Pemanfaatan Tol Laut Belum Seimbang

Pemanfaatan tol laut belum seimbang antara bongkar maupun muat kembali barang dari daerah. Berbagai inovasi dan gagasan lebih besar sangat diperlukan untuk mengoptimalkan angkutan barang dengan penggunaan jalur laut.

KOMPAS/KOMPAS/Ferganata Indra Riatmoko

Buruh angkut menanti kedatangan penumpang di dekat kapal Sabuk Nusantara di Pelabuhan Sorong, Kota Sorong, Papua Barat, Senin (7/6/2021). Kapal tersebut merupakan salah satu yang digunakan dalam program Tol Laut. Pelabuhan Sorong merupakan salah satu destinasi utama Tol Laut di wilayah Papua. Pengembangan jalur Tol Laut di Papua merupakan salah satu program prioritas Pemerintah untuk menekan disparitas harga di wilayah timur Indonesia sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan itu.

JAKARTA, KOMPAS — Walaupun pencapaian keberadaan tol laut luar biasa dalam menekan disparitas harga kebutuhan pokok masyarakat, pemanfaatan tol laut belum seimbang. Berbagai inovasi dan gagasan lebih besar yang mudah diimplementasikan sangat diperlukan untuk mengoptimalkan angkutan barang dengan penggunaan jalur tol laut.

Dari 26 trayek yang kini telah dikembangkan menjadi 30 trayek ke sejumlah pulau di Indonesia, selama tahun 2020 jumlah muatan berangkat mencapai 13.852 TEUs (unit ekuivalen 20 kaki atau 6,1 meter). Sayangnya, jumlah muatan berangkat ini belum diimbangi dengan muatan balik yang hanya mencapai 4.303 TEUs. Padahal, berbagai komoditas daerah sangat berpotensi untuk memenuhi kebutuhan di daerah lain, seperti di Jawa.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut B Pandjaitan dalam webinar ”Optimalkan Angkutan Barang dengan Tol Laut” di Jakarta, Kamis (10/6/2021), mengatakan, operasional tol laut yang membaik masih menyisakan berbagai kekurangan. Seluruh instansi terkait perlu duduk bersama sehingga tidak ada lagi muatan balik dari kawasan timur Indonesia yang kosong.

”Ini perlu dilakukan untuk membuat biaya lebih rendah dan efisien. Apa pun yang kita lakukan, ujung-ujungnya adalah efisiensi biaya. Muaranya, semua harus terintegrasi. Itu akan membawa efisiensi dan efektivitas dalam bekerja,” kata Luhut.

Seluruh instansi terkait perlu duduk bersama sehingga tidak ada lagi muatan balik dari kawasan timur Indonesia yang kosong.

Baca juga: Tekan Disparitas Harga, Pemilik Muatan Antarpulau Wajib Lapor

Luhut mengatakan, pelabuhan di Batam, Kepulauan Riau, menjadi salah satu bagian dari ekosistem sistem logistik nasional. Pemerintah menghendaki delapan pelabuhan selesai tahun ini untuk memperkuat ekosistem logistik nasional.

Luhut sempat membagikan pengalaman dialog tingkat tinggi dengan Pemerintah China selama empat hari lalu. Program pemerintah dilakukan secara ketat dan disiplin. Semua pejabat begitu patuh. Mereka yang melanggar ketentuan langsung diganti tanpa ada peringatan. Dasarnya adalah kepentingan nasional.

KOMPAS/KOMPAS/Ferganata Indra Riatmoko

Penumpang kapal tiba di Pelabuhan Sorong, Kota Sorong, Papua Barat, Senin (7/6/2021). Pelabuhan Sorong merupakan salah satu destinasi utama Tol Laut di wilayah Papua. Pengembangan jalur tol laut di Papua merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk menekan disparitas harga di wilayah timur Indonesia sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan itu.

