Bebas dari Kendaraan Berlebih Beban dan Dimensi pada 1 Januari 2023

Target Indonesia membebaskan jalanan dari kendaraan berlebih dimensi dan muatan mulai 1 Januari 2023 diharapkan tak diundur.

KOMPAS/YOLA SASTRA

Truk melintas di tikungan Panorama I Sitinjau Lauik, Jalan Nasional Padang-Solok di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat, Kamis (8/4/2021). Pemerintah berencana membangun jembatan layang di kawasan ini karena tanjakan dan tikungan di jalur penghubung Padang dan Solok Raya serta Sumbar dan Jambi ini sangat tajam sehingga rawan kecelakaan. Jembatan Layang Sitinjau Lauik merupakan satu dari 35 megaproyek di Indonesia dan masuk dalam RPJMN 2020-2024.

JAKARTA, KOMPAS — Pembiaran yang terlalu lama menyulitkan upaya menghilangkan praktik pengangkutan menggunakan kendaraan secara berlebih, baik muatan maupun dimensi. Padahal, Indonesia menargetkan bebas dari kendaraan yang kelebihan muatan dan dimensi pada 1 Januari 2023.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, sejak 2017 pihaknya ditugaskan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk menyelesaikan persoalan kendaraan berlebih muatan dan dimensi. Saat itu, sejumlah ahli menyatakan, penanganan persoalan tersebut bukan hal mudah karena sudah terlalu lama dibiarkan.

Penegakan hukum terkait kendaraan berlebih muatan dan dimensi bisa menggunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan Pasal 277 yang memberikan ancaman hukuman 1 tahun penjara atau denda Rp 24 juta.

”Namun, selama tahun 2009 sampai 2018, pasal (277) itu tidak pernah digunakan atau bisa kita anggap pasal itu tidur,” kata Budi Setiyadi dalam Rapat Koordinasi Teknis Direktorat Jenderal Perhubungan Darat secara virtual, Kamis (8/4/2021).

Sejak 2018, lanjut Budi, pasal itu mulai digunakan lagi. Kemenhub berharap upaya tidak hanya dilakukan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Ditjen Perhubungan Darat, tetapi juga PPNS dinas perhubungan provinsi dan  kabupaten/kota. Penyidikan bisa menggunakan pasal itu. Kepolisian juga mulai menyidik menggunakan Pasal 277 UU No 22/2009 tersebut.

Secara terpisah, akademisi Unika Soegijapranata dan Ketua Bidang Advokasi dan Kemasyarakatan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setijowarno mengatakan, kendaraan berlebih muatan dan dimensi mempercepat kerusakan jalan. Nilai kerusakan infrastruktur jalan nasional akibat kendaraan berlebih muatan dan dimensi sekitar Rp 43 triliun per tahun.

Djoko menambahkan, selama tahun 2020, jumlah kecelakaan akibat kendaraan berlebih muatan dan dimensi di 13 ruas tol milik PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebanyak 237 kali atau 19,7 kali per bulan. Pada 2021, dari Januari sampai Februari, 44 kecelakaan melibatkan kendaraan berlebih muatan dan dimensi.

”Artinya, kecelakaan akibat kendaraan seperti ini meningkat menjadi 22 kali per bulan,” kata Djoko dalam seminar daring mengenai kesiapan perkebunan menyiapkan langkah strategis untuk mewujudkan program bebas truk berlebih dimensi dan beban.

Nilai kerusakan infrastruktur jalan nasional akibat kendaraan berlebih muatan dan dimensi sekitar Rp 43 triliun per tahun.

Menurut Djoko, target membebaskan Indonesia dari kendaraan berlebih muatan dan dimensi mulai 1 Januari 2023 jangan sampai mundur. Keselamatan warga  mesti diutamakan.

Baca Juga: Bebas Kendaraan Berlebih Muatan dan Dimensi Tetap Mulai 2023

Kompas/Priyombodo

Buah Sawit yang telah dipanen segera diangkut truk dan disetor ke pabrik di Desa Semoi 2, Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (11/3/2021). Lulu, salah seorang petani, mengatakan, harga tandan buah segar (TBS) sawit saat ini berada di harga baik, yaitu Rp 17.000-Rp 20.000 per kilogram. Kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan utama di kabupaten Penajam Paser Utara.

Sementara itu, pembicara yang mewakili Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Agung Wibowo berharap ada integrasi langkah berbagai pihak dalam menangani masalah kendaraan berlebih muatan dan dimensi.

”Kami tidak melihat hanya sebagai suatu bentuk pendisiplinan, tetapi juga memikirkan solusi untuk semua pemangku kepentingan,” kata Agung.

Gapki berharap semua pihak juga memikirkan solusi tersebut. Gapki akan berkomitmen ketika semua pihak juga berkomitmen menangani masalah kendaraan berlebih muatan dan dimensi. ”Komitmen terbesar tentu dari kami karena belanja modal dan investasi itu datangnya dari kami,” ujar Agung.

Berdasarkan perhitungan Gapki, apabila regulasi terkait bebas kendaraan berlebih muatan dan dimensi pada 1 Januari 2023 diberlakukan, ongkos angkut akan naik dua kali lipat. Total kenaikan ongkos angkut diestimasi mencapai Rp 32,4 triliun.

”Apabila menghitung tambahan armada 70.847 unit truk lagi, dibutuhkan belanja modal atau investasi sekitar Rp 49 triliun. Nilai ini belum termasuk biaya modifikasi yang sekitar Rp 2 triliun,” kata Agung.

Baca Juga: Pembiaran atas Operasi Truk Kelebihan Beban Berdampak Luas

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Tangkapan layar paparan Korps Lalu Lintas Kepolisian Negara RI pada seminar daring bertema ”Kesiapan Perkebunan Menyiapkan Langkah Strategis untuk Mewujudkan Program Bebas Truk ODOL”, Kamis (8/4/2021).

Kepala Seksi Patroli Jalan Raya (PJR) Subdirektorat Pengawalan dan PJR Direktorat Penegakan Hukum Korps Lalu Lintas Polri Ajun Komisaris Besar Dodi Arifianto mengatakan, kecelakaan yang melibatkan kendaraan berlebih muatan dan dimensi masih cukup tinggi. ”Oleh karena itu, perlu komitmen kita semua karena kerugiannya bukan cuma materi, melainkan juga nyawa,” kata Dodi.

Kecelakaan yang melibatkan kendaraan berlebih muatan dan dimensi masih cukup tinggi.

Direktur Sarana Transportasi Jalan Kemenhub Mohamad Risal Wasal mengatakan, teknologi perangkat penimbang gerak dapat mendeteksi dan mendata kendaraan yang melanggar batas muatan dan dimensi. ”Dengan digunakannya ETLE (electronic traffic law enforcement), dari awal kami berharap data ini bisa terkirim langsung ke kepolisian untuk penegakan hukum,” katanya.

KOMPAS/CYPRIANUS ANTO SAPTOWALYONO

Tangkapan layaran paparan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia dalam seminar daring bertema ”Kesiapan Perkebunan Menyiapkan Langkah Strategis untuk Mewujudkan Program Bebas Truk ODOL”, Kamis (8/4/2021).