Demi Rakyat Sejahtera, Presiden Ingatkan Pentingnya Perubahan secara Cepat
Pandemi Covid-19 memberikan pelajaran pentingnya kesiapan untuk melakukan perubahan secara cepat. Tanpa itu, tujuan pembangunan, menyejahterakan rakyat dan memajukan bangsa, akan sulit tercapai.
Presiden Joko Widodo membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021 yang diselenggarakan secara daring dari Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/5/2021).
JAKARTA, KOMPAS — Pandemi Covid-19 memberikan banyak pelajaran bagi perencanaan pembangunan nasional. Tak hanya penggunaan teknologi, kesiapan untuk berubah secara cepat juga diperlukan demi mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa yang merupakan cita-cita pembangunan nasional.
Presiden Joko Widodo dalam pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021, Selasa (4/5/2021), di Istana Negara, Jakarta, mengingatkan, pandemi Covid-19 memberikan pelajaran luar biasa dalam perencanaan pembangunan nasional. Sebaik apa pun rencana dibuat, kesiapan untuk melakukan perubahan secara cepat harus selalu ada.
”Yang tidak berubah adalah tujuan utamanya, untuk menyejahterakan rakyat, untuk memajukan bangsa. Namun, caranya sering kali harus berubah karena tantangan dan peluang bisa berubah setiap saat,” tutur Presiden.
Sinergi memang menjadi kunci dalam pelaksanaan pembangunan. Sinergi seluruh kekuatan bangsa juga diperlukan untuk memecahkan berbagai masalah, baik ekonomi maupun kesehatan.
Di sisi lain, penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi pun semakin tidak bisa dihindarkan. Pandemi memaksa semua melakukan pelayanan secara daring, baik di pemerintahan, pendidikan, bisnis, maupun kesehatan. Teknologi digital juga menjadi modal dalam menyediakan data yang cepat, akurat, dan terintegrasi.
Oleh karena itulah Presiden meminta para perencana pembangunan nasional betul-betul mempertimbangkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. ”Kita harus menjadi bagian dari produsen teknologi itu sendiri supaya memperoleh manfaat maksimal dari perkembangan teknologi,” ujarnya.
Meski begitu, Presiden mengingatkan, Indonesia harus mampu mencetak ahli-ahli digital serta pengusaha digital. Dengan begitu, Indonesia tidak hanya menjadi pengguna, tetapi juga produsen teknologi.
Lebih lanjut Presiden Jokowi menyampaikan bahwa teknologi akan memberikan nilai tambah pada setiap usaha. Di sektor keuangan, misalnya, kini marak teknologi finansial. Begitu pula dunia kesehatan, sudah mulai marak pemeriksaan jarak jauh, bahkan pengobatan serta operasi jarak jauh.
Di bidang pendidikan tak jauh berbeda. Apalagi saat ini pembelajaran jarak jauh menjadi keniscayaan. Pelayanan pendidikan berbasis daring muncul di mana-mana sehingga guru dan sekolah lebih berperan sebagai fasilitator.
”Perencanaan harus antisipatif dengan perubahan cepat ini, harus responsif pada disrupsi yang membuat dunia berubah sangat cepat, harus responsif pada perkembangan teknologi. Belanja teknologi harus diperlakukan sebagai belanja investasi,” tambah Presiden.
Reformasi struktural
Dalam kesempatan itu, Presiden juga mengingatkan bahwa reformasi struktural di Indonesia sudah dimulai dengan penetapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Semua kementerian/lembaga serta pemerintah daerah harus bersinergi dalam melaksanakan reformasi struktural ini.
Tak hanya itu, perekonomian Indonesia pun harus mengarah pada ekonomi hijau atau green economy. Sebab, Indonesia merupakan salah satu paru-paru terbesar dunia.
”Karena itu, transformasi energi menuju energi baru terbarukan harus dimulai. Green economy, green technology, dan green product harus dimulai agar kita bisa bersaing di pasar global,” tutur Presiden.
Terkait hal itu, pemerintah pun sudah mulai menyiapkan kawasan industri hijau atau green industrial park di Kalimantan Utara. Pusat industri itu akan memanfaatkan energi air yang berasal dari Sungai Kahayan serta energi baru terbarukan lain yang akan menghasilkan produk-produk ramah lingkungan.
Secara terpisah, peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira Adhinegara, mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang mendorong penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir. Seperti arahan Presiden, belanja teknologi harus diperlakukan sebagai belanja investasi.
Saat ini, banyak pemerintah daerah dan kementerian teknis yang cenderung menganggarkan dana untuk pembelian barang dan jasa yang sifatnya konsumtif. Akibatnya, selain belanja pegawai, porsi paling besar dari belanja pemerintah adalah belanja barang.
