Kawasan-kawasan Strategis Ekonomi Dipulihkan dan Dikembangkan Bertahap

BP Batam berfokus pada pemulihan sektor industri, pariwisata, dan investasi, serta pembenahan sistem logisitik penopang perdagangan. Sementara BPKS berharap agar pemerintah mengoptimalkan kawasan perdagangan bebas.

KOMPAS/PANDU WIYOGA

Sejumlah kapal labuh jangkar di perairan dekat Pelabuhan Kargo Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, Kamis (8/10/2020). Kunjungan kapal niaga di Batam pernah mencapai puncaknya pada 2016, yakni 51.576 kunjungan. Namun, sejak 2017, jumlah kunjungan kapal merosot menjadi rata-rata 4.000 kunjungan per tahun.

JAKARTA, KOMPAS — Kawasan-kawasan strategis ekonomi dipulihkan dari imbas pandemi Covid-19 dan dikembangkan secara bertahap. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas atau BP Batam berfokus pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi. Adapun Badan Pengusahaan Kawasan Perdaganggan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang atau BPKS berfokus pada pembangunan infrastruktur penopang pariwisata dan integrasi pelabuhan.

Wakil Kepala BP Batam Purwiyanto mengatakan, pada tahun ini dan tahun depan, BP Batam memprioritaskan pembangunan pada pemulihan industri, pariwisata, dan investasi. Di bidang industri, industri manufaktur seperti telepon pintar, teknologi informasi, dan kedirgantaraan akan menjadi fokus pengembangan.

Di bidang pariwisata, BP Batam tengah menggarap wisata berbasis pendidikan, pro-usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dan lingkungan. Beberapa proyeknya antara lain Agrowisata Sei Temiang, serta Taman Rusa, dan Taman Kolam Sekupang.

”Untuk menopang perdagangan dan industri, BP Batam terus memperkuat sistem logistik penopang lalu lintas barang dan e-dagang, serta memperkuat pergudangan terintegrasi dan infrastruktur penopang konektivitas,” kata Purwiyanto dalam rapat kerja dengan Komisi VI Dewan Perwakilan Rakyat yang digelar secara hibrida di Jakarta, Selasa (8/6/2021).

Untuk menopang perdagangan dan industri, BP Batam terus memperkuat sistem logistik penopang lalu lintas barang dan e-dagang, serta memperkuat pergudangan terintegrasi dan infrastruktur penopang konektivitas.

Saat ini, Pelabuhan Batu Ampar, Batam, Kepulauan Riau, menjadi percontohan pelabuhan percontohan penerapan ekosistem logistik nasional (national logistic ecosystem/NLE). Sistem ini berorientasi pada pada kerja sama antarinstansi pemerintah dan swasta, melalui pertukaran data, penyederhanaan proses, penghapusan repetisi, dan duplikasi.

Kolaborasi digital ini mengintegrasikan sistem perizinan ekspor-impor yang dikelola 15 kementerian dan lembaga sekaligus mengintegrasikan layanan logistik dari hulu ke hilir. Selain di Pelabuhan Batam, NLE juga akan diterapkan di Pelabuhan Belawan, Medan; Tanjung Priok, Jakarta; Patimban, Subang; Tanjung Emas, Semarang; Tanjung Perak, Surabaya; dan Makassar.

Pemerintah menerapkan NLE guna mengurangi biaya logistik Indonesia yang termasuk tertinggi di ASEAN, yakni 23,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2017. Dengan implementasi NLE, biaya logistik akan turun menjadi 17 persen terhadap PDB pada 2024.

Baca juga: Tonggak Awal Pemangkasan Biaya Logistik di Pelabuhan

Purwiyanto menjelaskan, untuk melanjutkan program-program prioritas tersebut tahun depan, BP Batam mengusulkan pagu indikatif tahun anggaran 2022 sebesar Rp 2,273 triliun. Dana itu akan dialokasikan untuk dukungan manajemen sebesar Rp 1,021 triliun dan pengembangan kawasan strategis Rp 1,252 triliun.

