Bulog Minta Bantuan Komisi IV DPR Salurkan Cadangan Beras
Cadangan beras pemerintah yang diadakan Perusahaan Umum Bulog telah mencapai 1,1 juta pada pekan pertama April 2021. Komisi IV DPR mengusulkan agar Bulog lebih banyak dilibatkan dalam program penyaluran bantuan sosial.
Oleh
KRISTIAN OKA PRASETYADI
·3 menit baca
KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI
Petugas mengecek cadangan beras pemerintah di gudang Perum Bulog Paceda, Kecamatan Madidir, Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu (10/4/2021). Cadangan beras Bulog di Sulut dan Gorontalo mencapai 7.000 ton per Kamis (8/4) dengan realisasi pengadaan nasional 307 ton.
BITUNG, KOMPAS — Cadangan beras pemerintah yang diadakan Perusahaan Umum Bulog telah mencapai 1,1 juta pada pekan pertama April 2021. Kendati demikian, penyalurannya belum dapat dipastikan. Komisi IV DPR mengusulkan agar Bulog lebih banyak dilibatkan dalam program penyaluran bantuan sosial dari pemerintah.
Dalam kunjungan ke Bitung, Sulawesi Utara, Sabtu (10/4/2021), Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita mengatakan, cadangan beras pemerintah (CBP) sudah mendekati target 1,4 juta ton yang ditetapkan pada 2021. Adapun realisasi pengadaan nasional per Kamis (8/4) telah mencapai 322.000 ton.
Saat ini, panen juga tengah berlangsung di beberapa daerah. Karena itu, kata Febby, pemerintah tidak perlu mengimpor beras sebagaimana diwacanakan beberapa waktu lalu. Stok sisa tahun 2018 yang mencapai 400.000 ton bahkan belum habis.
”Stok itu akan diberikan sebagai bantuan pangan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat PKH (Program Keluarga Harapan) dan BPNT (Bantuan Pangan Nontunai) masing-masing 10 kilogram. Itu dalam rangka menyelamatkan stok dari 2018. Ke depan, kita harus punya strategi untuk memperbarui stok beras agar layak diterima dan dikonsumsi,” tutur Febby.
Kompas/Bahana Patria Gupta
Buruh bongkar muat berjalan beriringan saat memindahkan karung berisi beras lokal yang baru tiba di Gudang Bulog Divre Jawa Timur di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (25/3/2021). Berdasar data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), dengan luas panen 1.754.380 hektar, Jawa Timur bisa menghasilkan padi sebanyak 9.944.538 ton CKG atau setara 5.72.597 ton beras. Untuk itu Pemerintah Provinsi Jawa Timur berharap Bulog dapat menyerap tidak lagi 1.500 ton pe hari, tetapi menjadi 2.000 ton beras per hari.
Pada saat yang sama, dikhawatirkan realisasi CBP tidak mencapai target karena tak ada jaminan penyaluran sejak Bulog tak lagi menyalurkan bantuan sosial karena program Beras Sejahtera (rastra), yang biasanya mencapai 2 juta ton, digantikan BPNT. Beras cadangan Bulog pun hanya disalurkan untuk menjaga pasokan dan menstabilkan harga atau untuk bantuan bencana alam jika diminta kepala daerah.
”Bulog tidak punya captive market (pasar tetap). Harapan kami, Komisi IV DPR bisa membantu pemerintah untuk menemukan hilir. Jadi, tidak aka nada kehebohan beras disposal (ekspor merugi) atau dibuang (karena rusak) akibat terlalu lama di gudang,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Nasdem Hasan Aminuddin mengatakan, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menyepakati rekomendasi untuk tidak mengimpor beras setidaknya sampai Juni 2021. Kebijakan itu akan dievaluasi kembali nantinya. ”Saat isu itu digulirkan, banyak petani menangis karena harga gabah turun dari Rp 4.500 jadi Rp 3.900 per kg,” katanya.
Stok itu akan diberikan sebagai bantuan pangan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat dan ini dalam rangka menyelamatkan stok dari 2018.
Hasan menambahkan, pihaknya akan menyarankan agar, pertama, Bulog dilibatkan dalam pemberian BPNT. Kedua, bantuan sosial dalam bentuk beras dari kementerian mana pun, termasuk semasa pandemi, harus dibeli dari Bulog. ”Dari kita dan untuk kita, itu solusi yang kami tawarkan,” ucapnya.
KOMPAS/KRISTIAN OKA PRASETYADI
Berty M (54), petani penggarap di Kecamatan Kakas, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, menyemprotkan insektisida ke padi di sawah garapannya, Rabu (24/6/2020). Selama 2019, Minahasa menghasilkan 38.019 ton gabah kering giling. Berty pesimistis panen tersebut bisa tercapai lagi akibat serangan hama ulat jenis baru yang merusak batang padi.
Mahal
Di tengah kesulitan memenuhi CBP, Bulog di Sulut mengadakan stok berasnya dari Sulawesi Selatan. Eko Hari Kuncahyo, Kepala Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo, mengatakan, beras dari Sulut tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk Gabah atau Beras.
”Harga yang ditetapkan bagi kualitas medium untuk CBP adalah Rp 8.300 per kg. Kenyataan di lapangan, hasil panen di Sulut harganya lebih tinggi dari Rp 9.000 per kg. Bisa diserap, tetapi untuk keperluan komersial, buy to sell sehingga ada untungnya. Jadi, untuk CBP, diminta divre yang surplus,” kata Eko.
Kendati begitu, Eko memastikan stok beras Bulog di Sulut dan Gorontalo aman, terutama jelang Ramadhan dan Idul Fitri. Saat ini, cadangan di Divre Sulut dan Gorontalo 7.000 ton. Realisasi pengadaan selama 2021 sudah mencapai 307 ton.
”Rata-rata kebutuhan untuk penyaluran operasional itu hanya 1.000 ton (per bulan). Artinya, stok kita bisa (cukup) buat 7 bulan ke depan,” kata Eko.
Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita pun menyatakan, Sulut bukan wilayah pengadaan untuk CBP. Kapasitas 18 gudang Bulog di Sulut dan Gorontalo yang mencapai 42.000 ton pun hanya terisi 16,6 persen. Bulog pun berencana menyewakan gudang-gudang tersebut. Di samping itu, pengadaan beras untuk tujuan komersial.
