Munas Kadin Tetap Berjalan di Tengah Lonjakan Covid-19
Panitia munas Kadin sudah bertemu dengan protokol kepresidenan untuk mengonfirmasi agenda tetap berjalan. Keputusan untuk tetap melanjutkan agenda munas itu mendapat kritik dari internal kepengurusan Kadin.
Oleh
Agnes Theodora
·4 menit baca
Kompas/Wawan H Prabowo
Ketua Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani (kiri), didampingi juru bicara penanganan korona, Achmad Yurianto (kanan), memberikan keterangan terkait dampak kasus korona di Indonesia dan dunia terhadap dunia usaha di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (11/3/2020). Kadin berharap agar perusahaan yang terkena dampak virus korona diberikan kelonggaran, salah satunya dalam hal pembayaran utang kredit.
JAKARTA, KOMPAS — Meskipun kasus Covid-19 sedang melonjak tinggi, penyelenggaraan Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia tetap berjalan sesuai jadwal dan dihadiri Presiden. Perhelatan lima tahunan dengan agenda kontestasi pemilihan ketua umum itu bertentangan dengan prioritas untuk memutus mata rantai Covid-19.
Ketua Penyelenggara Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Munas Kadin) Adisatrya Sulisto, Rabu (23/6/2021), mengatakan, tidak ada perubahan jadwal penyelenggaraan munas meski laju penularan Covid-19 nasional sedang tinggi. Presiden Joko Widodo akan hadir untuk membuka acara itu pada 30 Juni 2021.
Rabu pagi, Adisatrya dan panitia munas sudah bertemu dengan protokol kepresidenan untuk mengonfirmasi agenda tetap berjalan. ”Tetap lanjut. Kami sekarang sedang membahas teknis rundown acara. Melihat jadwal Presiden yang sudah diatur, kemungkinan besar tidak berubah lagi,” ujarnya saat dihubungi di Jakarta.
Padahal, kasus Covid-19 di Kendari, Sulawesi Tenggara, di mana munas akan diselenggarakan sedang melonjak tinggi. Kompas mencatat, lonjakan kasus dalam beberapa pekan terakhir sempat mencapai lima kali lipat. Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kendari, per 14 Juni 2021, terjadi penambahan 5-10 kasus baru dalam sehari (Kompas, 15/6/2021).
Kami sekarang sedang membahas teknis rundown acara. Melihat jadwal Presiden yang sudah diatur, kemungkinan besar tidak berubah lagi.
Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin ke warga dalam vaksinasi serentak di Kelurahan Korumba, Kendari, Sultra, Senin (21/6/2021). Vaksinasi massal diintensifkan seiring melonjaknya kasus baru positif Covid-19.
Terkait kekhawatiran lonjakan kasus, Adisatrya mengatakan, pihak penyelenggara akan memastikan protokol kesehatan ekstraketat diterapkan. Sebagai contoh, setiap masuk dan keluar area munas, peserta harus terlebih dahulu mengikuti tes PCR.
”Tes PCR-nya pun setiap hari, setiap masuk dan keluar acara. Kami tentu sangat berhati-hati dan akan memprioritaskan protokol kesehatan yang sangat ketat,” kata Adisatrya.
Peserta munas pun akan dibatasi 300 orang yang akan dihadiri oleh pengurus Kadin pusat dan perwakilan pemegang hak suara dalam pemilihan ketua umum. Mereka adalah Kadin daerah (Kadinda) dari 34 provinsi serta perwakilan asosiasi/gabungan/himpunan pengusaha selaku anggota luar biasa (ALB Kadin).
Sementara agenda utama Munas Kadin VIII yang akan diselenggarakan pada 30 Juni-2 Juli 2021 ini adalah pemilihan ketua umum baru Kadin untuk menggantikan Rosan Roeslani yang sudah menjabat selama lima tahun terakhir.
Penyelenggara akan memastikan protokol kesehatan ekstraketat diterapkan. Sebagai contoh, setiap masuk dan keluar area munas, peserta harus terlebih dahulu mengikuti tes PCR.