Pada 2020-2045, Batam bersama dengan Bintan dan Karimun akan dikembangkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) yang terintegrasi. Batam difokuskan pada bidang logistik internasional, e-dagang, kedirgantaraan, teknologi informasi, pariwisata, serta pusat perdagangan dan keuangan internasional.

Bintan difokuskan pada sektor industri pariwisata internasional; perbaikan-pemeliharaan-overhaul (MRO), transportasi, pengolahan makanan, pertahanan maritim, olahraga, perikanan, dan zona integrasi. Adapun Karimun akan dijadikan pusat industri galangan kapal, tangki minyak dan kilang, teknologi agrikultur, pengolahan hasil laut, dan pariwisata.

BKPKS SABANG

Pelabuhan Balohan Kota Sabang, Provinsi Aceh, dalam proses revitalisasi, Jumat (24/1/2020). Pemerintah setempat mengembangkannya sebagai wisata bahari internasional.

Pelabuhan Sabang

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BPKS Iskandar Zulkarnain meyampaikan, BPKS masih berfokus pada pembangunan infrastuktur dalam rangka pengembangan kawasan strategis. Salah satunya di Pulo Aceh, Kabupaten Aceh Besar, yaitu berupa pembangunan jalan, jembatan, dan bangunan.

Untuk melanjutkan program pengembangan kawasan strategis tersebut pada tahun depan, BPKS mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp 35,79 miliar. BPKS juga berharap pemerintah mengoptimalkan peran Pelabuhan Sabang sebagai KPBPB, salah satunya untuk perdagangan komoditas, terutama gula.

”Kami juga berharap perusahaan-perusahaan milik negara turut berinvestasi di kawasan tersebut. Indonesia bukan hanya Bali, Mandalika, dan Toba, melainkan juga Sabang,” ujar Iskandar.

BPKS juga berharap pemerintah mengoptimalkan peran Pelabuhan Sabang sebagai KPBPB, salah satunya untuk perdagangan komoditas, terutama gula.

Pada April 2021, BPKS dan PT Marina Del Ray menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam rangka menjajaki pengembangan Marina Yacht di kawasan Pulau Klah, Sabang. Sementara pada akhir Mei 2021, BPKS telah bekerja sama dengan PT Krakatau Bandar Samudera untuk mengembangkan jasa pengelolaan dan integrasi pelabuhan.

Baca juga: Revitalisasi Pelabuhan Sabang Ditargetkan Rampung Pertengahan 2020

Dalam Tinjauan Transportasi Maritim 2020, Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) menyebutkan, kawasan Asia bepeluang besar untuk meningkatkan ekonomi dari sisi perdagangan maritim. Asia terus mendominasi arena perdagangan maritim global.

Pada 2019, kawasan ini menyumbang 41 persen barang yang dimuat dan 62 persen barang yang dibongkar di pelabuhan-pelabuhan dunia. Kawasan ini telah memperkuat posisinya sebagai pusat maritim yang menyatukan lebih dari 50 persen volume perdagangan maritim global.

Sementara Kementerian Perhubungan mencatat, potensi barang perdagangan dunia yang melintasi laut Indonesia sebesar 40 persen atau senilai 15 triliun dollar AS per tahun. Namun, pelabuhan-pelabuhan di Indonesia belum dapat mengoptimalkan penerimaan dari potensi tersebut lantaran mayoritas barang hanya lewat semata.

Selat Malaka, misalnya, tiap tahun dilalui lebih dari 120.000 kapal untuk aktivitas dagang dunia. Dari jumlah itu, potensi pasar yang hilang di Selat Malaka senilai lebih dari 173 miliar dollar AS.

Baca juga: Covid-19, Biden, dan Peta Perdagangan Maritim Dunia