Ketika membangun jaringan internet seperti Palapa Ring, misalnya, pemerintah harus memanfaatkannya sebagai belanja investasi yang tak hanya bertujuan untuk memenuhi serapan APBN. ”Harus sebagai investasi untuk meningkatkan konektivitas internet di daerah. Lebih ke belanja yang sifatnya belanja modal tidak bisa dikategorikan belanja barang,” ujar Bhima saat dihubungi, Selasa (4/5/2021).
Jika konektivitas internet bagus, pembangunan ekonomi akan lebih inklusif. Partisipasi dari daerah, khususnya dari daerah terluar dan terdepan, pun akan meningkat dalam memainkan peran sebagai kreator dalam konsumsi internet.
”Harapannya, menumbuhkan UMKM yang kemudian memproduksi barang dan barangnya bisa masuk ke dalam e-commerce. Pelaku usaha yang ada di daerah yang internetnya masih terbatas bisa mendapat akses pinjaman dengan biaya terjangkau, meningkatkan akses keuangan digital,” ujar Bhima.
Talenta digital
Selain konektivitas internet, pemerintah sebaiknya menggunakan belanja investasi untuk meningkatkan jumlah talenta digital. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen diharapkan berorientasi pada terciptanya talenta digital.
”Sekarang ada gap kekurangan 9 juta orang talenta digital untuk mengisi sektor ekonomi digital yang makin berkembang dan makin terspesialisasi. Harapannya, belanja investasi ini untuk SDM talenta digital dan kenaikan konektivitas internet,” tambah Bhima.
Terkait konektivitas digital 5G, juga harus dikelola baik agar tak ada ketimpangan akses internet antara kota besar dan desa. Pemerataan akses digital diperlukan agar pertumbuhan ekonomi antara kota dan desa tak semakin timpang. Bisnis digital pun jangan sampai hanya tumbuh di kota besar, tetapi juga di seluruh penjuru Tanah Air.
Di sektor keuangan, misalnya, penyaluran pinjaman dengan teknologi finansial (tekfin) juga masih terkonsentrasi di wilayah dengan jaringan internet yang baik di Pulau Jawa. Hal itu terlihat dari penggunaan tekfin pada pembiayaan sektor produktif yang angkanya masih kurang dari 36 persen. Sementara pembiayaan tekfin nonproduktif mencapai 74 persen.
Jangan hanya slogan
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Mohammad Faisal menilai pernyataan Presiden Jokowi terkait arah perkembangan pembangunan menuju ekonomi hijau atau green economy adalah sesuatu yang penting. Pernyataan tersebut jangan hanya sekadar slogan, tetapi harus diikuti implementasi yang jelas dari sisi perencanaan hingga penganggaran yang mendukung ekonomi hijau.
”Ini harus didorong dengan program-program yang benar-benar riil dan menurut saya tidak murni ada perbedaan atau dualisme target pemulihan yang sustainable dengan yang jangka pendek untuk meningkatkan daya beli masyarakat. Sebetulnya bisa berjalan beriringan,” ujar Faisal, Selasa (4/5/2021).
Program pembangunan rendah karbon yang padat karya, misalnya, perlu didorong sehingga bisa menyerap lapangan kerja sekaligus mendorong produksi dan meningkatkan daya beli masyarakat. Rencana Presiden Jokowi untuk membuat green industrial park di Kalimantan Utara dengan memanfaatkan hydropower juga bisa menjadi salah satu solusi dari sekian banyak pilihan pembangunan rendah karbon.
Pembangkit listrik tersebut akan menghasilkan energi hijau, baru terbarukan, yang akan disalurkan ke kawasan industri hijau sehingga muncul produk-produk hijau dari sana. ”Harus balance agar emisi karbon tidak berlebihan. Menyembangkan emisi karbon yang biasanya meningkat sejalan dengan aktivitas ekonomi, termasuk di dalamnya industri manufaktur, tetapi dengan program ini menjadi lebih ramah dan dikurangi emisinya,” tambah Faisal.
Terkait transformasi energi menuju energi baru dan terbarukan, Faisal menyebutkan stimulus dari pemerintah masih minim. ”Target Rencana Umum Energi Nasional. Bauran energi untuk energi terbarukan mestinya 2025 meningkat signifikan. Tantangan ke depan memang harus lebih riil program-programnya,” ucap Faisal.
Belanja daerah
Di hadapan para peserta Musrenbang Nasional, Presiden Jokowi juga menegaskan pemulihan ekonomi dan reformasi struktural harus terus dilanjutkan. Namun, pengendalian penularan Covid-19 adalah fondasi.