Rosan Perkasa Roeslani (tengah berkacamata) terpilih menjadi Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dalam Musyawarah Nasional VII Kadin di Trans Luxury Hotel, Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/11). Rosan menang telak dalam voting dengan 102 suara mengalahkan kandidat lainnya, yaitu Rahmat Gobel yang hanya memperoleh 27 suara.
Ada dua kandidat yang memperebutkan kursi ketua umum, yaitu Direktur Utama PT Bakrie & Brothers Tbk Anindya Bakrie dan Presiden Direktur PT Indika Energy Tbk Arsjad Rasjid. Sebelum ini, agenda munas sudah pernah diundur dari rencana awal 2-4 Juni 2021 di Bali.
Menurut Adisatrya, agenda munas diputuskan tetap berlangsung akhir bulan ini karena mempertimbangkan masa bakti Rosan Roeslani yang sudah habis sejak Januari 2021. Masa jabatan Rosan sempat diperpanjang sampai enam bulan berikutnya karena saat itu munas disepakati ditunda.
”Sekarang, masa perpanjangan enam bulan itu sudah mau habis. Jadi, kita mengejar itu. Kalau bisa munas diselenggarakan sebelum waktunya habis,” ucapnya.
Memberi contoh
Keputusan untuk tetap melanjutkan agenda munas itu mendapat kritik dari internal kepengurusan Kadin. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Suryani Motik menilai, agenda tersebut justru bertentangan dengan prioritas saat ini untuk menekan angka penularan Covid-19.
Menurut dia, Kadin seharusnya hadir memberi contoh bahwa dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional di tengah krisis pandemi ini, penanganan kesehatan harus menjadi yang utama.
Kadin seharusnya hadir memberi contoh bahwa dalam kerangka pemulihan ekonomi nasional di tengah krisis pandemi ini, penanganan kesehatan harus menjadi yang utama.
Kepadatan lalu lintas di jalan protokol Jenderal Sudirman, Jakarta, Rabu (21/4/2021). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro hingga 3 Mei 2021. Pemerintah belum mengambil kebijakan ganjil genap sebagai strategi pembatasan lalu lintas meski ada peningkatan intensitas dan kepadatan lalu lintas.
”Hari-hari ini kita lebih baik fokus pada kesehatan dan nyawa. Kita sudah sepakat bahwa ekonomi baru bisa pulih setelah kesehatan dan pandemi bisa dikelola dengan baik. Kadin seharusnya yang paling menaati ini,” kata Suryani.
Ia mengatakan, sebenarnya banyak pengurus kadin pusat, daerah, dan asosiasi pengusaha anggota Kadin yang meminta agar munas ditunda. ”Buat mereka, nyawa lebih utama. Jangan sampai nalar sehat kalah. Jangan juga jumawa merasa kebal,” ujarnya.
Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi Sukamdani, selaku salah satu anggota luar biasa Kadin, juga menyampaikan kekhawatirannya. ”Sebenarnya banyak dari kami yang takut ketika kondisi tidak terkendali seperti ini, apalagi reaksi inkubasi dari virus varian baru ini lebih cepat,” kata Hariyadi.
Menurut dia, agenda munas seharusnya bisa disesuaikan dengan kondisi pandemi terbaru. ”Sebenarnya semua bisa diatur dan dikelola, kalau memang para pihak setuju. Tetapi, memang repot urusannya karena agenda munas ini sudah mundur berkali-kali,” ujarnya.
Perhelatan munas juga terkendala karena agenda Konvensi Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin yang dijadwalkan Jumat (25/6/2021), di Jakarta, tidak mendapat izin dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akibat kasus Covid-19 yang tinggi.
Agenda konvensi itu penting untuk menentukan 30 asosiasi usaha dari ratusan organisasi anggota luar biasa Kadin yang akan mendapat hak suara saat pemilihan ketua umum. ”Kami masih mencari cara supaya konvensi tetap bisa diselenggarakan. Yang pasti, konvensi tetap harus diadakan karena itu rangkaian penting dari munas,” kata Adisatrya.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F06%2FDSC07087_1624245453.jpg){kind=logo}
