Ekonomi Dinilai Membaik, Pemerintah Optimistis Serap Tenaga Kerja
Sejumlah indikator dinilai menunjukkan perbaikan kondisi ekonomi nasional pada Maret 2021. Pemerintah optimistis konsumsi masyarakat dan investasi menggeliat sehingga mendorong penyerapan tenaga kerja.
Oleh
Agnes Theodora
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Beberapa indikator ekonomi pada Maret 2021 mulai menunjukkan adanya perbaikan kondisi usaha. Pemerintah optimistis, geliat konsumsi dan investasi yang membaik itu akan mendorong roda ekonomi dan meningkatkan penyerapan tenaga kerja.
Hasil survei oleh Litbang Kompas menunjukkan, publik merasa puas terkait kinerja pemerintah di bidang ekonomi. Beberapa indikatornya, keberhasilan pemerintah mengendalikan harga barang dan jasa, pemberian bantuan langsung, serta pemberdayaan petani dan nelayan. Kendati demikian, masih ada ketidakpuasan publik terhadap penyediaan lapangan kerja oleh pemerintah.
Menanggapi survei tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, dinamika pasar kerja pada prinsipnya sangat bergantung pada kondisi perekonomian. Jika ekonomi tumbuh, lapangan kerja akan tersedia. Menurut dia, kondisi saat ini memang tidak bisa dihindari. Dampak pandemi Covid-19 memukul roda perekonomian dan menghambat penyerapan tenaga kerja.
Badan Pusat Statistik (BPS) menurut rencana akan merilis data tenaga kerja Indonesia, Rabu (5/5/2021), yang antara lain menampilkan situasi ketenagakerjaan nasional. Namun, dengan melihat beberapa indikator perekonomian yang membaik, Ida meyakini pemerintah bisa memenuhi janji-janji penciptaan lapangan kerjanya.
Beberapa indikator yang dimaksud adalah kenaikan Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers Index/PMI) manufaktur yang sudah memasuki zona ekspansi pada level 53,2 per Maret 2021. Kenaikan itu menjadi yang tertinggi dalam 10 tahun terakhir sejak survei indeks manufaktur dimulai pada April 2011.
Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) juga mulai menunjukkan perbaikan seiring dengan laju vaksinasi yang terhitung cepat. Seiring dengan hal itu, capaian realisasi investasi pada triwulan I-2021 mencapai Rp 219,7 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 312.000 orang.
”Geliat konsumsi dan investasi yang membaik itu menjadi katalisator dunia usaha untuk tetap berproduksi dan berekspansi, yang pada akhirnya akan mendorong penyerapan tenaga kerja. Kami targetkan, dari investasi dalam negeri maupun asing pada tahun ini bisa menyerap sampai 1,3 juta pekerja,” kata Ida saat dihubungi, Senin (3/5/2021).
Seiring dengan upaya menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru itu, Kementerian Ketenagakerjaan tengah menggencarkan program peningkatan kompetensi angkatan kerja. Seperti diketahui, profil angkatan kerja Indonesia masih didominasi lulusan dengan tingkat pendidikan rendah. Mayoritas penduduk yang bekerja merupakan lulusan SMP ke bawah.
Ida mengatakan, di tengah digitalisasi dan disrupsi industri ke depan, pemerintah tidak hanya harus memikirkan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga menyiapkan kapasitas pekerja agar sesuai dengan kebutuhan industri di masa depan.
Oleh karena itu, saat ini pemerintah gencar melakukan transformasi pelatihan berbasis kompetensi melalui balai latihan kerja di tingkat pusat sampai daerah. ”Peningkatan kompetensi pekerja menjadi syarat mutlak agar pekerja bisa bersaing di pasar kerja. Apalagi mengingat Indonesia akan mengalami bonus demografi,” ujar Ida.
Kementerian Ketenagakerjaan juga akan mengembangkan akses informasi pasar kerja melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker). Layanan sistem ketenagakerjaan itu diharapkan bisa membangun ekosistem digital yang akan mempertemukan antara pencari kerja dan pemberi kerja.
Desain besar
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics Indonesia Mohammad Faisal berpendapat, peningkatan kapasitas tenaga kerja terampil harus diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan, pengangguran terbanyak saat ini adalah angkatan kerja terdidik lulusan SMA atau perguruan tinggi.
”Jadi, ini berbalik dengan asumsi umumnya bahwa semakin tinggi pendidikan, semakin mudah mendapat kerja. Kenyataannya, penumpukan pengangguran justru banyak terjadi pada orang-orang berpendidikan tinggi. Berarti, ada persoalan dari sisi penciptaan lapangan kerjanya, bukan semata-mata isu kapasitas tenaga kerja yang tidak terampil,” kata Faisal.
Ia mengatakan, pemerintah harus memiliki desain besar yang memetakan antara kebutuhan suplai dan permintaan pasar kerja. Investasi yang saat ini sedang gencar ditarik pun harus diarahkan ke sektor-sektor prioritas yang memang bisa menyerap kebutuhan angkatan kerja terdidik yang saat ini menganggur.
Lebih lanjut, pemerintah juga harus bisa menjembatani antara pemberi kerja dan pencari kerja melalui satu platform terintegrasi seperti Sisnaker.
”Pelatihan dan peningkatan kapasitas tenaga kerja memang sangat penting. Namun, di sisi lain, program pelatihan itu harus terintegrasi dalam desain besar penyerapan tenaga kerjanya. Bagaimana agar orang-orang yang sudah dilatih itu betul-betul bisa bekerja,” katanya.