Pengembangan Ekonomi Digital Butuh Perbaikan

Ekonomi digital tumbuh positif hingga menyumbang 4 persen produk domestik bruto. Meski begitu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan percepatan digitalisasi UMKM demi mendorong ekonomi digital terus tumbuh pesat.

TANGKAPAN LAYAR

Tangkapan layar dari akun Youtube Sekretariat Presiden saat Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyampaikan keterangan pers seusai rapat terbatas bertopik Hilirisasi Ekonomi Digital di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/6/2021). Turut menyampaikan keterangan pers Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Teten Masduki (kanan) dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso.

JAKARTA, KOMPAS — Ekonomi digital di Indonesia dinilai memiliki prospek yang sangat baik. Pada 2020, ekonomi digital Indonesia menghasilkan 4 persen dari produk domestik bruto nasional. Meski begitu, perbaikan tetap harus dilakukan demi mendorong ekonomi digital Indonesia agar semakin bertumbuh.

Dalam waktu sembilan tahun ke depan, produk domestik bruto (PDB) Indonesia yang saat ini Rp 15.400 triliun diperkirakan akan tumbuh menjadi sekitar Rp 24.000 triliun. Pada kurun waktu sama, yakni tahun 2030, ekonomi digital akan tumbuh sekitar delapan kali lipat, dari Rp 632 triliun menjadi Rp 4.531 triliun dengan e-commerce akan memainkan peran sangat besar, yaitu 34 persen atau setara dengan Rp 1.900 triliun.

”Kemudian diikuti beberapa hal yang sangat penting, yaitu B2B sebesar 13 persen atau setara Rp 763 triliun, dan health tech Rp 471,6 triliun atau 8 persen dari pertumbuhan,” kata Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi saat menyampaikan keterangan pers terkait hasil rapat terbatas bertopik ”Hilirisasi Ekonomi Digital” di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (10/6/2021).

Baca juga : Ekonomi Digital Bergeliat di Tengah Kontraksi Ekonomi

Rapat terbatas tersebut dipimpin Presiden Joko Widodo dengan dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, beserta beberapa menteri terkait. Selain Lutfi, keterangan pers juga disampaikan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Sejumlah pegawai berada di salah satu ruang terbuka di dalam area Data Center Kampus DCI Indonesia di Cikarang Barat, Bekasi, Jawa Barat, Kamis (27/5/2021). DCI Indonesia mulai meresmikan gedung data center JK5 melengkapi tiga gedung yang telah beroperasi. Penambahan gedung data center tersebut untuk meningkatkan layanan bagi pelanggan di Indonesia serta membangun ekosistem data center lokal terlengkap di Indonesia yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

”E-commerce kita mempunyai level playing field yang sangat besar. Online travel dengan Rp 575 triliun. Ride hailing seperti Gojek dan Grab dengan Rp 401 triliun pada tahun 2030 dan financial technology juga akan begitu. Indonesia akan mempunyai GDP (PDB) besar, lebih dari 55 persen daripada GDP digital ASEAN,” kata Lutfi.

Namun, lanjut Lutfi, disadari pula bahwa Indonesia masih berada pada sisi bawah kurva S dengan lima unicorn. Sebagai perbandingan, Amerika Serikat saat ini mempunyai 207 unicorn. ”Kita sadar bahwa ada beberapa hal yang mesti kita perbaiki di masa yang akan datang,” katanya.

Kita sadar bahwa ada beberapa hal yang mesti kita perbaiki di masa yang akan datang. (Muhammad Lutfi)

Beberapa pilar dasar penting untuk menghidupkan ekonomi digital tersebut, antara lain, menyangkut infrastruktur digital dan komunikasi, proteksi konsumer digital, tenaga kerja atau SDM berketerampilan khusus di bidang teknologi, serta ekosistem inovasi. Selain itu, juga layanan publik dan pengelolaan ekonomi digital yang baik.

KOMPAS/Google e-Conomy Report

Prediksi pertumbuhan ekonomi digital di sejumlah negara kawasan di Asia Tenggara berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Google, Temasek, dan Bain.

Meskipun ekonomi digital Indonesia saat ini menghasilkan 4 persen PDB, jumlah atau partisipasi pelaku usaha yang terlayani masih relatif terbatas. ”Contoh di industri makanan dan minuman yang hari ini besarannya Rp 3.669 triliun, yang baru dilayani oleh ekonomi digital baru Rp 18 triliun,” katanya.

