pajak. Dengan demikian, tarif umum PPN akan dinaikkan dari 10 persen menjadi 12 persen. Namun, terdapat kisaran tarif 5-25 persen untuk barang dan jasa tertentu.

Ia memastikan barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat banyak, seperti kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan, akan dikenai PPN dengan tarif yang lebih rendah daripada tarif normal atau dapat tidak dipungut PPN. ”Sementara bagi masyarakat yang tidak mampu dapat dikompensasi dengan pemberian subsidi,” ujarnya.

Selain mengurangi pengecualian PPN, pemerintah juga akan menambah lapisan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP). Orang dengan penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun akan mengalami kenaikan tarif pajak 35 persen.

”Kami akan melakukan pengubahan tarif PPh OP yang kami tambahkan satu lapisan di atas, yaitu 35 persen untuk mereka yang pendapatannya di atas Rp 5 miliar per tahun agar lebih mencerminkan keadilan,” ucap Sri Mulyani.

Baca juga: Bahan Pokok di Pasar Tradisional Tidak Dikenai Pajak

Saat ini, hanya terdapat empat lapisan tarif pajak orang pribadi berdasarkan penghasilan per tahun. Pertama, penghasilan kena pajak sampai dengan Rp 50 juta dalam satu tahun maka dibanderol PPh 5 persen. Kedua, penghasilan di kisaran Rp 50 juta sampai dengan Rp 250 juta sebesar 15 persen.

Orang dengan penghasilan di atas Rp 5 miliar per tahun akan mengalami kenaikan tarif pajak 35 persen.

Ketiga, penghasilan di kisaran Rp 250 juta-Rp 500 juta per tahun dikenai tarif PPh 25 persen. Adapun yang keempat, penghasilan kena pajak di atas Rp 500 juta per tahun dikenai tarif PPh senilai 30 persen.

Menurut Sri Mulyani, penambahan lapisan diperlukan karena pemajakan atas orang kaya tidak maksimal, salah satunya karena pengaturan terkait fringe benefit (penghasilan natura atau kompensasi non-upah dari perusahaan terhadap pegawai).

Kompas/Priyombodo

Brosur tata cara lapor surat pemberitahunan (SPT) tahunan Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi tahun pajak 2020 secara daring di Kantor KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Selasa (30/3/2021).

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), Fajry Akbar, menilai, menambah jumlah lapisan PPh OP menjadi hal yang sepantasnya dilakukan pemerintah. Menurut dia, tahun depan merupakan waktu yang tepat untuk pemerintah menerapkan rencana kebijakan tersebut.

”Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah lapisan peraturan PPH yang minim sehingga konsekuensinya, kebijakan PPh OP menjadi kurang progresif dibandingkan dengan negara lain,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menyebut jika reformasi perpajakan bisa berjalan sesuai rencana. Tauhid berpendapat bahwa kebijakan pemerintah ke depannya bisa lebih efektif.

Baca juga Dorong Penerimaan, Pemerintah Lanjutkan Program Pengampunan Pajak

Namun, ia menilai masih ada sejumlah alternatif menambah penerimaan negara selain mencabut pengecualian PPN atas bahan pokok, salah satunya adalah dengan pemanfaatan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) yang mencapai Rp 178,8 triliun pada Maret 2021.

”Besaran Silpa ini menunjukkan pemerintah sudah berkorban banyak dengan menarik utang, tetapi pemanfaatannya belum optimal,” katanya. Selain mengoptimalkan Silpa, lanjut Tauhid, pemerintah juga perlu memaksimalkan penyerapan dana Pemulihan Ekonomi Nasional agar ekonomi bisa tumbuh dan meningkatkan penerimaan negara.