Kasus Covid-19 Melonjak, Permintaan Penundaan Munas Kadin Menguat

Permintaan penundaan munas dari internal Kadin bukan atas dasar kepentingan kontestasi pemilihan ketua umum Kadin, tetapi alasan kemanusiaan di tengah lonjakan kasus Covid-19.

TANGKAPAN LAYAR

Konferensi pers permintaan penundaan Munas Kadin oleh pengurus Kadin pusat dan daerah, Minggu (27/6/2021).

JAKARTA, KOMPAS — Tiga hari menjelang Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia, desakan agar acara tersebut ditunda di tengah kondisi Covid-19 yang memburuk terus digaungkan berbagai elemen. Dari tokoh pengurus Kadin pusat dan daerah sampai sejumlah kepala daerah yang mengimbau utusan daerahnya untuk tidak hadir secara langsung di Kendari.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Andi Rukman, Minggu (27/6/2021), mengatakan, permintaan penundaan dari internal Kadin itu bukan atas dasar kepentingan kontestasi pemilihan ketua umum Kadin berikutnya yang akan menggantikan Rosan Roeslani.

Seperti diketahui, ada dua kandidat yang saat ini sedang memperebutkan kursi nomor satu di Kadin, yakni Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk Anindya Bakrie dan Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk Arsjad Rasjid. Kompetisi di antara keduanya membuat internal Kadin terbelah menjadi dua kubu.

Sejauh ini, munas tetap akan diadakan di Hotel Claro, Kendari, Sulawesi Tenggara, pada 29 Juni sampai 2 Juli 2021. Menurut rencana, munas akan dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo.

”Ini bukan soal kubu calon A atau B, bukan kepentingan golongan, melainkan atas dasar kemanusiaan. Kami minta agar munas jangan diselenggarakan dulu ketika kasus lagi tinggi seperti ini. Apalagi, kita tahu banyak teman kita sendiri yang sudah terpapar,” kata Andi, dalam konferensi pers daring di Jakarta.

Baca juga: Munas Kadin Tetap Berjalan di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

Dalam konferensi pers itu hadir sejumlah tokoh pengurus Kadin dari pusat yang umumnya menjabat sebagai wakil ketua umum serta Kadin daerah (Kadinda), seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Lampung, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Barat.

Hadir pula perwakilan panitia penyelenggara, Ketua Panitia Pelaksana Munas Kadin Nita Yudi, yang sebenarnya keberatan munas tetap diadakan di tengah kondisi Covid-19 yang sedang parah. Para tokoh pengusaha ini menyebut diri sebagai ”Forum Kadin Prihatin Covid-19”.

Nita Yudi menuturkan, ia dan sejumlah angota panitia lain telah berulang kali meminta kepada Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani untuk menunda munas. Terlebih, setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meminta agar acara Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin, Jumat (25/6/2021), tidak digelar di Jakarta, yang kini berstatus zona merah.

Namun, ujarnya, selaku ketua umum, Rosan Roeslani tetap memerintahkan agar munas diteruskan. Agenda Konvensi ALB untuk menetapkan perwakilan asosiasi pengusaha yang memiliki hak suara pun diadakan secara daring, Jumat lalu. Konvensi itu sudah memutuskan 30 perwakilan organisasi usaha yang akan memilih calon ketua umum Kadin baru saat munas.

Nita meragukan kapasitas area tempat munas diadakan di Hotel Claro, Kendari, memadai untuk menyelenggarakan acara tanpa menimbulkan kerumunan.

”Saya sebenarnya berharap ditunda. Dalam hati, ada ketakutan tersendiri karena Covid-19 sedang merajalela dan beberapa teman juga sebenarnya sudah terkena Covid-19. Tetapi, saya tetap harus menjalankan tugas, hari ini (Minggu) saya tetap harus berangkat,” katanya.

