Pemerintah terus menyiapkan pariwisata Bali untuk wisatawan asing dan domestik. Di tengah pandemi Covid-19, pariwisata di Bali diharapkan menggerakkan kembali ekonomi yang terpuruk.
Oleh
BM Lukita Grahadyarini
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah tetap akan membuka pariwisata di Bali untuk turis mancanegara secara bertahap mulai Juli 2021. Upaya menggerakkan wisatawan domestik juga dilakukan dengan pemberian kemudahan akomodasi.
Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Odo RM Manuhutu mengemukakan, rencana pembukaan pariwisata Bali secara terbatas untuk turis mancanegara terus berlanjut untuk menggerakkan ekonomi pariwisata. Upaya itu dilakukan antara lain dengan percepatan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 bagi masyarakat.
”(Pembukaan pariwisata) masih on the track (sesuai rencana). Tidak ada masalah karena vaksinasi (Covid-19) di Bali terus dilakukan,” kata Odo, saat dihubungi, Rabu (18/5/2021).
Odo menambahkan, pandemi Covid-19 telah menyebabkan pariwisata di Bali terpuruk. Lebih dari setahun tingkat okupansi hotel di Bali di bawah 10 persen. Kondisi itu dinilai lebih buruk dibandingkan dampak pariwisata pasca tragedi Bom Bali I tahun 2002. Pemerintah tengah berupaya menumbuhkan kembali kepercayaan dan minat pariwisata di Bali.
Upaya mendorong kunjungan wisatawan domestik juga dilakukan antara lain dengan penyediaan akomodasi di Nusa Dua, Bali. Sebanyak 16 hotel yang berada dalam kawasan The Nusa Dua telah berkoordinasi dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) selaku pengelola kawasan The Nusa Dua dalam penyediaan akomodasi dan fasilitas hotel dengan Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.
Targetnya, semakin banyak kunjungan PNS dan pejabat pemerintah ke Bali untuk menggerakkan kunjungan pariwisata.
Nota kesepahaman dukungan penyediaan akomodasi untuk peningkatan pariwisata The Nusa Dua Bali ditandatangani pada Selasa (18/5). Kesepahaman itu berlaku untuk tujuh kementerian dan lembaga di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi.
Salah satu bentuk kesepahaman tersebut adalah penetapan tarif kamar hotel di Nusa Dua yang disesuaikan dengan batasan pagu tarif penginapan dalam komponen biaya perjalanan pemerintah. Targetnya, semakin banyak kunjungan PNS dan pejabat pemerintah ke Bali untuk menggerakkan kunjungan pariwisata.
”Selama ini, biaya per kamar di Nusa Dua kan tinggi. Sekarang, disesuaikan dengan batasan pagu biaya pemerintah. Langkah ini untuk mendorong okupansi hotel,” kata Odo.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan mengemukakan, digencarkannya program ”kerja dari Bali” (work from Bali) yang telah diimplementasikan di tatanan kementerian diharapkan dapat mengoptimalkan pemulihan pariwisata dan transformasi Bali. ”Bersamaan dengan program ini, pemerintah juga melakukan percepatan pelaksanaan vaksinasi,” ujarnya dalam siaran pers.
Direktur Utama ITDC Abdulbar M Mansoer mengemukakan, The Nusa Dua dinilai tepat untuk mendukung program ”kerja dari Bali” karena kelengkapan akomodasi, fasilitas, dan atraksi. Hampir seluruh hotel di kawasan itu telah memperoleh Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan (CHSE) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI. Selain itu, tengah dilakukan vaksinasi bagi hampir 10.000 pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, serta masyarakat desa penyangga.
Pihaknya berharap program itu dapat meningkatkan kepercayaan diri wisatawan untuk berkunjung ke Bali dan berwisata dalam koridor perjalanan yang aman dan tersertifikasi. ”Kami juga berharap program ini dapat meningkatkan okupansi hotel di kawasan The Nusa Dua sehingga dapat mendukung pemulihan kembali pariwisata Bali,” kata Abdulbar.