Bandara Kertajati di Majalengka, Jawa Barat, diproyeksikan tidak saja untuk mobilisasi penumpang dan kargo, tetapi juga pusat fasilitas perawatan pesawat. Jangka pendek, sasarannya pesawat TNI dan instansi pemerintah.
Oleh
FX LAKSANA AS
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Bandar Udara Internasional Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, diproyeksikan tidak saja untuk mobilisasi penumpang dan kargo, tetapi juga pusat fasilitas perawatan pesawat di Indonesia. Untuk jangka pendek, sasarannya pesawat milik TNI dan kementerian/lembaga negara lainnya.
Bandar Udara Internasional Kertajati resmi mulai beroperasi pada 24 Mei 2018. Sasaran awalnya adalah untuk melayani kebutuhan wilayah metropolitan Bandung, Cirebon, serta daerah lain di Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah. Namun, hingga kini pemanfaatannya masih minimalis. Padahal, dari sisi luas, bandara ini merupakan yang terbesar kedua di Indonesia setelah Bandara Internasional Soekarno-Hatta di Jakarta.
Untuk itu, Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan di Jakarta, Senin (29/3/2021). Hadir antara lain Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Budi dalam keterangan pers seusai rapat menyatakan, optimalisasi Bandara Kertajati untuk mobilisasi penumpang baru akan terjadi setelah jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) beroperasi pada Desember 2021. Saat ini, tol yang akan menghubungkan Kota Bandung dan Bandara Kertajati itu sedang dalam pengerjaan.
Untuk jangka pendek, Budi melanjutkan, Bandara Kertajati akan didorong untuk kepentingan mobilisasi umrah dan haji semua warga Jawa Barat dan sebagian Jawa Tengah sebagaimana arahan Presiden.
Guna optimalisasi lebih lanjut, Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Jawa Barat mengusulkan agar Bandara Kertajati juga dimanfaatkan sebagai fasilitas perawatan pesawat di Tanah Air.
”Kami mengusulkan Bandara Kertajati difungsikan untuk fungsi-fungsi lain, yaitu perawatan pesawat. Tercatat kami sudah berdiskusi dengan Panglima TNI dan KSAU untuk memanfaatkan perawatan pesawat-pesawat milik TNI,” kata Budi.
Sejalan dengan itu, menurut Budi, TNI telah berkoordinasi dengan PT Garuda Maintenance Facility (GMF) Aero Asia Tbk. Selanjutnya, pemerintah akan segera membangun lokasi perawatan di lahan yang ada.
”Presiden mengarahkan tidak saja pesawat TNI, tetapi juga semua pesawat instansi pemerintah, seperti BNPB, Basarnas, Kementerian Perhubungan, dan kepolisian. Semua dipusatkan sehingga perawatannya relatif lebih baik. Kita juga menginginkan perawatan pesawat ini tidak saja untuk pemerintah, tetapi ke depan juga untuk pesawat-pesawat swasta yang selama ini dilakukan di luar negeri,” tutur Budi.
Jalan Tol Cisumdawu
Pada kesempatan yang sama, Ridwan Kamil menyatakan, Bandara Kertajati sampai hari ini belum berfungsi optimal karena jalan Tol Cisumdawu belum selesai. Namun, dengan proyeksi selesainya tol tersebut pada Desember 2021, optimalisasinya akan bisa dimulai.
”Bisnis bandara tidak hanya penumpang. Ada kargo dan perawatan. Tadi dibahas agar Kertajati fokus juga pada bisnis nonpenumpang. Kargo sudah dimulai. Nah, yang terbesar, akan dikonsolidasikan oleh Pak Menteri Perhubungan, adalah perawatan pesawat sehingga semua pesawat di Indonesia nanti bisa difasilitasi perawatannya di sana, termasuk TNI AU,” kata Ridwan.
Sehubungan dengan itu, Ridwan melaporkan ke Presiden bahwa sudah ada penerbangan internasional di Asia yang menyatakan berminat membuka fasilitas perawatan pesawat di Bandara Kertajati. Pada saat yang sama, Presiden mengarahkan agar PT Dirgantara Indonesia dan PT Pindad dipindahkan ke kawasan Kertajati. Lokasi lamanya di Kota Bandung akan dimanfaatkan untuk bisnis yang relevan dengan wilayah setempat, yakni pariwisata.
Bandara Kertajati, menurut Ridwan, berada dalam kawasan strategis Cirebon-Patimban-Kertajati atau disingkat Rebana. Di dalamnya direncanakan akan tumbuh 13 kota industri baru dengan Patimban sebagai kota maritim dan Kertajati sebagai aero city.
Jika rencana berjalan baik, kawasan strategis Cirebon-Patimban-Kertajati akan menjadi mesin ekonomi regional yang menyumbang 1 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada 10 tahun ke depan.
Oleh karena itu, Presiden telah menyetujui menerbitkan peraturan presiden tentang percepatan pembangunan Jawa Barat. Ini akan menjadi dasar hukum pemerintah pusat melakukan intervensi pembangunan infrastruktur di Jawa Barat.
”Konsolidasi-konsolidasi luar biasa ini memberikan optimisme bahwa setelah jalan Tol Cisumdawu, Desember selesai, maka Bandara Kertajati dan kawasannya akan berkembang pesat dan menyumbang regionalitas kawasan Rebana mulai 2022. Jangka pendek, Menteri Perhubungan memperjuangkan umrah-haji untuk Jawa Barat dan Jawa Tengah bagian timur bisa kapan saja mempergunakan Bandara Kertajati,” kata Ridwan.