DOKUMENTASI KADIN

Arsjad Rasjid, Wakil Ketua Umum Kadin (tengah), bersama para pengurus Kadin daerah saat mendeklarasikan diri sebagai calon ketua umum Kadin periode 2021-2026, Jumat (26/3/2021).

Penolakan tidak hanya datang dari internal Kadin, tetapi juga dari sejumlah kepala daerah. Misalnya, Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Laiskodat yang mengimbau Kadin NTT untuk tidak hadir dan menambah lonjakan kasus Covid-19. Imbauan serupa datang dari Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura.

Baca juga: Tantangan Ganda Menanti Pemimpin Baru Kadin

Pada Minggu, Ketua Kadin DIY GKR Mangkubumi juga membuat surat yang meminta pengurus Kadinda DIY tidak mengirim utusan, baik sebagai peserta maupun peninjau. Jika munas tetap dilaksanakan, ia meminta agar munas dapat diadakan secara daring, termasuk pemungutan suara (voting) pemilihan ketua umum Kadin. Surat itu juga ditembuskan kepada Presiden Joko Widodo, Gubernur DIY, dan panitia penyelenggara munas.

Dilaporkan

Kepala Lembaga Mediasi Bisnis Kadin John Pieter Nazar mengatakan, setelah berbagai upaya untuk meminta penundaan munas tidak berhasil, langkah hukum akan diambil. Menurut rencana, Senin (28/6/2021), John dan beberapa pengurus akan melapor ke Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk meminta Polda Sulawesi Tenggara tidak memberikan izin penyelenggaraan munas.

”Kami sudah coba berbagai upaya lewat jalur organisasi, tetapi tidak digubris, jadi kami akan melapor ke polisi. Ini pelanggaran terhadap Undang-Undang Karantina Kesehatan,” kata John.

Ketua Kadin Jawa Barat Cucu Sutara mengatakan, permintaan penundaan ini tidak sekonyong-konyong muncul. Sebelumnya, saat indikasi lonjakan kasus Covid-19 nasional mulai tampak, perwakilan Kadin daerah sempat membuat surat pernyataan dan permohonan penundaan munas. ”Yang menandatangani ada lebih dari 14 Kadin provinsi dan lebih dari 60 persen anggota luar biasa (ALB)/asosiasi usaha,” katanya.

KOMPAS/ELSA EMIRIA LEBA

Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Rosan Roeslani serta Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Shinta W Kamdani berbicara dalam konferensi pers di sela-sela Raker Kadin Indonesia Bidang Hubungan Internasional, di Jakarta, Selasa (19/11/2019).

Ia menilai ada inkonsistensi dalam pengambilan keputusan penyelenggaraan munas. Dulu, agenda munas di Bali pada 2-4 Juni 2021 ditunda dan dipindah lokasinya dengan alasan kekhawatiran kasus Covid-19. Sementara saat ini, ketika situasi pandemi nasional sedang kritis, agenda justru terus dijalankan.

”Padahal, dulu itu hitungannya Covid-19 masih landai, Bali masih zona hijau. Sekarang, di Kendari kita tahu penyebarannya sudah luar biasa, rumah sakit di sana sudah mulai penuh,” kata Cucu.

Sementara itu, Ketua Penyelenggara Munas Kadin Adisatrya Sulisto mengatakan, keputusan sudah diambil untuk tetap menyelenggarakan munas. ”Kami akan memperhatikan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Sebelum acara, semua peserta harus terlebih dahulu ikut tes PCR,” kata Adisatrya.

Surat undangan kepada para pengurus pusat, daerah, dan anggota luar biasa pun sudah dikirimkan. Peserta boleh memilih untuk hadir secara langsung atau daring karena munas akan diadakan secara hibrida (daring dan luring). Protokol kepresidenan juga sudah bersiap di Kendari, berhubung munas, menurut rencana, akan dibuka oleh Presiden.

”Peserta akan dibatasi hanya 300 orang, itu termasuk pemegang hak suara, pengurus Kadin pusat dan Kadin daerah. Kami akan berhati-hati,” katanya.