”Kalau kita menjadikan kepentingan nasional sebagai acuan, saya pikir pejabat yang melakukan pelayanan angkutan barang harus juga (harus) menegakkan kedisplinan,” ujar Luhut.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menambahkan, penambahan trayek tol laut tentu perlu pula mengoptimalkan jumlah muatannya agar subsidi yang diberikan lebih bermanfaat. Semua pihak diharapkan menyiapkan produk-produk untuk muatan balik, terutama dari daerah sehingga kapal kembali ke pelabuhan awal, seperti Surabaya dan Jakarta, tidak dalam keadaan kosong.

Menurut Budi, pihaknya sesungguhnya sudah menyediakan stimulus berupa potongan harga angkut sebesar 50 persen dari harga muatan berangkat. Stimulus ini bukan hanya menjadi penyeimbang sistem pembiayaan logistik, tetapi juga mendorong geliat pertumbuhan ekonomi di daerah terpencil,  tertinggal, terdepan, dan perbatasan (T3P).

Pihaknya seungguhnya sudah menyediakan stimulus berupa potongan harga angkut sebesar 50 persen dari harga muatan berangkat.

Baca juga: Tantangan Memacu Muatan Balik Kapal Tol Laut

”Produk unggulan daerah seyogianya dikirim atau dijual ke wilayah lain agar kesejahteraan saudara kita di daerah T3P meningkat. Hal ini dapat dibuktikan dengan optimalnya kapal tol laut yang menyinggahi wilayah Kepulauan Morotai, Maluku Utara,” ujar Budi.

Budi mengharapkan pemerintah daerah bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan dalam mengupayakan optimalisasi muatan balik. Saat ini, Kemenhub telah menciptakan terobosan konektivitas multimoda. Muatan yang diangkut kapal tol laut mulai disambungkan dengan angkutan darat menuju bandara untuk diterbangkan ke wilayah Papua.

Inilah ”jembatan udara” yang membuat masyarakat di wilayah Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua, dapat memesan bahan pokok dari Surabaya, Jawa Timur. Harga barang-barang kebutuhan pokok di wilayah Oksibil diharapkan tidak terpaut jauh dengan harga di Jawa. Beberapa daerah memiliki komoditas unggulan untuk pasokan logistik, bahkan hasil produksi pangan mengalami surplus.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Menumpang melihat pemandangan dari dalam kapal Express Bahari yang berlayar dari Pelabuhan Falaya, Waisai, menuju Pelabuhan Sorong, Kota Sorong, Papua Barat, Senin (7/6/2021). Pelabuhan Sorong merupakan salah satu destinasi utama tol laut di wilayah Papua. Pengembangan jalur tol laut di Papua merupakan salah satu program prioritas pemerintah untuk menekan disparitas harga di wilayah timur Indonesia sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat di kawasan itu.

Mencermati surplus produk pangan di wilayah Merauke, Kemenhub menambah rute baru tol laut trayek T19 yang melayani lima pelabuhan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Dari Merauke, mereka bisa memuat 20 kontainer berisi beras dan satu kontainer berisi kecap. Muatan baliknya, sebanyak 11 kontainer siap dikirim ke Merauke. ”Ini menunjukkan progam tol laut menjadi pencapaian luar biasa,” kata Budi.

Kendala

Bupati Kepulauan Morotai Benny Laos mengatakan, keberhasilan Morotai dalam memanfaatkan jalur tol laut bukanlah tanpa kendala. Tol laut sebagai ”jembatan Nusantara” sudah menghubungkan antara Jawa dan Morotai. Di satu sisi, tol laut berhasil menurunkan harga barang dan mempercepat aktivitas ekonomi masyarakat. Biaya transportasi dan bongkar-muat tidak lagi tinggi.

Dari data Pemerintah Kabupaten Kepulauan Morotai, tren perkembangan bongkar-muat jalur tol laut tahun 2018 menunjukkan aktivitas bongkar kontainer mencapai 133 TEUs, sedangkan muatan kembali mencapai 134 TEUs. Tahun 2019, aktivitas bongkar mencapai 293 TEUs, sedangkan muatan kembali 257 TEUs, dan saat pandemi 2020, aktivitas bongkar kontainer mencapai 897 TEUS dan muatan kembali 951 TEUs.

