Kala Sopir Kontainer Curhat Soal Premanisme dan Pungli kepada Presiden
Premanisme dan pungutan liar masalah lama yang terjadi di Indonesia. Mereka yang bekerja di distribusi barang tentu jenuh mengalaminya. Beberapa sopir kontainer pun ”curhat” soal persoalan itu kepada Presiden Jokowi.
Oleh
Nina Susilo
·4 menit baca
Tim sapu bersih pungutan liar (saberpungli) yang pernah dibentuk Presiden Joko Widodo tahun 2016 ternyata belum betul-betul menyapu bersih premanisme dan pungutan liar. Keluhan terkait persoalan itu lagi-lagi disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.
Kali ini, sopir-sopir kontainer yang mengadukan nasibnya kepada Presiden Jokowi. Di kelilingi tumpukan kontainer, ruang dialog dibuka. Belasan sopir kontainer hadir dan berdialog dengan Presiden Jokowi di perbatasan Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT), Jakarta, Kamis (10/6/2021).
”Saya mendapatkan keluhan yang saya lihat dari media sosial, terutama driver banyak yang mengeluh karena urusan bongkar muat,” kata Presiden membuka dialog.
Presiden kemudian meminta supaya para sopir menyampaikan unek-unek mereka tanpa rasa takut kepada para menteri atau pimpinan yang turut hadir. Presiden juga menjanjikan akan membantu mengatasi masalah mereka.
Sebuah cuitan video curhat sopir kontainer sempat viral di Twitter. Dalam video yang diunggah akun @ferr_kdg pada 5 April 2021, disampaikan keluhan mengenai pungli dan kemacetan yang membuat penghasilan sopir terpotong. Cuitan itu pun diunggah ulang 4.591 kali dan disukai 8.846 pemilik akun.
”Andai saja statusku dibaca oleh Pak Presiden, saya tidak minta apa-apa, tidak minta uang, tidak minta mobil, tidak minta kekayaan ke Pak Presiden. Cuma satu, tolong bubarkan Depo Fortune, NPCT 1, sama Depo Dwipa,” kata sopir dalam video.
Kemacetan parah di Tanjung Priok juga berdampak pada pendapatan yang dia bawa untuk keluarganya. Belum lagi pendapatannya terpotong pungli. ”Sakit, Pak, dimarahin istri terus, pulang enggak pernah bawa duit. Jalannya macet mulu, sama itu bertiga (depo), enggak G Fortune ya Dwipa, ya NPCT 1 Pak. Sakit Pak, setoran banyak, order banyak, tapi gak muter karena mandek jalannya Pak. Saya mohon Pak, tolong dengarkan keluhan driver Tanjung Priok, Pak,” ujar sopir dalam narasi video itu.
Pungutan liar
Dalam dialog dengan Presiden, para sopir kontainer pun bebas menyampaikan keluhannya. Abdul Hakim Sitompul (43) menceritakan banyaknya pungutan liar di sejumlah depo. Depo tak lain tempat meletakkan kontainer yang sudah dipakai atau mengambil kontainer yang akan dipakai shipping line.
Karyawan depo sering meminta imbalan berupa uang tip agar laporannya bisa segera diproses. Tips ini berkisar Rp 5.000 sampai 15.000. Tanpa memberi imbalan, pemrosesan laporan diperlambat.
”Kalau enggak dikasih, kadang diperlambat. Itu memang benar-benar, seperti Fortune, Dwipa, hampir semua depo rata-rata begitu, Pak. Yang sekarang itu saya perhatikan yang agak-agak bersih cuma namanya Depo Seacon dan Depo Puninar, agak bersih sedikit. Lainnya hampir rata-rata ada pungli, Pak,” kata Hakim.
Agung Kurniawan (38), sopir kontainer asal Ngawi, menceritakan, sopir kerap menjadi sasaran kriminalitas ketika jalanan macet. Preman bisa mengambil spare parts kendaraan secara diam-diam. Bahkan, uang dan telepon seluler juga bisa diambil.
Di daerah rawan, preman bisa naik ke atas mobil. ”Begitu keadaan macet, itu di depannya ada yang dinaiki mobilnya, naik ke atas mobil bawa celurit atau nodong begitu. Itu enggak ada yang berani menolong, Pak,” ujar Agung.
Agung menambahkan, pengendara lain tak berani menolong karena khawatir jika ikut diserang preman. Akibatnya, mereka memilih menutup kaca dan bergeming.
Presiden juga memastikan apakah hal ini masih terjadi saat ini. Agung menegaskan, hal ini masih terjadi, tetapi sopir mulai membuat semacam organisasi dan mulai tumbuh solidaritasnya.
Abdul Hakim membenarkan, kemacetan selalu membuat para preman leluasa beraksi. ”Kalau mungkin lancar, ini mungkin tidak ada, Pak. Jadi, ini kendala kita ini kemacetan aslinya, Pak. Jadi kami mohon kepada Bapak Presiden, bagaimana solusi ini ke depannya,” tambahnya.
Keluhan ini membuat Presiden Joko Widodo menghubungi Kepala Polri Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Ajudan Presiden Kolonel Pnb Abdul Haris menyiapkan hubungan telepon tersebut.
Dalam percakapan dengan Kapolri, Presiden menyampaikan banyaknya keluhan pungli dan kemacetan yang berakibat premanisme merajalela. ”Kalau pas macet itu banyak driver yang dipalak preman-preman. Keluhan-keluhan ini tolong bisa diselesaikan. Itu saja Kapolri,” kata Presiden.
Kapolri pun menjawab siap untuk membenahinya. Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Fadil Imran pun hadir dan mendengarkan dialog tersebut. Presiden Jokowi menjanjikan akan memantau perbaikan kondisi di depo kontainer dan di jalan.
”Nanti akan saya ikuti proses ini. Kalau keluhan-keluhan seperti itu tidak diselesaikan, sudah pendapatannya sedikit, masih kena preman, masih kena pungli, itu yang saya baca di status-status di media sosial,” tuturnya.