Relaksasi PPN Belum Mendongkrak Pendapatan Metland
Keterbatasan stok dan tenggat yang pendek membuat relaksasi PPN properti belum mendongkrak penjualan properti PT Metropolitan Land Tbk. Diharapkan, relaksasi PPN diperpanjang dan diumumkan sejak dini.
Oleh
Stefanus Osa Triyatna
·3 menit baca
BEKASI, KOMPAS — Relaksasi Pajak Pertambahan Nilai atau PPN properti belum mendongkrak pendapatan PT Metropolitan Land Tbk secara optimal. Selain hanya diperuntukkan bagi rumah yang tersedia atau siap huni, pembatasan serah terima unit juga hanya terbatas hingga Agustus 2021.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21/KMK/010/2021, insentif PPN properti ditanggung pemerintah selama enam bulan untuk masa pajak 1 Maret-31 Agustus 2021. Mekanismenya, PPN ditanggung pemerintah dengan besaran 100 persen atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun seharga paling tinggi Rp 2 miliar. Adapun untuk harga rumah tapak atau rumah susun di atas Rp 2 miliar hingga Rp 5 miliar, PPN yang ditanggung pemerintah sebesar 50 persen.
Direktur Metland Olivia Surodjo dalam jumpa pers seusai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Metropolitan Land (Metland) di Bekasi, Jawa Barat, Senin (14/6/2021), mengatakan, ”Kebetulan, rumah stok Metland tidak terlalu banyak. Hasil program penjualan properti terkait relaksasi pajak memang ada, tetapi tidak bisa maksimal.”
Pihaknya berharap program relaksasi ini bisa dilanjutkan hingga akhir tahun. Namun, bukan hanya dengan persyaratan serah terimanya, melainkan juga diumumkan saat ini atau sesegera mungkin. Sebab, jika diumumkan oleh pemerintah mendekati akhir tahun, sisa waktu yang ada tidak akan cukup untuk menuntaskan pembangunan rumah.
PPN ditanggung pemerintah dengan besaran 100 persen atas penyerahan rumah tapak atau rumah susun seharga paling tinggi Rp 2 miliar.
RUPST PT Metropolitan Land Tbk tahun buku 2020 menunjukkan, penjualan Metland sepanjang 2020 mencapai Rp 1,11 triliun atau turun 20,87 persen dibandingkan dengan 2019 yang mencapai Rp 1,40 triliun. Sementara itu, laba bersih yang diperoleh hanya mencapai Rp 272 miliat atau turun 44,15 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Presiden Direktur Metland Thomas J Angfendy, yang dalam RUPST telah digantikan oleh Anhar Sudradjat, menjelaskan, sebesar 20 persen dari laba bersih atau sekitar Rp 54 miliar akan dibagikan sebagai dividen dengan masing-masing senilai Rp 7,11 per lembar saham. Kemudian, Rp 210 miliar akan dialokasikan sebagai dana cadangan dan sisanya akan dibukukan sebagai laba ditahan.
Direktur Metland Olivia Surodjo menambahkan, penjualan proyek Metland hingga Mei 2021 mencapai Rp 694 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2020, penjualan mencapai Rp 467 miliar. Tahun ini, Metland menganggarkan belanja modal sekitar Rp 500 miliar, tetapi hingga Mei 2021 baru terserap Rp 88 miliar.
Sementara itu, Anhar Sudradjat mengatakan, dirinya tidak akan melakukan banyak perubahan dari kepemimpinan sebelumnya terhadap prospek Metland. Yang penting saat ini adalah terus mengamati kondisi pandemi dan Metland akan menyesuaikan dengan situasi ke depan.
Penjualan Metland sepanjang 2020 mencapai Rp 1,11 triliun atau turun 20,87 persen dibandingkan dengan 2019 yang mencapai Rp 1,40 triliun.
”Transformasi digital yang saat ini semakin kuat akan dikembangkan, secara khusus di bidang pemasaran, dari cara berjualan, mencari pasar, hingga penetrasi pasarnya melalui pemasaran digital,” ujar Anhar.
Prospek bisnis
Olivia mengatakan, prospek bisnis untuk pusat perbelanjaan masih menghadapi beberapa kendala. Kondisinya sangat tergantung pada kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) terkait pandemi. Jika kebijakan ini diterapkan kembali, pusat perbelanjaan akan terkena dampaknya.
”Tentang prospektif, pusat perbelanjaan secara jangka panjang masih baik. Namun, saat ini dampak pandemi Covid-19 masih cukup terasa di pusat perbelanjaan,” kata Olivia tegas.
Menyangkut kontribusi perumahan dan pusat perbelanjaan, menurut Olivia, sekitar 60 persen yang didapatkan Metland berasal dari segmen perumahan. Adapun sekitar sisanya berasal dari segmen pusat perbelanjaan, hotel, dan perkantoran. Kontribusi penjualan ini diperkirakan tidak akan bergerak dibandingkan dengan tahun lalu.