Akselerasi Program PEN Bakal Topang Pertumbuhan Ekonomi

Realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 hingga 21 Mei 2021 mencapai Rp 183,98 triliun, atau sebesar 26,3 persen dari total pagu anggaran Rp 699 triliun.

Kompas/Yuniadhi Agung

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) berbincang dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly saat acara konferensi pers penjelasan Undang-Undang Cipta Kerja yang berlangsung di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (7/10/2020).

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah optimistis akselerasi dari penyerapan anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional pada awal tahun ini akan menopang pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2021. Optimisme tersebut juga berlandaskan pada kemunculan indikator pemulihan ekonomi sejak triwulan pertama tahun ini.

Hingga 21 Mei 2021, realisasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2021 telah mencapai Rp 183,98 triliun atau sebesar 26,3 persen dari total pagu anggaran Rp 699 triliun. Adapun per April 2021, realisasi anggaran PEN telah mencapai Rp 155,63 triliun.

Dalam konferensi pers APBN KiTa secara virtual, Selasa (25/5/2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, realisasi PEN dibagi menjadi lima sektor, yaitu kesehatan, perlindungan sosial, program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, serta insentif usaha.

Anggaran untuk semua sektor langsung dinikmati dan akan mengakselerasi konsumsi yang akan menopang pertumbuhan ekonomi.

”Semua anggaran untuk semua sektor langsung dinikmati dan akan mengakselerasi konsumsi yang akan menopang pertumbuhan ekonomi,” kata Sri Mulyani.

Untuk sektor kesehatan, realisasi anggaran PEN hingga April 2021 telah mencapai Rp 31,64 triliun atau 18 persen dari total pagu sebesar Rp 172 triliun. Dana tersebut digunakan untuk membayar kebutuhan penanganan 177.760 pasien, membayar insentif tenaga kesehatan, santunan kematian, kebutuhan obat, APD, sekaligus pengadaan vaksin sebanyak 32,86 juta dosis.

Baca juga: Stres APBN Kita

Dalam periode yang sama, realisasi anggaran PEN untuk perlindungan sosial telah mencapai Rp 44 triliun, atau sekitar 39 persen dari total pagu anggaran Rp 148,27 triliun. Namun, realisasi PEN program prioritas lainnya masih relatif kecil dengan baru mencapai 18 persen atau Rp 23,2 triliun dari total pagu Rp 127 triliun.

”Dana program prioritas lainnya dialokasikan untuk 567.000 tenaga kerja padat karya kementerian/lembaga, pemulihan sektor pariwisata, ketahanan pangan, seperti food estate, dan pembangunan kawasan industri,” ujarnya.

KEMENTERIAN KEUANGAN

Proyeksi pertumbuhan ekonomi triwulan II-2021.

Di bidang korporasi, lanjut Sri Mulyani, relisasi PEN 2021 adalah Rp 42,23 triliun dari total pagu Rp 193,74 triliun per April 2021. Dana tersebut digunakan untuk membantu 9,8 juta usaha kecil, memberikan jaminan bagi akses kredit modal kerja untuk usaha kecil sebesar Rp 12,53 triliun, serta jaminan pemerintah sebesar Rp 514 miliar untuk pinjaman korporasi melalui perbankan.

”Dana pemerintah yang murah ditempatkan di perbankan untuk mendukung bank menyalurkan kredit sebesar Rp 380 triliun kepada 5,13 juta debitor. Ini semuanya dipakai untuk bisa memulihkan aktivitas usaha,” ujarnya.

Terakhir, realisasi PEN 2021 untuk insentif usaha per April 2021 telah mencapai Rp 29,51 triliun atau 52 persen dari total pagu Rp 56,73 triliun. Dana tersebut di antaranya dialokasikan untuk PPh 21 DTP untuk 89.608 pekerja, PPh final UMKM DTP untuk 124.736 UMKM, pembebasan PPh 22 Impor untuk 15.366 wajib pajak, serta pengurangan angsuran PPh 25 untuk 68.040 wajib pajak.

Pertumbuhan ekonomi

Tingginya serapan dana PEN di awal tahun ini membuat Sri Mulyani optimistis pertumbuhan ekonomi pada triwulan II-2021 berada di kisaran 7,1 persen-8,3 persen secara tahunan. Selain didorong oleh akselerasi program PEN, pertumbuhan ekonomi juga akan ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang diharapkan tumbuh 6 persen-6,8 persen.

Akselerasi program PEN juga akan menggenjot konsumsi pemerintah yang diproyeksikan tumbuh 8,1 persen-9,7 persen pada triwulan II-2021. ”Meskipun tidak mudik, konsumsi tetap berjalan, investasi, belanja pemerintah pusat, konsumsi besi baja, listrik, semen, jasa niaga juga mengindikasikan pemulihan,” kata Sri Mulyani.

Baca juga: Dana Pemulihan Ekonomi Nasional Tidak Terserap Habis

Ia pun menyebut bahwa sejumlah indikator terus menunjukkan perbaikan sejak triwulan pertama 2021 dan diharapkan bisa berlanjut pada triwulan kedua 2021.

Salah satu indikator tersebut adalah harga minyak dan komoditas global yang mengalami peningkatan, didorong oleh peningkatan pemulihan perekonomian global. Selain itu, PMI manufaktur global mencapai 55,8 yang menunjukkan posisi tertinggi sejak April 2010.

Sisa anggaran

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan bahwa pemerintah memiliki sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa) sebesar Rp 254,2 triliun per April 2021. Angka tersebut dinilai aman sebagai buffer untuk menutupi kebutuhan belanja dan pembiayaan yang cukup besar pada Mei 2021.

”Silpa April menunjukkan kas negara sangat aman dan sangat berhati-hati agar semua belanja yang dipakai untuk pemulihan ekonomi bisa dan akan tersedia untuk kita gunakan memaksimalkan pemulihan dan memberikan recovery bagi masyarakat semua,” ujar Suahasil.

Silpa tersebut berasal dari pembiayaan yang diperoleh sebesar Rp 392,2 triliun, dikurangi defisit APBN sebesar Rp 138,1 triliun. Pembiayaan tersebut setara dengan 34,8 persen dari target APBN 2021, atau 70,9 persen dari target pembiayaan pada semester I-2021.

Posisi silpa pada April ini berarti lebih tinggi dibandingkan dengan posisi silpa pada Maret 2021 sebesar Rp 178,8 triliun, dan posisi silpa pada April 2020 sebesar Rp 150,7 triliun.

Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira, menilai, membengkaknya silpa periode April tersebut menggambarkan penarikan utang pemerintah cukup tinggi pada Januari-April 2021 dibandingkan dengan Januari-April 2020.

”Pemerintah terus menjajal Surat Utang Negara (SUN), di sisi lain silpa malah membengkak. Kalau saja dana mengendap di bank daerah dibelanjakan, pendapatan yang didapat dari belanja modal dan barang daerah bisa diputar untuk menambal sebagian kebocoran APBN,” ujarnya.