Industri Kemaritiman Indonesia Masih Bergantung pada Impor
Kemandirian industri kemaritiman masih menjadi tantangan, sekaligus peluang. Ekosistem industri kemaritiman sangat besar. Sayangnya, peluang itu masih banyak dipenuhi dari sisi impor.
Oleh
Stefanus Osa Triyatna
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Di tengah ekosistem industri kemaritiman Indonesia yang besar, kemandirian industri di sektor ini masih menjadi tantangan sekaligus peluang. Hingga kini, jumlah pelaku industri kemaritiman Indonesia sekitar 1 persen dari total populasi atau sekitar 2,7 juta orang.
Walaupun jumlah kapal di Indonesia sangat besar, fakta-fakta yang ada menunjukkan Indonesia lebih banyak mengimpor kapal baru ataupun bekas, kecuali kapal-kapal di bawah kapasitas 500 gros ton (GT) yang mudah diproduksi sendiri. Selain itu, Indonesia juga masih mengimpor suku cadang, permesinan, alat listrik, dan pompa kapal.
”Kita juga masih impor alat keselamatan dan navigasi dari luar negeri, bahkan kita masih impor aturan internasional. Di sinilah, kami berharap, pendidikan ilmu terapan pelayaran dapat menjawab berbagai persoalan yang dihadapi industri kemaritiman sehingga Indonesia mampu berdaulat di atas perairannya sendiri,” kata Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotan DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Zaenal Arifin Hasibuan dalam webinar ”Menciptakan Inovator Kreatif dan Berdaya Saing untuk Konektivitas Keselamatan Pelayaran” di Jakarta, Senin (21/6/2021).
Webinar ini digelar terkait dengan pengenalan lebih dekat Pendidikan Magister Terapan Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP) Jakarta yang didirikan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Indonesia lebih banyak mengimpor kapal baru ataupun bekas, kecuali kapal-kapal di bawah kapasitas 500 gros ton yang mudah diproduksi sendiri.
Zaenal menambahkan, dalam penyelenggaraan pelayaran di seluruh dunia, faktor terjaminnya keselamatan pelayaran menjadi hal terpenting. Parameter lainnya adalah tercapainya perlindungan keamanan maritim, rendahnya biaya logistik nasional, yang sampai saat ini industri pelayaran masih berjuang pada angka biaya logistik 23 persen selama lebih dari 20 tahun, serta kemandirian negara dalam berniaga secara internasional.
”Kita mesti memiliki SDM (sumber daya manusia) yang unggul dan berdedikasi. SDM adalah faktor kunci industri pelayaran. Lebih baik kita mempunyai pelaut-pelaut besi di atas kapal kayu ketimbang memiliki pelaut-pelaut kayu di atas kapal besi,” tutur Zaenal.
Menurut dia, Indonesia sampai saat ini boleh dibilang menjadi pemilik kapal terbanyak di dunia berdasarkan Register of Nationality. Berdasarkan data Kemenhub, kapal penumpang dan niaga per Juni 2021 berjumlah sekitar 40.900 unit.
Zaenal membeberkan ketergantungan Indonesia dari aspek komoditas yang masih diangkut menggunakan kapal asing sebesar 95 persen. Untuk itu, Indonesia membutuhkan terobosan agar bisa mandiri dalam berniaga secara internasional.
Indonesia sampai saat ini boleh dibilang menjadi pemilik kapal terbanyak di dunia berdasarkan Register of Nationality. Berdasarkan data Kemenhub, kapal penumpang dan niaga per Juni 2021 berjumlah sekitar 40.900 unit.
Jika dikaitkan dengan pelayaran, lanjutnya, devisa yang berasal dari sektor pariwisata dan tenaga kerja Indonesia juga sangat erat kaitannya dengan dunia pelayaran, seperti ekspor sawit senilai Rp 282 triliun, sektor pariwisata Rp 280 triliun, batubara Rp 263 triliun, minyak dan gas Rp 233,8 triliun, tenaga kerja sebesar Rp 218 triliun (Rp 150 triliun berasal dari pelaut), tekstil Rp 180 triliun, kayu hasil hutan Rp 162 triliun, dan barang elektronik Rp 109 triliun.
Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia II Ihsanuddin Usman memandang, berbagai persoalan yang dihadapi industri kemaritiman, khususnya sektor pelayaran, diharapkan dapat dipecahkan dengan kekuatan SDM yang unggul. Caranya adalah dengan mampu melihat persoalan dari hulu ke hilir, kemudian memberikan solusi melalui nilai tambah pada setiap persoalan pelayaran.
”Tidak hanya menghasilkan orang hebat secara profesi, tetapi juga bisa melihat persoalan itu sebagai satu kesatuan ekonomi. Kemudian, mendorong keunggulan yang kompetitif dengan kemampuan membangun kemitraan yang lebih strategis. Tidak hanya untuk satu industri atau perusahaan, melainkan pada satu ekosistem,” katanya.
Tantangan lainnya, lanjut Ihsanuddin, membangun industri logistik yang unggul dan kompetitif. Selama ini, biaya logistik kerap masih dirasakan berat. Pelabuhan memiliki peran yang tidak besar secara angka, tetapi secara signifikan mempunyai posisi strategis. Karena itu, Pelindo II berharap adanya bisnis model baru yang bisa memecahkan persoalan biaya logistik.
”Bisnis model yang sekarang boleh jadi untuk 5-10 tahun yang akan datang sudah tidak relevan. Kita memerlukan bisnis model terkait pengembangan jaringan logistik. Tidak hanya melihat pelabuhan semata, tetapi juga bagaimana hubungan logistik darat dan pergudangan, serta nilai tambah apa yang bisa diberikan sehingga jaringan logistik kita bisa kompetitif,” ucap Ihsanuddin.
Pembangunan pendidikan ilmu terapan pelayaran tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah selaku regulator, tetapi juga yang paling banyak adalah untuk memenuhi kebutuhan industri kemaritiman.
Sekretaris Jenderal Kemenhub Djoko Sasono menambahkan, pembangunan pendidikan ilmu terapan pelayaran tidak hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah selaku regulator, tetapi juga yang paling banyak adalah untuk memenuhi kebutuhan industri kemaritiman.
Jika dilihat dari jumlah aparatur sipil negara (ASN) di Kemenhub yang berjumlah hampir 30.000 orang saat ini, hanya sekitar 17 persen yang berlatar belakang pendidikan berbasis ilmu terapan. Artinya, kata Djoko, masih kurang untuk memberikan penguatan-penguatan layanan kepada masyarakat.
Menurut Djoko, dengan peningkatan kualitas SDM bidang pelayaran, lulusan STIP Pelayaran Jakarta diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan berbagai terobosan inovatif bidang pelayaran. Berdasarkan Indeks Inovasi Global Tahun 2020, Indonesia masih berada di peringkat ke-85. Sementara beberapa negara ASEAN berada di posisi yang lebih baik dari Indonesia, misalnya Singapura berada di peringkat ke-8, Malaysia peringkat ke-33, Vietnam peringkat ke-42, dan Thailand peringkat ke-44.
”Lewat peringkat ini, masih banyak ruang yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki posisi peringkat tersebut. Dari sisi SDM, peningkatan bisa dilakukan melalui penciptaan SDM di sekolah magister ilmu terapan,” kata Djoko.