Petani Menanti Realisasi Jaminan Presiden soal Penyerapan Beras Domestik
Apresiasi datang dari petani di sejumlah daerah kepada Presiden Joko Widodo yang menegaskan tidak ada beras impor hingga bulan Juni 2021. Di sisi lain, petani menanti realisasi penyerapan beras dalam negeri.
Oleh
ABDULLAH FIKRI ASHRI/VINA OKTAVIA
·3 menit baca
KOMPAS/WILIBRORDUS MEGANDIKA WICAKSONO
Aspirasi para petani di Desa Brobot, Purbalingga, Jawa Tengah, Selasa (23/3/2021).
CIREBON, KOMPAS — Petani di sejumlah daerah mengapresiasi kebijakan pemerintah yang memastikan tidak ada impor beras hingga bulan Juni 2021. Namun, petani berharap impor benar-benar tidak dilakukan karena masih ada panen musim tanam kedua setelah Juni. Selain itu, petani juga menantikan realisasi dari instruksi Presiden agar Perum Bulog membeli beras petani.
Apresiasi disampaikan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Kabupaten Cirebon Tasrip Abubakar atas keputusan pemerintah menunda impor. Namun, bulan Juni hingga September merupakan masa panen tanam gadu atau kedua.
”Musim tanam gadu hasilnya lebih bagus dibandingkan musim tanam rendeng karena pengaruh cuaca. Kalau situasi panen mencukupi, sebaiknya impor tetap ditunda,” katanya, Jumat (26/3/2021) malam.
Seperti diberitakan sebelumnya, Presiden Joko Widodo memberikan pernyataan melalui Youtube, Jumat pukul 19.30, terkait polemik impor beras. ”Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita, Indonesia. Kita tahu hampir tiga tahun ini kita tidak mengimpor beras. Dan saya tegaskan, memang ada MOU dengan Tahiland dan Vietnam. Itu hanya untuk berjaga-jaga mengingat situasi pandemi yang penuh ketidakpastian. Saya tegaskan sekali lagi, berasnya belum masuk,” katanya.
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan pers secara daring dari Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (26/3/2021) malam.
Presiden juga memastikan bahwa beras petani akan diserap oleh Bulog. Untuk itu, Presiden akan segera memerintahkan Menteri Keuangan agar membantu anggarannya. Dengan pernyataannya itu, Presiden berharap tidak ada lagi polemik soal impor beras.
”Saya tahu kita memasuki masa panen dan harga beras di tingkat petani belum sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu, saya minta segera hentikan perdebatan yang berkaitan dengan impor beras. Ini justru bisa membuat harga gabah di tingkat petani turun atau anjlok,” ujarnya.
Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita, Indonesia. (Presiden Joko Widodo)
Terkait penyerapan gabah, Tasrip berharap ada langkah nyata Perum Bulog dalam menyerap gabah petani, seperti yang disampaikan Presiden. Apalagi harga gabah kering panen (GKP) saat ini di Cirebon anjlok. Harga gabah sepekan terakhir Rp 3.300-Rp 3.700 per kilogram untuk gabah kering panen. Padahal, harga pembelian pemerintah ditetapkan Rp 4.200 per kg untuk GKP.
Ketua Gapoktan Sri Jaya Makmur, Amrin, menambahkan, panen padi biasanya berlangsung hingga bulan Oktober. ”Setelah panen kedua, ada jeda sekitar empat bulan. Kalau dulu-dulu, impor biasanya dilakukan bulan November hingga Januari. Dengan catatan, produksi tidak mencukupi,” ujarnya.
Buruh bongkar muat melewati tumpukan karung beras saat memindahkan karung berisi beras lokal yang baru tiba di Gudang Bulog Divre Jawa Timur di Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, Kamis (25/3/2021).
Apresiasi atas kebijakan Presiden juga disampaikan Sekretaris Kontak Tani Nelayan Andalan Lampung Jiwa Shofari. Menurut dia, wacana soal impor beras jelang panen raya akhir-akhir ini membuat petani gundah dan memicu anjloknya harga jual gabah.
Dengan kondisi surplus beras di berbagai daerah, dia menilai Indonesia tidak membutuhkan beras impor. Pemerintah semestinya bisa mengoptimalkan penyerapan beras petani untuk memperkuat cadangan pangan nasional.
Pemerintah juga semestinya memperbaiki rantai distribusi beras antardaerah di Indonesia. Sejumlah provinsi, seperti Lampung, yang memiliki kelebihan beras dapat memasok kebutuhan pangan untuk daerah yang membutuhkan.