Komoditas yang dijadikan muatan balik, antara lain, produk ikan tuna dan udang, kayu gelondongan, serta berbagai hasil pertanian dan perkebunan.

Baca juga: Strategi Optimalisasi Tol Laut

Sementara selama Januari-Juni 2021, aktivitas bongkar kontainer mencapai 405 TEUs, sedangkan muatan kembali 247 TEUs. Komoditas yang dijadikan muatan balik, antara lain, produk ikan tuna dan udang, kayu gelondongan, serta berbagai hasil pertanian dan perkebunan.

KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Truk membawa peti kemas yang baru diturunkan dari kapal barang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Senin (15/3/2021). Badan Pusat Statistik mencatat neraca dagang Februari 2021 surplus  2,01 miliar dollar AS. Di mana nilai ekspor 15,27 miliar dollar AS dan impor 13,26 miliar dollar AS. Pada Februari 2021, total ekspor tercatat 15,27 miliar dollar AS atau mengalami kenaikan 8,56 persen dibandingkan pada Februari 2020 (year on year) yang mencapai 14,06 miliar dollar AS. Sementara impor Indonesia pada periode yang sama tercatat sebesar 13,26 miliar dollar AS, naik 14,86 persen dibandingkan dengan Februari 2020.

Namun, di sisi lain, lanjut Benny, ada sejumlah masalah dan tantangan yang dihadapi, antara lain Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang. Masalah lainnya menyangkut infrastruktur pelabuhan mulai dari dermaga, landasan kontainer, hingga lahan parkir yang belum memadai. Ada juga masalah fasilitas alat bongkar muat, reefer container atau peti kemas pendingin, dan gudang pelabuhan yang tidak memadai.

”Sebenarnya, tol laut ini masih bisa meningkatkan peluang jauh lebih besar lagi. Cuma regulasi itulah yang menahan kita untuk maju,” kata Benny.

Menurut Benny, regulasi menjadi penghalang sehingga terkesan ada persaingan antarinstansi pemerintah. Terlebih, langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah juga diawasi aparat hukum. Regulasi menciptakan keterbatasan ruang gerak. Di satu sisi, ada undang-undang yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah, tetapi di lain sisi ada kewenangan yang tumpang tindih.

Benny mengharapkan Permendag Nomor 53/2020 direvisi. Sebab, peraturan ini memperlambat produktivitas. Sebagai contoh, genset diizinkan untuk dikirim melalui tol laut, tetapi kabelnya tidak boleh dikirim melalui tol laut.

Di satu sisi, ada undang-undang yang memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah, tetapi di lain sisi ada kewenangan yang tumpang tindih.

Baca juga: Pemanfaatan Tol Laut Papua

Artinya, kata Benny, kalau ingin menciptakan produktivitas di Morotai, biaya investasi menjadi sangat tinggi, karena harus menunggu pengiriman kabel. Tentu, sangat berpengaruh pada harga pokok produksi dan daya saing terhadap produk Morotai. Ujungnya, investasi menjadi tidak layak dan tidak menarik lagi.

Masalah lainnya menyangkut masa tunggu kapal tol laut dari Morotai menuju Surabaya yang membutuhkan waktu 15 hari. Ini sangat memberatkan, karena aliran uang kas (cash flow) terganggu dan produk segar yang memiliki keterbatasan waktu, seperti produk perikanan dan pertanian, tidak bisa tahan lama.

KOMPAS/FRANSISKUS PATI HERIN

Peti kemas berisi kayu siap diangkut kapal tol laut dari Pelabuhan Daruba, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara seperti pada Senin (2/3/2020). Angkutan balik dari daerah itu didominasi kopra, ikan, dan kayu.