Dengan demikian, belanja pemerintah harus dipercepat, terutama berbagai bentuk bantuan sosial, program padat karya, serta program lain yang bisa mendorong belanja masyarakat.
Presiden pun kembali menegaskan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota untuk segera membelanjakan dana APBD sebesar Rp 181 triliun. Pasalnya, belanja pemerintah diyakini bisa meingkatkan konsumsi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi APBD dalam Musrenbang Nasional 2021 yang diselenggarakan secara daring, Selasa (4/5/2021).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam sesi Musrenbang Nasional 2021 juga mengingatkan pemerintah daerah agar mempercepat realisasi APBD dengan program padat karya. Ini akan mendukung pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19.
Mendagri juga berharap pemda dapat bekerja sama menggenjot realisasi APBD pada kuartal kedua tahun 2021. Hal ini penting karena akan menjadi landasan pemulihan ekonomi pada tahun 2022. ”Kuartal kedua kita harapkan bisa meningkat pada bulan April, Mei, dan Juni. Nah, untuk bisa melompat ke angka 7 persen tidak mungkin pemerintah pusat saja yang bergerak, pemda harus bergerak. Oleh karena itu, tolong belanjakan, diatur ritme belanja di daerah,” ujarnya.
Realisasi APBD juga diharapkan tidak ditumpuk pada akhir tahun. Tito pun memerintahkan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan untuk memonitor daerah yang belum merealisasikan APBD.
2022 keluar pandemi
Dalam pembukaan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memperkirakan ekonomi Indonesia akan bisa mulai pulih dan tumbuh positif pada kuartal kedua 2021. Pada kuartal pertama 2021 diperkirakan masih ada kontraksi pertumbuhan ekonomi 0,6-0,9 persen.
Perkiraan ini diperoleh dari kecenderungan terkendalinya penularan Covid-19 di Indonesia. Meski secara umum laju penambahan kasus relatif menurun, kenyataannya peningkatan kasus masih terjadi di sejumlah daerah, seperti Bangka Belitung, Bengkulu, Jambi, Kepulauan Riau, dan Riau. Tren peningkatan kasus terjadi.
Disampaikan pula, China bisa segera pulih dari pandemi pada kuartal kedua 2020 dan bangkit kembali pada kuartal pertama 2021 dengan pertumbuhan ekonomi 18,3 persen. Kunci pemulihan ekonomi yang sangat cepat ini, kata Suharso, adalah keberhasilan mengendalikan penyebaran virus SARS-CoV-2. Karena itu, pemerintah melanjutkan program vaksinasi nasional untuk mencapai kekebalan komunitas. Di sisi lain, semua kalangan diharapkan tetap meningkatkan kewaspadaan serta berdisiplin menjalankan protokol kesehatan.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyampaikan target dari rencana kerja pemerintah 2022 dalam Musrenbang Nasional 2021.
Dengan kondisi ini, Suharso mengakui target untuk keluar dari daftar negara pendapatan menengah atau middle income country pada 2036, seperti tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2020-2045, bisa meleset. Bahkan, Indonesia berisiko kembali menjadi negara dengan pendapatan rendah atau lower middle income country. Padahal, pada tahun 2019, Indonesia sudah masuk daftar negara dengan pendapatan menengah tinggi atau upper middle income country.
Penyesuaian dan desain ulang strategi transformasi ekonomi Indonesia juga terus dilakukan. Bappenas menyiapkan enam strategi besar dalam desain ulang strategi transformasi ekonomi Indonesia pasca-Covid-19.
Dengan upaya ini, tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama Indonesia lepas dari pandemi dan menjadi tahun kunci untuk pemantapan pemulihan ekonomi. Indonesia perlu mencapai pertumbuhan rata-rata 6 persen agar menjadi negara maju dan lepas dari jebakan negara pendapatan menengah sebelum 2045.
Untuk itu, Rencana Kerja Pemerintah 2022 mengusung tema pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Setidaknya terdapat tujuh prioritas nasional yang ditetapkan, antara lain reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, serta reformasi sistem pendidikan dan keterampilan.
Pemulihan ekonomi dilakukan melalui pemulihan daya beli dan usaha serta diversifikasi ekonomi. Untuk itu, dalam Rencana Kerja Pemerintah 2022 ditargetkan pertumbuhan ekonomi 5,2-5,8 persen, tingkat pengangguran terbuka 5,2-5,5 persen, tingkat kemiskinan 8,5-9 persen, indeks pembangunan manusia 73,44-73,48, penurunan emisi gas rumah kaca 26,8-27,1, serta rasio gini 0,376-0,378.
