Kolaborasi Topang Kebangkitan UMKM demi Pulihkan Ekonomi
Kebangkitan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah akan sangat menentukan pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi Covid-19. Namun, kolaborasi seluruh pemangku diperlukan guna mewujudkan tujuan tersebut.
Oleh
Cyprianus Anto Saptowalyono
·4 menit baca
KOMPAS/ SAMUEL OKTORA
Pemimpin Wilayah IV Bandung Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) Dody Novarianto (kiri) berbincang dengan karyawan toko bahan kulit Endies 2 ketika meninjau sejumlah UMKM mitra binaan Jamkrindo di Sentra Kerajinan Kulit Sukaregang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Jumat (5/7/2019). UMKM yang menjadi mitra Jamkrindo dibina untuk ditingkatkan kapasitasnya sehingga dapat mengembangkan usaha dengan mengakses kredit usaha rakyat (KUR) dari perbankan maupun pinjaman komersial.
JAKARTA, KOMPAS — Kolaborasi semua pemangku diperlukan untuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah agar bertahan dan bangkit di tengah pandemi Covid-19. Kebangkitan segmen UMKM akan sangat menentukan pemulihan ekonomi nasional di tengah tantangan tersebut.
Salah satu dukungan yang dibutuhkan pelaku UMKM di Indonesia adalah pembiayaan. Perlindungan pembiayaan menjadi hal penting bagi segmen tersebut.
”Jamkrindo akan senantiasa hadir untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak demi melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku UMKM dalam menjalankan usaha di tengah situasi pandemi Covid-19,” kata Direktur Utama PT Jamkrindo Putrama Wahju Setyawan, Jumat (30/4/2021).
Putrama mengatakan hal tersebut pada kick off Hari Ulang Tahun Ke-51 Jamkrindo dan unjuk bincang bertema ”UMKM Naik Kelas Tingkatkan Ekonomi Nasional”. Kegiatan ini digelar secara hibrida, luring dan daring.
Menurut Putrama, Jamkrindo sebagai perusahaan penjaminan terbesar di Indonesia, bersama dengan PT Askrindo—yang keduanya saat ini berada di bawah holding IFG—mengemban amanah memberikan penjaminan program pemerintah. Hal ini khususnya melalui kredit usaha rakyat (KUR) dan kredit modal kerja pemulihan ekonomi nasional (KMK PEN).
”Program ini tentu sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha dalam mempertahankan usahanya untuk bisa bangkit kembali melampaui situasi pandemi Covid-19,” ujar Putrama.
Program ini tentu sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha dalam mempertahankan usahanya untuk bisa bangkit kembali melampaui situasi pandemi Covid-19.
Kepercayaan yang diperoleh Jamkrindo saat melakukan penjaminan program pemerintah KMK PEN, lanjut Putrama, didasari pada prestasi saat melakukan penjaminan di program KUR. Tata kelola, manajemen risiko yang kuat, budaya kerja, keandalan teknologi informasi, dan kapabilitas sumber daya manusia mumpuni menjadi prasyarat mutlak serta fondasi untuk tumbuh berkelanjutan.
”Di dalam fungsi membantu UMKM tersebut kami tidak bisa sendirian. Jamkrindo harus berkolaborasi dengan segenap pemangku kepentingan,” ujar Putrama.
Pemangku dalam upaya membangkitkan perekonomian melalui UMKM itu termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, mitra perbankan, dan berbagai pihak lainnya.
Direktur Bisnis Penjaminan PT Jamkrindo Suwarsito menambahkan, dari tahun 1997 hingga April 2021, Jamkrindo sudah menjamin KUR Rp 452 triliun dengan sekitar 17,75 juta UMKM. ”Pada masa pandemi Covid-19 ada program PEN, di mana Jamkrindo mendapat penugasan. Jamkrindo sudah menjamin Rp 14,84 triliun dari Juli 2020 hingga April 2021 dengan jumlah UMKM sekitar 952.000 (unit),” katanya.
Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM Eddy Satriya mengatakan, penjaminan Jamkrindo dan Askrindo sangat membantu penyaluran pembiayaan murah kepada masyarakat dan UMKM. Hal ini sangat mendasar karena sampai sekarang tingkat akses kredit kepada UMKM masih di bawah 20 persen.
Sebagai perbandingan, Kementerian Koperasi dan UKM mencatat porsi kredit untuk UMKM di Singapura sekitar 39 persen, Thailand 50 persen, Malaysia 51 persen, Jepang 66 persen, dan Korea Selatan 81 persen.
”Artinya, kami menganggap bahwa peran perbankan membantu UMKM masih perlu ditingkatkan. Tanggal 5 April 2021 sudah ada arahan dari Presiden untuk meningkatkan KUR sampai Rp 20 miliar dan yang tanpa jaminan atau agunan itu Rp 100 juta,” kata Eddy.
Ada harapan, lanjut Eddy, akses atau porsi kredit untuk UMKM di Indonesia yang masih di bawah 20 persen nantinya dapat meningkat sampai 30 persen. Kementerian Koperasi dan UKM bersama kementerian terkait, khususnya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, sedang menyusun beberapa perubahan skema atau tambahan skema baru.
Ketua Fokus UMKM Roy Baskoro menuturkan, ada lima permasalahan UMKM, yakni terkait finansial, sumber daya manusia dan manajemen, inovasi dan teknologi, pasar dan bahan baku, serta distribusi. ”Terkait permasalahan finansial, akses ke sumber pembiayaan menyangkut juga ke laporan keuangan, kepatuhan pajak, dan pengelolaan keuangan,” katanya.
Di masa serba daring saat ini, kata Roy, UMKM relatif lebih mudah mendapatkan informasi tentang berbagai macam sumber atau akses pembiayaan. Hal yang diperlukan selanjutnya adalah agar UMKM dapat memenuhi persyaratan untuk dapat mengakses sumber pembiayaan tersebut.
Menurut Roy, ada tiga pilar UMKM untuk naik kelas. Pertama, pilar kolaborasi pentahelix, yakni kerja keroyokan antara birokrat, akademisi, korporasi, komunitas UMKM, dan para pendamping.
Pilar kedua, kerangka kerja yang mencakup pasar, pembiayaan, serta pelatihan, pendampingan, dan dukungan komunitas. ”Pilar ketiga adalah go modern, go digital, dan go global,” ujarnya.