Lutfi menuturkan bahwa ada pula kesadaran ekonomi digital yang tumbuh dengan adanya investasi dan dukungan finansial asing ke dalam industri digital Indonesia. ”Tetapi pada saat bersamaan, kita juga melihat bahwa industri-industri digital yang tumbuh di Indonesia, seperti Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak, mempunyai voting rights daripada bangsa Indonesia atau voting rights itu tetap dimiliki oleh orang-orang Indonesia,” katanya.

Ekosistem digital

Menurut Lutfi hal ini merupakan suatu ekosistem yang penting dijalankan dan mesti ada iklim investasi yang baik. ”Di masa yang akan datang atau second wave dari hilirisasi ekonomi digital ini akan menyangkut 5G, IoT atau internet of things, blockchain, artificial intelligence, dan juga cloud computing,” katanya.

Hal ini, lanjut Lutfi, akan menjadikan Indonesia berubah menjadi negara produsen yang baik, termasuk di sektor pertanian, perikanan, dan lainnya. Di masa mendatang ekonomi digital pun diharapkan akan memperbaiki pertumbuhan Indonesia, termasuk di sektor logistik dan industri.

Menkop UKM Teten Masduki menuturkan bahwa Presiden Jokowi meminta ada percepatan digitalisasi UMKM. Saat ini, berdasarkan data dari Asoasiasi E-Commerce Indonesia (idEA), per Mei 2021 sudah ada 13,7 juta pelaku UMKM yang sudah on boarding atau masuk ke ekosistem digital. Jumlah ini setara sekitar 21 persen dari total UMKM di Indonesia.

KOMPAS/JUMARTO YULIANUS

Beberapa produk UMKM yang ikut dalam Pagelaran UMKM Karya Kreatif Banua-Go Digital ditampilkan pada layar monitor di Atrium Duta Mall, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Sabtu (6/3/2021). Pergelaran selama dua hari, 6-7 Maret 2021, tersebut diadakan Bank Indonesia Kalsel untuk mendukung digitalisasi UMKM di masa adaptasi kebiasaan baru.

Pemerintah menargetkan di tahun 2024 sebanyak 30 juta pelaku UMKM akan masuk ke ekosistem digital. ”Pak Presiden tadi sudah mengarahkan, karena waktu tinggal 3 tahun. Jadi, harus ada strategi yang proaktif, jemput bola, untuk melakukan pendampingan, kurasi produk, sampai ke pembiayaan hingga mereka bisa on boarding di e-commerce,” kata Teten.

Baca juga : Digitalisasi UMKM dan Wajah Baru QRIS

Teten menuturkan bahwa upaya tersebut bersifat lintas sektoral. Terkait hal ini telah disepakati akan dibentuk semacam manajemen profesional yang akan mengoordinasi proses digitalisasi tersebut.

Ketua OJK Wimboh Santoso mengatakan, sektor keuangan tidak terpisahkan dari pengembangan digitalisasi ekonomi Indonesia. Hal ini karena setiap individu atau perusahaan pasti bersentuhan dengan sektor keuangan, terkait penggunaan jasa pembayaran, transfer, peminjaman, dan lainnya.

”(Untuk) Ini semua, kebijakan OJK sejak tahun 2017, kami sudah mencanangkan untuk mempercepat, melakukan transformasi bisnis sektor keuangan ini ke arah digital. Hal ini karena persaingan global mau tidak mau harus berbasis digital. Kalau tidak berbasis digital, maka semua produk ini mungkin akan diberikan oleh sektor di luar Indonesia,” kata Wimboh.

Terkait hal tersebut OJK sudah memiliki rencana induk dalam mendigitalisasi sektor keuangan Indonesia. Digitalisasi akan mempermudah dan memberikan layanan lebih baik, lebih murah, lebih cepat, dan menjangkau kawasan yang lebih jauh. ”Sehingga kami yakin dengan digitalisasi ini sektor keuangan akan menjangkau nasabah yang lebih banyak lagi, bahkan dengan ongkos yang lebih murah,” ujarnya.

Kami yakin dengan digitalisasi ini sektor keuangan akan menjangkau nasabah yang lebih banyak lagi, bahkan dengan ongkos yang lebih murah. (Wimboh Santoso)

Wimboh menuturkan kondisi ini dinilai akan memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Bahkan sekarang tumbuh start up (perusahaan rintisan) yang bisa memberikan layanan-layanan seperti sektor keuangan, yakni peer to peer (P2P) lending.

