PBNU meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan impor garam dan lebih mengedepankan menyerap garam rakyat. Sementara pelaku industri berkomitmen menyerap garam rakyat sebanyak 1,5 juta ton.
Oleh
BM Lukita Grahadyarini
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama meminta agar pemerintah meninjau kembali kebijakan impor garam. Pemerintah juga diharapkan dapat segera menyerap garam produksi msyarakat masih menumpuk di sejumlah daerah.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) bidang Ekonomi Eman Suryaman, kebijakan impor garam ini perlu ditinjau lagi karena impor garam dalam jumlah besar akan memukul semangat petambak garam untuk terus berproduksi. Sekitar 80 persen petambak garam yang merupakan warga nahdliyin NU meminta PBNU menyerukan hal ini.
Nasib petambak garam secara turun-menurun selama ratusan tahun dinilai nyaris tidak berubah. Petambak sudah bekerja keras memproses garam dengan harapan mendapat harga yang lebih baik. Tetapi, harga terus jatuh akibat aliran impor garam, sehingga petambak dikhawatirkan kehilangan semangat berproduksi.
Eman mengakui, masih ada persoalan dalam hal kualitas garam rakyat untuk bersaing dengan garam impor. Akan tetapi, kekurangan itu jangan dijadikan alasan untuk membuka impor dalam jumlah besar. Pemerintah harus berpihak untuk meningkatkan kualitas garam rakyat.
“Kalaupun terpaksa impor (garam), harus dipastikan hanya untuk kekurangan kebutuhan industri. Kalau kebutuhan garam masih bisa dipasok dari dalam negeri, jangan lakukan impor. Mereka (petambak) akan patah semangat kalau keran impor garam besar-besaran,” kata Eman, Senin (22/3/2021).
Kalaupun terpaksa impor (garam), harus dipastikan hanya untuk kekurangan kebutuhan industri. Kalau kebutuhan garam masih bisa dipasok dari dalam negeri, jangan lakukan impor.
Berdasarkan data Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, kuota impor garam pada tahun 2021 direncanakan 3,07 juta ton. Produksi garam rakyat tahun ini ditaksir 2,1 juta ton, sedangkan kebutuhan industri garam 4,67 juta ton.
Sebelumnya, stok garam hasil panen yang tidak terserap di sejumlah wilayah semakin menumpuk. Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan, stok garam rakyat hingga tanggal 9 Maret 2021 mencapai 723.000 ton. Harga garam rakyat anjlok di kisaran Rp 350-Rp 400 per kg. Keterbatasan lahan untuk menyimpan garam membuat garam yang teronggok di beberapa daerah rusak (Kompas 16/3/2021).
Menurut Eman, bantuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas garam rakyat telah bergulir. Di antaranya, pengolahan garam rakyat yang diinisiasi pemerintah di Cirebon. Namun, upaya itu tidak cukup untuk menandingi masuknya arus garam impor.
Peningkatan kualitas dan kuantitas garam rakyat merupakan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pemerintah perlu memiliki peta jalan yang jelas dalam mencapai target swasembada garam rakyat, serta memberikan edukasi, pelatihan dan pendampingan sarana dan permodalan kepada masyarakat petambak garam untuk bisa menghasilkan garam berkualitas.
“Harus ada kemauan politik untuk meningkatkan kualitas garam rakyat,” katanya.
Sementara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berkomitmen mengupayakan garap rakyat terserap oleh industri yang membutuhkan. Dalam dua tahun terakhir ini, kelompok petambak garam dan pelaku industri telah menandatangi nota kesepahaman (MoU) tentang penyerapan garam rakyat untuk memenuhi kebutuhan industri dalam negeri.
Total garam rakyat yang telah diserap pelaku industri dalam negeri dalam kurun waktu dua tahun terkahir sebanyak 2 juta ton. Pada tahun ini, Kemenperin menargetkan penyerapan garam dari petani oleh sektor industri naik menjadi 1,5 juta ton.
“Ini merupakan penugasan dari Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian. Kami juga mendorong penyerapan untuk garam dengan kualitas mulai K2, K1, hingga premium,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam siaran pers di Jakarta, Jumat pekan lalu.
Total garam rakyat yang telah diserap pelaku industri dalam negeri dalam kurun waktu dua tahun terkahir sebanyak 2 juta ton. Pada tahun ini, Kemenperin menargetkan penyerapan garam dari petani oleh sektor industri naik menjadi 1,5 juta ton.
Adapun Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI) akan mengupayakan menyerap garam rakyat sebanyak 1,5 juta ton itu pada tahun ini. Garam yang akan diserap berkadar NaCl minimal 90 persen atau naik 13,8 persen dari tahun sebelumnya.
“kami akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka Kemenperin dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendata penyerapan garam oleh pelaku IKM,” kata Ketua Umum AIPGI Tony Tanduk.
Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) juga berkomitmen untuk meningkatkan penyerapan garam rakyat, di samping tetap menggunakan garam impor. Kebutuhan bahan baku garam pada industri makanan dan minuman tersebut untuk tahun ini akan berkisar 743.000 ton. Angka itu lebih tinggi dari tahun lalu sebanyak 530.000 ton.
Ketua Umum Gapmmi Adhi S Lukman mengatakan, pada tahun ini, pelaku industri tidak akan sepenuhnya mengandalkan garam impor. Gapmii berkomitmen menyerap garam rakyat sebanyak 131.000 ton. "Tentunya kalau PT Garam bisa menambah produksi garam industri, kami akan lebih besar penyerapannya," tuturnya.