Optimalkan Ekonomi Syariah, Wapres: Perkuat SDM, Riset, dan Inovasi
Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia diperlukan untuk mengoptimalkan potensi ekonomi syariah. Yang juga tak kalah penting, riset dan inovasi yang mesti diintensifkan.
Oleh
Nina Susilo
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia diperlukan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Selain itu, penguatan riset dan inovasi diperlukan untuk mendorong perkembangan ekonomi dan keuangan syariah.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjelaskan, mendorong peran dan manfaat ekonomi syariah di Indonesia perlu dilakukan secara terintegrasi. Salah satu yang perlu diperkuat adalah sumber daya manusia (SDM), baik yang ada di lembaga pendidikan, lembaga sosial keagamaan, maupun lembaga ekonomi dan keuangan syariah.
”Salah satu faktor penentu terciptanya sumber daya manusia berkualitas berbasis ekonomi dan keuangan syariah adalah melalui pendidikan yang didukung oleh kurikulum dan juga buku teks panduan pengajaran ekonomi dan keuangan syariah yang tepat, benar, serta mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia,” tutur Wapres dalam sambutannya dalam peluncuran buku teks Ekonomi Syariah dan buku Panduan Magang atau Praktik Kerja di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah secara daring, Selasa (29/6/2021).
Kedua buku ini diinisiasi oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) bersama Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) dan Ikatan Ahli Ekonomi Syariah Indonesia (IAEI). Sepuluh perguruan tinggi juga ikut serta menyusun kedua buku ini.
Kesepuluh perguruan tinggi itu adalah Universitas Indonesia, Universitas Airlangga, Universitas Padjadjaran, Institut Pertanian Bogor, Universitas Pendidikan Indonesia, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, UIN Sunan Kalijaga, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Universitas Islam Indonesia, dan Institut Agama Islam Tazkia.
Untuk pengembangan ekonomi syariah, Wapres Amin juga meminta studi, riset, dan inovasi terkait ekonomi dan keuangan syariah didorong. Dengan demikian, dihasilkan sumber daya manusia yang memiliki pemahaman selaras dengan prinsip-prinsip syariah dan mampu menghasilkan solusi-solusi inovatif.
Secara nasional, market share perbankan syariah per Desember 2020 baru 6,51 persen. Keuangan syariah juga hanya 9,89 persen.
”Hal ini menandakan bahwa masih terdapat ruang yang cukup luas untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dan hal tersebut perlu didukung oleh SDM berbasis ekonomi syariah yang kompeten,” ucap Wapres Amin.
Pada 2021, dalam catatan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sudah ada 858 program studi ekonomi dan keuangan syariah di tingkat sarjana, 64 prodi di tingkat magister, dan 54 prodi di tingkat doktoral. Selain itu, masih ada 246 SMK yang mempunyai rumpun pendidikan ekonomi dan keuangan syariah.
Banyaknya program studi ekonomi syariah, menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani yang juga Ketua Umum DPP IAEI, perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas. Relevansi dan kemampuan untuk berkiprah di perekonomian Indonesia juga perlu terus diperbaiki.
”Kualitas, relevansi, dan kompetensi SDM masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas kurikulum dan pembelajaran masih harus dilakukan. Prodi syariah juga harus selaras dan update dengan perkembangan dunia usaha dan teknologi serta dinamika ekonomi global yang sangat pesat,” tutur Sri Mulyani.
Dengan demikian, kendati menjaga prinsip-prinsip syariah, ekonomi syariah bisa beradaptasi dan memberikan nilai tambah inovasi. Lebih lagi, ekonomi syariah bisa meningkatkan kemakmuran masyarakat secara riil.
Selain itu, ujarnya, kualitas dan kuantitas literatur syariah bisa dikembangkan dengan kolaborasi berbagai pemangku kepentingan, seperti KNEKS, kementerian/lembaga, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, IAEI, MES, perguruan-perguruan tinggi, dan industri.
Untuk memajukan ekonomi dan keuangan syariah, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menambahkan tiga langkah yang perlu dilakukan bersama. Pertama, mengembangkan berbagai upaya bersama untuk mempercepat pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi serta vokasi untuk mendukung ekonomi dan keuangan syariah. Kedua, membangun dan memperluas pusat-pusat kajian ekonomi dan keuangan syariah, baik di kampus-kampus maupun lembaga lain. Ketiga, membudayakan terus belajar dan berinovasi.
Direktur Eksekutif KNEKS Ventje Rahardjo menambahkan, setelah buku Pengantar Ekonomi Islam, Ekonomi Pembangunan Islam, dan Sejarah Ekonomi Islam, KNEKS bekerja sama dengan perguruan-perguruan tinggi dan asosiasi-asosiasi untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah. Proyek penyusunan buku teks Ekonomi Syariah dan Panduan Magang/Praktik Kerja di Sektor Ekonomi dan Keuangan Syariah adalah satu langkah strategis untuk mengembangkan bahan ajar yang bisa digunakan di seluruh Indonesia.
Selain sebagai bahan ajar, diharapkan buku-buku ini sekaligus meningkatkan literasi syariah masyarakat Indonesia.
”Sehingga bisa mempercepat inklusi keuangan syariah sebagai alat peningkatan kualitas hidup rakyat,” katanya.
Literasi ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia sejauh ini dalam survei Bank Indonesia baru 16,3 persen. Adapun survei OJK menunjukkan, tingkat literasi ekonomi syariah nasional baru 8,93 persen.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbudristek Prof Nizam menambahkan, potensi ekonomi Islam Indonesia perlu diakselerasi. Sebagai negara berpenduduk Islam terbanyak di dunia, keuangan Islam Indonesia baru sekitar 99 miliar dollar AS. Malaysia saja sudah melebihi 500 miliar dollar AS. Adapun secara global, mendekati 2,5 triliun dollar AS.
Kemampuan ekonomi syariah diharapkan bisa diakselerasi melalui buku panduan dan terbukanya akses merdeka belajar untuk mahasiswa.