KOMPAS/IQBAL BASYARI

Karyawan Gandengtangan tengah memproses proyek sosial yang akan mereka danai, Jumat (8/4/2016).

”Sekarang ini lending tidak hanya diberikan oleh lembaga keuangan maupun bank, tapi bisa dilakukan oleh peer to peer yang jumlahnya sudah 146 (perusahaan). Itu belum yang ilegal, banyak sekali, dan tentunya akan kami tertibkan agar semua memenuhi peraturan. Jumlah pinjaman yang diberikan melalui P2P ini sudah besar sekali, yaitu Rp 194,1 triliun,” kata Wimboh.

Baca juga : Inovasi Skor Kredit Percepat Penyaluran Pinjaman

Digitalisasi juga dapat dilakukan untuk menggalang modal di pasar modal dengan securities crowdfunding. ”Banyak sekali platform digital yang berkembang di sektor keuangan dan ini semua akan mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi kita. Dan ini juga memperkuat daya saing kita sehingga Indonesia akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” ujar Wimboh.

Koneksi 5G

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita melalui siaran pers, Kamis (10/6/2021), menuturkan bahwa Kemenperin siap mendorong koneksi 5G untuk lebih dioptimalkan oleh industri dalam negeri. ”Sesuai pesan Bapak Presiden, jangan sampai Indonesia tak bisa mendapatkan manfaat maksimal dari perkembangan teknologi 5G,” katanya.

Sesuai pesan Bapak Presiden, jangan sampai Indonesia tak bisa mendapatkan manfaat maksimal dari perkembangan teknologi 5G.

Menurut Agus Gumiwang, sektor informasi dan komunikasi menunjukkan pertumbuhan positif dalam tiga tahun terakhir. Pandemi Covid-19, dengan terjadinya era kenormalan baru, pun berdampak besar dalam penggunaan teknologi digital sehingga dapat menjanjikan terhadap industri penopang di sektor tersebut.

Sejalan hal tersebut, lanjut Agus, Presiden Jokowi telah menginstruksikan untuk mempercepat transformasi digital. Langkah strategis ini sebagai salah satu wujud implementasi dari peta jalan Making Indonesia 4.0.

KOMPAS/RADITYA HELABUMI

Pelaku usaha rintisan (start up) mengikuti Festival Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang diselenggarakan Kementerian Perindustrian di Jakarta, Kamis (13/12/2018). Pemerintah telah mencanangkan inisiasi Making Indonesia 4.0 sebagai salah satu agenda untuk meningkatkan perekonomian nasional baik untuk industri besar maupun industri kecil dan menengah.

Akselerasi diperlukan pada aspek perluasan akses dan peningkatan infrastruktur digital, penyiapan peta jalan transformasi digital di sektor-sektor strategis, percepatan integrasi pusat data nasional, penyiapan kebutuhan sumber daya manusia talenta digital, serta penyiapan regulasi untuk skema pendanaan atau pembiayaan.

Baca juga : Tata Kelola Aset dan Data Optimalkan Transformasi Digital

Terkait dukungan penerapan implementasi teknologi fundamental industri 4.0, Kemenperin telah mendukung infrastruktur digital. Salah satunya adalah teknologi 5G yang memiliki kombinasi antara konektivitas berkecepatan tinggi, latensi yang rendah, serta cakupan yang luas sehingga sangat cocok dioptimalkan untuk penerapan industri 4.0.

Menurut Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Taufiek Bawazier, penggunaan teknologi 5G akan difokuskan pada kawasan-kawasan industri untuk menunjang produksi industri manufaktur yang menggunakan teknologi IoT (internet of things/serba internet). Sementara itu, pengembangan riset dan pengembangan teknologi 5G akan diarahkan ke Technopark binaan Kemenperin bekerja sama dengan vendor-vendor dalam negeri.

”Kemenperin juga menyiapkan industri di Tanah Air dalam penyediaan perangkat pendukung base station 5G maupun aplikasinya. Untuk tahap awal TKDN (tingkat kandungan dalam negeri) 5G, nilai persentase ambang batas minimum TKDN untuk perangkat telepon seluler, komputer genggam, komputer tablet, dan mifi 5G dapat mengikuti nilai yang berlaku saat ini pada perangkat dengan teknologi 4G/LTE,” kata Taufiek.