”Arus balik ini perlu dipertimbangkan. Berharap ada muatan, tetapi tujuannya setiap hari harus diperhitungkan karena produk dari wilayah Indonesia Timur memiliki masa kedaluarsa. Selain itu, keterbatasan wirausaha di Indonesia bagian timur ini menyangkut permodalan sehingga membutuhkan aliran kas,” kata Benny.

Benny mengatakan, Morotai yang berada di wilayah perbatasan kini sangat memanfaatkan fasilitas tol laut. Barang-barang yang terkesan tidak bernilai, kini menjadi sangat bernilai bagi daerah lain. Ekonomi lokal dan pendapatan daerah meningkat.

Keberhasilan Pemkab Morotai dicapai dengan menjembatani kerja sama pengusaha lokal dengan pengusaha di Pulau Jawa dan lainnya. Dari seluruh potensi Morotai, inventarisasi terlebih dulu dilakukan untuk dicarikan pasarnya. Begitu pula dari sisi pembayarannya dilakukan berbagai kesepakatan, termasuk membukakan jalan untuk pembiayaan melalui kredit usaha rakyat (KUR) yang bekerja sama dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Hingga saat ini, Kepulauan Morotai dibantu dengan dua unit kapal tol laut. Dengan rasa optimitis, Pemkab Morotai dapat meningkatkan lagi menjadi 3-4 unit kapal tol laut.

Antoni Arif Priadi, Direktur Lalu Lintas Angkutan Kemenhub, mengatakan, regulasi-regulasi yang menghambat sudah saatnya diperbaiki. Sebab, dasar hukum yang paling baru adalah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan. Salah satu isi Perpres tersebut adalah perlunya dibentuksatuan tugas antarkementerian dan lembaga. Sebab, saat melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi tol laut, satuan tugas inilah yang akan melihat dari sisi yang berbeda-beda.

Perpres ini juga menekankan tugas setiap kementerian/lembaga yang terkait penyelenggaraan angkutan tol laut ini. Bukan hanya Kemenhub, kementerian lain juga terlibat yang memiliki tugas masing-masing, terutama dalam memprioritaskan daerah perbatasan.

”Tidak akan pernah tercapai (kemajuan) di daerah tersebut, kalau tidak ada percepatan dan terlebih lagi kita batasi. Untuk muatan angkutan balik, tentunya dibutuhkan alat produksi. Kayu misalnya, tidak hanya sekadar gergaji potong,” kata Antoni.

KOMPAS/FERGANATA INDRA RIATMOKO

Pantai Army Dock di Desa Pandanga, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, terlihat dari udara, Sabtu (16/3/2019). Pantai tempat pendaratan pasukan Amerika Serikat pada tahun 1944 itu kini menjadi salah satu tempat tujuan wisata andalan di Morotai.

Pemberian stimulus berupa potongan biaya angkut 50 persen diharapkan dapat meningkatkan daya saing. Produk sumber daya alam di daerah perbatasan sulit bersaing, apabila tidak mendapatkan stimulus ini. Bahkan, Kemenhub juga menjanjikan keringanan atau menyubsidi dalam setiap penanganan kontainer di pelabuhan.

Bupati Merauke Romanus Mbaraka mengapresiasi tersedianya tol laut yang telah melayani pemenuhan kebutuhan masyarakat. Tol laut kini mulai melayani masyarakat di tanah Papua. Ekonomi masyarakat menjadi sangat terbantu. Situasi ini bisa mengurangi disparitas harga barang sehingga tidak terlalu jauh lagi dibandingkan harga di Pulau Jawa.

”Merauke sebagai lumbung pangan nasional. Hingga saat ini, produksi beras sangat melimpah. Kami siap untuk menjadi pemasok bagi kebutuhan di wilayah timur Indonesia lainnya,” kata Romanus dalam testimoninya memanfaatkan tol laut.

Baca juga: Manis Tol Laut Masih Terasa Asam bagi Warga Morotai